Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sosial

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat

Pengelolaan Sampah Berbasis Online bersama Ciro Waste

Sistem Pencatatan Perikanan Budidaya

POJOK BACA DIGITAL

APLIKASI BUKA LINE

DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA

GARDU (Gerakan Anti Karies di Posyandu)

KAWANKU di SIKS

Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (SENANDUNG SAJAK)

Pantai Balikpapan (Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi buat Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Genggaman)

”NADA ALUN” Sarana Pengandali Portal Pengunjung

POLA JITU ( Pelayanan Konseling Jiwa dan Fisik Terpadu)

Anyaman Mas Bejo (Anjungan Pelayanan Mandiri Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo)

Kampung Lima Bintang

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK KETENAGAKERJAAN MELALUI PENGUATAN BUDAYA ADAPTIF  DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN 

TANDA TERIMA KELULUSAN KELAS IBU HAMIL (TANTEKAMIL)

POSTING ( Program Konseling Terpadu Tangani Stunting)

MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN (MASDARLING) TEMPAT TINGGAL

Kata Si Ramli (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan)

Sosial dan Pemerintahan

Inovasi dan Teknologi

Ekonomi dan Pembangunan

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014. Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK. Indikator utama keberhasilan stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan Corruption Perception Index (CPI) dan National Integrity System (NIS).&nbsp;Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diukur dengan mereplikasi Corruption Persetion Index (CPI) dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia. IPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda) dan Transparansi Internasional Indonesia serta Perguruan Tinggi lokal berhasil menghasilkan suatu ukuran IPK yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.&nbsp;Pelaksanaan IPK dimulai tahun 2014, dimana nilai IPK kaltim adalah 4,9 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih) dengan target capaian pada tahun tersebut adalah 52. Sedangkan nilai IPK Kaltim tahun 2015 adalah 55,8, dimana terjadi peningkatan nilai indek sebesar 6,8 dari tahun sebelumnya. Kemudian nilai IPK Kaltim tahun 2016 adalah 56,67 yang mengalami peningkatan indek sebesar 0,87 dari tahun sebelumnya. Dalam rangka memantau tingkat korupsi di Kalimantan Timur, maka pada tahun 2017 kembali dilakukan pengukuran nilai IPK.&nbsp;&nbsp;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1676592848951.pdf

Nabila Dayu Mega Anjani

Alih Janu

Riko

IPK 2017 (INDEKS PERSEPSI KORUPSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017) 

Karet merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian di kota Balikpapan, dengan total luas lahan 4498 Ha dengan jumlah produksi tahun 2012-2015 yaitu 27.662 ton, dimana capaian ini telah melampaui target RPJMD Kota Balikpapan sebesar 24.821 ton. Wilayah potensi pengembangan yaitu kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur. Agribisnis karet alam di masa datang akan mempunyai prospek yang makin cerah karena adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, kecenderungan penggunaan green tyres, meningkatnya industri polimer pengguna karet serta makin langka dan mahalnya minyak bumi sebagai bahan pembuatan karet sintetis. Memperhatikan hal diatas, diperlukan studi Bisnis Pengelolaan Karet Pasca Panen di Kota Balikpapan. Tujuan dari studi pengelolaan bisnis karet pasca panen ini adalah meninjau sejauh mana kelayakan pengembangan karet pasca panen di kota Balikpapan dapat dilaksanakan dilihat dari aspek pemasaran, teknis, ekonomis dan finansial. Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan terkait dengan bisnis pengelolaan Karet Pasca Panen dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Jumlah Petani Karet di Kota Balikpapan adalah sejumlah 2004 dari 5980 jumlah petani secara keseluruhan, Jumlah ini merupakan 34% dari jumlah petani di Kota Balikpapan; (2) Luas Tanam Karet di Kota Balikpapan adalah 4507 dari 5088 potensi Lahan Perkebunan yang ada; (3) Produk Karet di Kota Balikpapan dijual berupa lump dan dipasarkan ke Banjarmasin untuk kebutuhan pabrik Crumb Rubber; (4) Dari sisi nilai Rantai Industri, di Kota Balikpapan terdapat industri Hulu berupa Bahan Olah Karet berupa Lump yang di produksi petani, dan sudah terdapat Industri Hilir yang mengolah Bahan Olah Karet menjadi Produk Akhir. Namun Masih Belum ada Industri Antara yang ada; (5) Tingkat Pertumbuhan Industri Pengolahan di Kota Balikpapan sebesar 11% pertahun dan memberikan konstribusi 9% dari PDRB Kota Balikpapan; (6) Tingkat Pertumbuhan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik di Kota Balikpapan hanya 3% pertahun dan hanya memberikan Konstribusi ke Industri Pengolahan Kota Balikpapan hanya sebesar 2%. Rekomendasi: (1) Potensi Produksi Karet Kota dan juga Rantai Nilai Industri Karet maka sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah pada produksi Karet di Kota Balikpapan maka direkomendasikan pembangunan pabrik pengolahan karet di Kota Balikpapan; (2) Berdasarkan Peta Overlay Sebaran Kebun Karet yang ada di Kota Balikpapan dengan Kawasan Lindung Kota Balikpapan, Kebun Karet yang berada di Kawasan Hutan Lindung seluas 873,5 Ha berada di Kawasan Hutan Lindung. Terkait hal ini untuk menjamin keberlangsungan kuantitas produksi maka diperlukan peremajaan kebun karet di luar kawasan lindung yang ada; (3) Perlunya Pendampingan pada Petani dalam Pengelolaan Karet Pasca Panen terutama dalam hal penggunaan teknologi tepat guna; (4) Perlunya pendataan dan invetarisasi Jumlah Petani dan aspek legalitas kelompok nya sehingga proses pendampingan dapat berjalan simultan; (5) Jenis Klon Karet yang ada di Kota Balikpapan paling banyak adalah jenis klon PB namun masih adanya Klon IRR di Kebun Karet yang ada di Kota Balikpapan maka di perlukan inventasrisasiJenis Klon Karet yang ada di Kota Balikpapan terutama sebaran nya sehingga kegiatan peremajaan dapat berjalan secara simultan; (6) Pengembangan Pabrik Pengolahan Karet Kota Balikpapan berupa Pabrik Karet Crumb Rubber; (7) Perlunya Pengembangan Sistem Kemitraan, Jaringan Produksi, Pengolahan Dan Pemasaran dengan melibatkan seluruh stake Holder yang terlibat yakni Pemerintah, Perguruan Tinggi, Perbankan dan Kelompok Tani; (8) Kelayakan finansial Pembangunan Pabrik Karet olahan dengan Jenis Crumb Rubber adalah Layak dengan Indikator Finansial : BCR 2,43&gt;1, IRR 177%, Pay Back Period 2 Tahun 6 Bulan; (9) Kelayakan Lokasi Pembangunan Pabrik Karet di Kota Balikpapan adalah di KIK Kariangau; (10) Rekomendasi Pengembangan Instalasi air limbah dalam Pabrik Pengolahan Karet Crumb Rubber menggunakan IPAL Lumpur Aktif; (11) Pengelolaan Karet yang ada di Kota Balikpapan diarahkan di Kelola melalui Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat berperan dalam melakukan pembinaan dan juga terkait peningkatan penerimaan daerah Kota Balikpapan.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466972001.pdf

STUDI BISNIS PENGOLAHAN KARET PASCA PANEN KOTA BALIKPAPAN 2016 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.&nbsp;Peran kelitbangan tersebut pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.&nbsp;Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut,&nbsp;perlu disusun kerangka kebijakan secara komprehensif dan sinergis,&nbsp;sehingga dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaran pemerintahan yang optimal,&nbsp;Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas.&nbsp;Peran kelitbangan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.Terminologi penelitian ini sering dipertukarkan penggunaannya dengan kajian,&nbsp;dalam arti dianggap memiliki makna yang sama atau hampir sama.&nbsp;Dalam dokumen ini istilah yang digunakan dalam RIK adalah penelitian dan pengembangan,&nbsp;yang bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya menjadi dasar bagi perumusan kebijakan,&nbsp;menunjang implementasi kebijakan,&nbsp;dan evaluasi kebijakan daerah.&nbsp;Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut hadirnya kebijakan berbasis bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan penggunaan konsep ilmu pengetahuan.Kelitbangan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan birokrasi di daerah.&nbsp;Keberadaan litbang sangat penting dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan,&nbsp;teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.Berdasarkan karakteristiknya,&nbsp;pengguna Iptek dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar,&nbsp;yakni industri,&nbsp;masyarakat,&nbsp;dan pemerintah.&nbsp;Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi pemerintah dalam menjawab kebutuhan berbagai bidang&nbsp;,&nbsp;sehingga litbang dapat menjadi kunci sekaligus kekuatan bagi negara untuk meningkatkan daya saing bangsa baik dalam lingkungan regional maupun global.Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun.&nbsp;Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,&nbsp;Penelitian dan PengembanganBalikpapan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723700034219.pdf

PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RENCANA INDUK KELITBANGAN KOTA BALIKPAPAN 2021-2026

Kondisi Kota Balikpapan yang berkembang pesat dengan keberadaan beragam infrastruktur sebagai upaya untuk memperluas jaringan lingkup pelayanan Kota Balikpapan bagi masyarakat. Selain itu, Balikpapan sebagai salah satu kota di Indonesia yang ingin mewujudkan kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Didukung oleh Visi Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, yaitu: "Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka, Nyaman Dihuni, Dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman", maka Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bappeda Litbang melaksakan kegiatan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan dengan pekerjaan Survei Indeks Pelayanan Infrastruktur Dan Kota Layak Huni untuk mengetahui angka indeks pelayanan infrastruktur dan kota layak huni. Terdapat 6 (enam) aspek utama dalam mengukur indeks pelayanan infrastruktur, diantaranya: infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sarana transportasi, infrastruktur penyediaan air bersih, infrastruktur drainase, infrastruktur perumahan dan permukimam (air limbah, persampahan, ruang terbuka hijau, penyediaan perumahan) serta infrastruktur energi dan listrik.&nbsp;Sedangkan sesuai dengan IAP, terdapat 29 aspek utama yang digunakan dalam mengukur indeks kota layak huni, diantaranya: keamanan kota, fasilitas keamanan, politik kota, keselamatan kota, kesehatan kota, fasilitas kesehatan, kebersihan kota, persampahan, perekonomian kota, fasilitas ekonomi, sector informal kota, ketercukupan pangan, informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat, perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, fasilitas peribadatan/pelayanan keagamaan, fasilitas taman kota, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dan budaya, fasilitas rekreasi, fasilitas pejalan kaki, fasilitas kelompok rentan, transportasi, pengelolaan air bersih, pengelolaan air kotor dan drainase, jaringan telekomunikasi, kelistrikan, pertanahan dan penataan kota. Berdasarkan hasil penelitian diketahui indeks pelayanan infrastruktur kota Balikpapan tahun 2018 adalah sebesar 80,93, dengan kenaikan sebesar 2,25 point dibandingkan indeks pelayanan infrastruktur tahun 2017. Sedangkan indeks kota layak huni kota Balikpapan Tahun 2018 sebesar 81,30 dinilai tinggi, dimana nilai ini megalami kenaikan sebesar 0,39 point dibandingkan indeks kota layak huni tahun 2017. Berdasarkan perbandingan harapan pada tahun 2018 dan 2017, tidak ada perbedaan harapan yang berarti, sehingga dapat dikatakan, kebutuhan/ tuntutan masyarakat Balikpapan tetap sama. Seiring dengan upaya untuk terus memenuhi harapan masyarakat Kota Balikpapan, maka beberapa rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur dan kota layak huni, diantaranya rekomendasi untuk peningkatan indeks pelayanan infrastruktur diantaranya adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fisik sarana drainase;&nbsp;(2) Mengupayakan kemudahan masyarakat untuk memiliki rumah dalam hal prosedur dan Administrasi; (3) Meningkatkan kualitas fisik bangunan rumah dan penunjangnya; (4) Memberikan kemudahan peluang penyerapan tenaga kerja dengan ketersediaan sarana energy dan listrik. Sedangkan untuk meningkatkan indeks kota layak huni, berikut ini adalah rekomendasi yang di usulkan: (1) Meningkatkan kualitas fisik sarana drainase agar berfungsi dengan baik (membersihkan dari sampah, melakukan pelebaran); (2) Meningkatkan kualitas fisik jalan kota; (3) Meningkatkan serapan tenaga kerja; (4) Mengupayakan tersedianya sarana air bersih yang mencukupi bagi masyarakat kota Balikpapan; (5) Mengupayakan keterjangkauan biaya hidup.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1684904010284.pdf

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 

Perkembangan kota Balikpapan yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup yang masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsep livable city sesungguhnya merupakan representasi sustainable city, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan. Survei Indeks Pelayanan Infrastruktur Dan Kota Layak Huni dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan pembangunan infrastruktur dan kota layak huni secara kuantitatif (dalam bentuk indeks) dan untuk mengetahui arah kebijakan kebijakan pemerintah terhadap pelayanan infrastruktur dan Kota Layak Huni. Pada pengukuran indeks pelayanan infrastruktur terdapat 6 (enam) aspek utama diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sarana transportasi, infrastruktur penyediaan air bersih, infrastruktur drainase, infrastruktur perumahan dan permukimam (air limbah, persampahan, ruang terbuka hijau, penyediaan perumahan) serta infrastruktur energi dan listrik.&nbsp;Sedangkan pada pengukuran indeks kota layak huni, terdapat 31 aspek utama yang digunakan dalam mengukur indeks kota layak huni, diantaranya keamanan kota, fasilitas keamanan, politik kota, keselamatan kota, kesehatan kota, fasilitas kesehatan, kebersihan kota, persampahan, perekonomian kota, fasilitas ekonomi, sektor informal kota, ketercukupan pangan, informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat, perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, fasilitas peribadatan/pelayanan keagamaan, fasilitas taman kota, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dan budaya, fasilitas rekreasi, fasilitas pejalan kaki, fasilitas kelompok rentan, transportasi, pengelolaan air bersih, pengelolaan air kotor dan drainase, jaringan telekomunikasi, kelistrikan, pertanahan dan penataan kota serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui indeks pelayanan infrastruktur kota Balikpapan tahun 2020 adalah sebesar 82,03, naik sebesar 4,28 poin dibandingkan indeks pelayanan infrastruktur tahun 2019. Kenaikan terjadi pada semua aspek pendukung indeks pelayanan infrastruktur. Sedangkan indeks kota layak huni tahun 2020 sebesar 81,69, naik sebesar 4,11 poin dibandingkan dengan indeks kota layak huni tahun 2019. Kenaikan juga terjadi pada semua aspek pendukung indeks kota layak huni. Selanjutnya, pencapaian pelayanan infrastruktur dan kota layak huni jika dikaitkan dengan arah kebijakan pelayanan infrastruktur dan layak huni yang diambil dari RPJMD Kota Balikpapan dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik. Seiring dengan upaya untuk terus memenuhi harapan masyarakat Kota Balikpapan, maka beberapa rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur dan kota layak huni, diantaranya: (1) Rekomendasi untuk meningkatkan indeks pelayanan infrastruktur kota Balikpapan sesuai dengan harapan masyarakat; (2) Rekomendasi untuk meningkatkan indeks kota layak huni, adalah sebagai berikut: (a) Aspek keamanan kota, meningkatkan patroli petugas keamanan di daerah atau lokasi yang rawan; (b) Aspek fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintahan kota Balikpapan dan melakukan standarisasi pelayanan kesehatan di semua layanan kesehatan; (c) Aspek kebersihan kota, menjaga dan meningkatkan kualitas kebersihan udara, sungai, dan jalan kota; (d) Aspek perekonomian kota, memperbanyak lapangan pekerjaan, memberikan keringanan dan kemudahan masyarakat yang akan memulai usaha; (e) Aspek fasilitas ekonomi, meningkatkan dan mejaga kualitas pasar tradisional; (f) Aspek sektor informal kota, meningkatkan penataan agar teratur dan sesuai dengan tata kota; (g) Aspek fasilitas pejalan kaki; (h) Aspek fasilitas kelompok rentan, menyediakan dan melakukan sosialisasi pemanfaatan fasilitas yang mendukung kelompok rentan; (i) Aspek transportasi, mengatur lalu lintas untukmengurangi kemacetan, meningkatkan rasa aman terhadap resiko kecelakaan, menjaga kualitas fisik jalan, meningkatkan saran transportasi umum sehingga masyarakat mudah mencapai lokasi-lokasi dalam kota Aspek pengelolaan drainase, meningkatkan dan menjaga kualitas fisik jaringan drainase; (j) Aspek jaringan telekomunikasi, menyediakan jaringan telekomunkiasi yang didukung oleh banyak provider dan menjaga kualitas sinyal telpon seluler; (3) Rekomendasi untuk indeks kota layak huni usia anak adalah dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas kota yang ramah anak. Salah satunya adalah penyediaan taman bermain ramah anak yang saat ini dinilai kurang di Kota Balikpapan.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1676524550456.pdf

Shelly Agypta Tampubolon

Hanifa Lidyana

Nabila

SURVEI INDEKS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAN KOTA LAYAK HUNI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 

Kajian Penanganan Banjir di Kota Balikpapan dengan wilayah studi tiga DAS di Balikpapan yaitu DAS Ampal, DAS Sepinggan dan DAS Klandasan Kecil dapat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis besaran banjir dan merumuskan rekomendasi penanganannya.&nbsp;Kajian ini dilakukan pada DAS Ampal, DAS Sepinggan dan DAS Klandasan Kecil yang merupakan fokus wilayah penanganan banjir di Kota Balikpapan. Penyusunan kajian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk menentukan kebijakan pengelolaan kawasan rawan banjir dan merumuskan bagaimana penanganan yang tepat untuk Kota Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar di kawasan timur Indonesia dan berpotensi sebagai simpul transportasi laut nasional, simpul transportasi udara nasional, kawasan andalan dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (RTRW Kota Balikpapan, 2012-2032). Kondisi strategis tersebut menjadikan Kota Balikpapan terus berkembang dengan pesat di berbagai sektor. Perkembangan yang pesat menimbulkan masalah kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan Dengan adanya perkembangan kota yang pesat, pembukaan lahan untuk pemukiman mengakibatkan semakin berkurangnya kawasan resapan air sehingga meningkatkan limpasan air hujan dan bertambahnya sedimen pada saluran. Dalam penanganannya, selama ini Pemerintah Kota Balikpapan berpedoman pada master plan drainase Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya menyusun perencanaan pengendalian banjir pada sistem drainase dimaksud dengan mengacu pada master plan drainase, namun salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah permasalahan sosial dan pembebasan lahan. Oleh karena itu diperlukan kajian secara teknis sebagai bentuk upaya pengendalian banjir yang belum tertuang dalam master plan drainase Kota Balikpapan. Sehubungan dengan hal itu guna mewujudkan sebuah rekomendasi sesuai kondisi faktual di lapangan, maka pengkajian untuk masing-masing sistem drainase difokuskan pada titik banjir yang diperlukan kajian lebih mendalam diluar skenario yang tertuang dalam master plan drainase yang telah disusun.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466571590.pdf

Totok Sulistyo

rahmayani

KAJIAN PENANGANAN BANJIR DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2019 

Permukiman merupakan suatu masalah yang kompleks yang berhubungan dan terkait dengan sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan sebagainyaMasalah permukiman berkaitan erat dengan&nbsp;proses pembangunan yang menyangkut masalah sosial, ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Soedarsono, bahwa permukiman adalah satu kesatuan kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan. ebenarnya bahwa setiap penyelenggaraan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah akan permukiman kumuh adalah kawasan pesisir. Masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ketergantungannya akan sumber daya pesisir karena mata pencaharian penduduknya yang bergantung pada laut. Permukiman pesisir yang memiliki permasalahan berupa permukiman yang cenderung rapat (kepadatan antar bangunan tinggi dan jarak antar bangunan rapat) dan kumuh (tidak teratur, kotor), kondisi lingkungan yang kurang sehat dan kurangnya sarana dan prasarana serta keadaan perekonomian masyarakat yang kurang dapat berkembang. Permasalahan tersebut diatas juga tengah dialami oleh permukiman nelayan di sepanjang pesisir Kota Balikpapan. Permukiman nelayan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersedian prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang mempunya nilai jual wisata. Selain itu, dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan tahun 2012-2032 yang telah menyiapkan ruang investasi baru untuk kepentingan ekonomi berupa Kawasan Coastal Road Kota Balikpapan maka perlu adanya penataan permukiman-permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir Kota Balikpapan. Adapun secara administratif, kelurahan di pesisir Kota Balikpapan yang harus idlakukan penataan terkait dengan adanya pengembangan coastal road adalah kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Damai, Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu.&nbsp;Oleh karena itu, perlu adanya konsep penataan permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir Kota Balikpapan dalam mendukung mewujudkan coastal road. Konsep tersebut mengarahkan pada penataan kegiatan permukiman yang bersifat berkelanjutan baik dari segi ekonomi, lingkungan maupun sosial masyarakat pesisir melalui perwujudan SMART ECO-VILLAGE. Konsep ini mengusung asas keberlanjutan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial namun tetap mengadopsi budaya dan adat masyarakat nelayan yang kemudian dikemas dalam penataan permukiman melalui konsep pengembangan desa wisata. Tujuan laporan ini adalah menyusun master plan permukiman pantai kawasan coastal road Balikpapan dengan konsep SMART ECO-VILLAGE.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677133668755.pdf

Muhammad Fajrin Wahab

MASTERPLAN PERMUKIMAN PANTAI KAWASAN COASTAL ROAD KOTA BALIKPAPAN 

Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, diantaranya meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Disini peran Puskesmas dan jaringannya sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dijenjang pertama yang terlibat langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting.&nbsp;Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.&nbsp;Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat ditingkatkan melalui peningkatan kinerja Puskesmas. Selain peningkatan kinerja puskesmas, upaya peningkatan akses masyarakat Kota Balikpapan terhadap pelayanan kesehatan primer adalah dengan menambah jumlah sarana pelayanan tersebut. Dengan adanya pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Balikpapan maka pemenuhan pelayanan umum di Kelurahan dan Kecamatan Pemekaran perlu diperhatikan, salah satunya adalah pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat di masing masing Kelurahan pemekaran. Pembangunan Puskesmas memerlukan langkah-langkah yang sistematik dan teliti karena Puskesmas merupakan suatu gabungan dari berbagai macam kegiatan yang berkaitan erat satu sama lain. Disamping itu, pengembangan pelayanan puskesmas berkaitan erat dengan aspek ekonomi, kependudukan, sosial dan budaya serta pendidikan masyarakat pengguna jasanya. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan studi kelayakan adalah untuk menentukan kelayakan pembangunan Puskesmas di wilayah hasil pemekaran serta relokasi Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo. Didalam studi kelayakan terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti kelayakannya sehingga hasil dari studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya pembangunan &amp; relokasi layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Pembangunan Puskesmas diwilayah kelurahan pemekaran dapat dikategorikan dalam tiga tipe, yaitu; (1) Pembangunan Puskesmas Baru Pembangunan Puskesmas baru ditujukan untuk peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat; (2) Peningkatan Status Puskesmas Pembangunan Puskesmas yang berasal dari peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu); (3) Pembangunan Puskesmas Perawatan Pembangunan Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang perlu dirawat. Dari hasil penilaian berdasarkan scooring di dapat lokasi yang direkomendasikan untuk pembangunan puskesmas di Kelurahan Pemekaran di Kota Balikpapan dan lokasi relokasi dua puskesmas eksisting,&nbsp;diperlukan dukungan kebijakan stake holder untuk realisasi pembangunan Puskemas sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, utilitas dan memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677133904397.pdf

KAJIAN KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI WILAYAH KELURAHAN PEMEKARAN DAN RELOKASI PUSKESMAS KARANGJATI SERTA PUSKESMAS KARANGREJO 

Pengukuran kualitas perencanaan menjadi landasan bagi perumusan Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kota Balikpapan yang terdiri dari dimensi proses, isi, dan tindak lanjut. Tujuan dari penyusunan IKP adalah: (1) Mengetahui kualitas perencanaan pembangunan daerah; (2) mengetahui capaian indikator kinerja di bidang perencanaan pembangunan; dan (3) merumuskan rekomendasi perbaikan kualitas perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. IKP Kota Balikpapan memiliki nilai 7,23 yang berada di kategori cukup. Dari ketiga dimensi IKP, dimensi jaminan tindak lanjut mendapatkan nilai tertinggi yaitu 2,48. Nilai tertinggi kedua adalah dimensi proses dengan nilai 2,38, sedangkan dimensi isi memiliki nilai 2,37. Hal tersebut menandakan bahwa perencanaan telah memiliki orientasi outcome dan tidak berhenti ketika dokumen perencanaan tersusun. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki: (1) peningkatan perencanaan pembangunan yang inklusif; (2) sinergi antara pendekatan politik, partisipatif dan teknokratik; (3) sinergi lintas sektor dalam merespon isu strategis, pengelolaan SDM aparatur perencanaan, terutama terkait proses mutasi; (4) pengelolaan instrument pengendalian dan evaluasi kinerja yang perlu terintegrasi; dan (5) penyusunan dokumen perencanaan, terutama terkait penguatan sinergi antara perencanaan pemerintah daerah dengan perangkat daerah, serta penempatan indikator kinerja yang sesuai dengan levelnya.&nbsp;Rumusan rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan belum optimalnya atau masih perlunya peningkatan kualitas beberapa indikator dari setiap dimensi dan sub dimensi IKP. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi peningkatan kualitas perencanaan pada tahun atau periode perencanaan berikutnya.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129248008.pdf

Desi Fitria

bappeda

Marlia Tetira Handayani

JACK

PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN (IKP) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 

Mengamati permasalahan anak jalanan selama ini kurang terencana dan terintegrasi secara baik. Akibatnya efektivitas penanganan menjadi tidak maksimal. Pemerintah&nbsp;Kota&nbsp;Balikpapan&nbsp;memandang perlu untuk melakukan studi Kelayakan Pusat Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terpadu.&nbsp;Dimana Pusat Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terpadu ini akan disiapkan bagi&nbsp;anak&nbsp;jalanan, korban kekerasan dan korban NAPZA serta PMKS lainnya.&nbsp;Pusat Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terpadu ini juga bisa berperan salah satunya sebagai rumah singgah, dimana menurut Departemen Sosial RI “Rumah Singgah” didefinisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat resosialisasi anak jalanan/terlantar terhadap system nilai dan norma di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan kajian kelayakan pembangunan pusat rehabilitasi dimaksud di Kota Balikpapan yang mempunyai peran dan fungsi rumah singgah/pusat rehabilitasi bagi program pemberdayaan anak jalanan, korban kekerasan&nbsp;dan&nbsp;korban&nbsp;napza serta PMKS lainnya sangat penting.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134331569.pdf

Mozara

STUDI KELAYAKAN PUSAT REHABILITAS KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU DI KOTA BALIKPAPAN 

Kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran kelayakan secara teknis, ekonomi dan finansial pengembangan angkutan umum massal berupa monorel dan trem pada koridor atau jaringan angkutan umum utama di Kota Balikpapan dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan permintaan perjalanan kota dengan menyediakan pilihan moda angkutan umum massal guna meningkatkan pelayanan sistem angkutan umum yang lebih baik, dapat diandalkan, aman dan nyaman. b. Tujuan dari kegiatan ini adalah adalah untuk mendapatkan hasil perhitungan kelayakan secara teknis, ekonomi dan finansial pengembangan angkutan umum massal berupa monorel dan trem pada koridor atau jaringan angkutan umum utama di Kota Balikpapan.Sistem Angkutan Umum Masal&nbsp;(SAUM ) di kota Balikpapan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah Monorel atau Trem. Penerapan SAUM ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan memberikan pelayanan yang baik untuk mendukung mobilitas penduduk dalam melakukan kegiatan ekonominya. b. Koridor yang teridentifikasi cukup potensial untuk SAUM adalah koridor Manggar/Sepinggan – Semayang&nbsp;(PT-1 ), Soekarno Hatta- MT Haryono&nbsp;(PT-2 ), Soekarno Hatta- Ahmad Yani&nbsp;(PT-3 ) dan Komplek TNI AU – RS Pertamina&nbsp;(PT-1 short ). Panjang koridor PT-1, PT-2 dan PT-3 berturut-turut adalah 14 km, 10 km, 10 km dan 12,5 km. Rute PT-1 short diperkirakan akan sama kondisinya dengan rute trem di coastal road di mana rute ini masih dalam satu koridor.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134622208.pdf

Rikip

STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN MONOREL DAN TREM KOTA BALIKPAPAN

Dinas Lingkungan Hidup

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129091084.pdf

Test Penelitian

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses yang dinamis karena menyangkut hal-hal yang bersifat selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan aktivitas manusia. Selain itu, perencanaan tata ruang akan berlanjut untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka rencana yang dihasilkan berupa produk yang bermutu, dalam hal ini rencana tata ruang yang terbentuk telah dapat mengakomodir semua faktor-faktor yang ada dalam perencanaan tata ruang.&nbsp;Salah satu hal mendasar akan pentingnya keakuratan data adalah untuk mengenal potensi dan permasalahan menyangkut tata ruang wilayah suatu daerah. Dengan tersedianya data dan informasi yang akurat, jelas, obyektif, mudah digunakan dan informatif mengenai daerah tersebut terutama dari aspek tata ruang, maka kekuatan dan kelemahan daerah dapat segera diketahui sebagai dasar pengetahuan mengenai daya komparatif dan kompetitif daerah tersebut.&nbsp;Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah otonom dalam era desentralisasi ini juga menyadari pentingnya pengkajian potensi dan permasalahan daerahnya. Salah satu kebutuhan sektor penataan ruang adalah updating data dan informasi tata ruang yang sangat dibutuhkan untuk pemantauan perkembangan pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan. Kurang tersedianya data yang up to date dan mampu memberikan gambaran kebutuhan di bidang perencanaan tata ruang akan berdampak pada pengambilan keputusan terkait pengembangan wilayah dan peningkatan potensi daerah. Padahal dalam rangka pengembangan dan pembangunan wilayah diperlukan gambaran yang jelas tentang kondisi eksisting ruang serta sarana prasarana beserta perangkat pendukungnya. &nbsp;Dengan melihat kebutuhan tersebut maka perlu untuk dirilis sistem informasi keruangan yang memperhatikan keakuratan informasi slaha satunya dengan menggunakan teknologi GIS. “Geographical Information System” (G.I.S) atau “Sistem Informasi Geografis” (S.I.G) adalah sebuah alat bantu yang perlu dikedepankan karena “Geographical Information System” (G.I.S) mampu bertindak sebagai manajemen berupa informasi melalui bantuan komputer yang berkait erat dengan sistem pemetaan dan analisis terhadap segala sesuatu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Tujuan utama dalam pekerjaan ini adalah menyusun Sistem Informasi Tata Ruang di Kota Balikpapan dalam mewujudkan sistem pemanfaatan, pengawasan, pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien terutama dalam pengelolaan database pemanfaatan ruang wilayah. &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677133608225.pdf

PENYUSUNAN SIMTARU BALIKPAPAN 

Pantai Manggar merupakan pantai wisata yang terletak di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut, data Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pariwisata Pantai Manggar tercatat jumlah kunjungan rata-rata 3.000 hingga 5.000 orang tiap pekan (DPMPT Pemkot Balikpapan, 2022). Secara geografis lokasi Pantai Manggar terletak di Jalur Selat Makassar. Berdasarkan lokasinya tersebut, garis pantai sepanjang Pantai Manggar terpapar gelombang dan arus laut yang cukup besar secara terus menerus dan membawa volume sedimen yang signifikan searah sejajar pantai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya erosi di Pantai Manggar semakin parah pada tahun 2022. Erosi dan abrasi ini mengancam keberadaan wilayah pantai apabila tidak dilakukan penanganan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan laju erosi dan abrasi pada lokasi Pantai Manggar adalah dengan membangun suatu bangunan pelindung pantai yang sesuai dengan karakteristik dan jenis material di pantai tersebut. Kajian perencanaan bangunan pengaman pantai perlu dilakukan untuk mendapatkan studi yang komprehensif yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan bangunan pengaman pantai yang efisien dan efektif.&nbsp;Penyusunan ini melibatkan identifikasi risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi bangunan, seperti erosi pantai, gelombang, dan cuaca. Pengumpulan data sekunder berupa Laporan Hasil Survei Topografi, Batimetri, Pasang surut dan Pengambilan Sedimen; Kajian Metocean Pantai Manggar; dan Kajian Hidrodinamika dan Morfologi Pantai Manggar. Berdasarkan identifikasi tersebut, akan dibuat rencana tindakan pengamanan yang efektif dan sesuai dengan kondisi setempat. Hasil akhir dari penyusunan data perencanaan pengaman bangunan pantai adalah sebuah dokumen yang menjelaskan strategi dan tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi bangunan-bangunan dari kerusakan. Rencana pengamanan yang diusulkan terdiri dari tiga alternatif yaitu penggunaan revetment batu atau beton (alternatif 1); kombinasi revetment dengan groin panjang (alternatif 2); dan kombinasi revetment dengan groin pendek (alternatif 3).&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677135127915.pdf

PENYUSUNAN DATA PERENCANAAN PENGAMAN BANGUNAN PANTAI MANGGAR SEGARSARI

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur memberikan dampak bagi Kota Balikpapan sebagai daerah yang menjadi ‘pintu masuk’ ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara ini, pemerintah kota Balikpapan perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah agar dapat merespons dampak yang ditimbulkan oleh pemindahan Ibu Kota Negara bagi Kota Balikpapan.Isu-isu strategis yang berkembang di Kota Balikpapan, seperti, masih tingginya tingkat pengangguran akibat pandemi COVID-19, ketersediaan air bersih yang tidak mendukung, risiko banjir, risiko cuaca ekstrem, banyaknya sungai dengan status cemar sedang dan berat, serta kurangnya jumlah lahan untuk mendukung permukiman di beberapa kelurahan.Kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang akan menjadi acuan pemerintah Kota Balikpapan di dalam merespons pemindahan Ibu Kota Negara.Terdapat tujuh strategi yang direkomendasikan, yaitu: (1) mendorong kemitraan antar pemerintah daerah dan pusat yang didasari semangat untuk mewujudkan IKN bersama-sama; (2) mendorong partisipasi publik dalam pembangunan kota; (3) inovasi tata kelola dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah; (4) pengendalian pembangunan secara pro-aktif; (5) mendorong keunggulan kompetitif sektor jasa sebagai basis (jika memilih fokus pada pengembangan Balikpapan sebagai Kota Jasa); (6) meningkatkan publisitas isu strategis dan potensi Kota Balikpapan; (7) menjamin akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan dan pelayanan dasar; (8) mendorong pengembangan infrastruktur dan industri otot IKN (jika fokus pada pengembangan sebagai Kota Industri).

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129048189.pdf

KAJIAN PENGEMBANGAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI BERANDA IBU KOTA NEGARA

Pembangunan sektor pendidikan, merupakan sektor strategis dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk itu selain perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Balikpapan, juga diperlukan perencanaan yang stategis mengenai jenis pendidikan tersebut agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan visi Kota Balikpapan secara keseluruhan. Dengan adanya Penyusunan Kajian Kelayakan Pembangunan SMP Di Kelurahan Klandasan Ilir diharapkan Penyediaan sarana pendidikan dasar serta meningkatnya mutu pendidikan, meningkatnya penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah Ruang lingkup dalam kajian Studi Kelayakan Pembangunan SMP Di Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan adalah menyiapkan studi kelayakan penyediaan sarana pendidikan dasar terutama yang berlokasi di Kelurahan Klandasan Ilir. Studi kelayakan ini penting dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan mutu SDM melalui pemerataan layanan dan peningkatan mutu pendidikan di Kelurahan Klandasan Ilir, melalui penyediaan sarana pendidikan dasar serta meningkatnya mutu pendidikan, meningkatnya penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, meningkatnya efektivitas kecakapan hidup dan efektivitas pelaksanaan MBS, dan dipertahankannya kinerja pendidikan yang telah dicapai. Dengan sejalan perkembangan Kota Balikpapan perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengisi dan mengelola kota dengan baik, arif dan bijaksana. Oleh karena itu penyediaan sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu hal penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Balikpapan, khususnya di Kecamatan Balikpapan Selatan. Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi salah satu indikator tersedianya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar di Kecamatan Balikpapan Selatan, yang harus dipertimbangkan jumlah ketersediaannya dibandingkan dengan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan angka melanjutkan sekolah hingga pendidikan menengah atas (SMA). Mendasarkan dari pertimbangan tersebut, maka perlu alternatif penyediaan pendidikan dasar (SMP) di Kecamatan Balikpapan Selatan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat akan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Balikpapan. Lokasi alternatif 1 sangat tepat dalam Kelayakan Pembangunan SMP Di Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan dengan melihat lokasi tanah TK-SD Tunas Budi Luhur (saat ini) di Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 85 poin. Dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan sosial, Kelayakan sarana dan prasarana, dan kelayakan lingkungan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677198511851.pdf

KAJIAN KELAYAKAN PEMBANGUNAN SMP DI KELURAHAN KLANDASAN ILIR  

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah paradigma pembangunan kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Balikpapan, yang berupaya menjadi kota cerdas. Konsep smart city didefinisikan sebagai pemanfaatan data dan teknologi untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan pelayanan kepada penduduk. Sejak 2017, Indonesia meluncurkan Gerakan Menuju 100 Smart City, melibatkan 98 kota dan kabupaten, termasuk Balikpapan, dalam pengembangan inisiatif ini. Kementerian Kominfo berperan penting dalam implementasi smart governance dan pengelolaan data pemerintah. Kota Balikpapan aktif memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di berbagai sektor, namun menghadapi tantangan dalam pengelolaan data yang melimpah. Integrasi data yang efisien menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pemerintahan yang efektif. Penelitian ini akan membahas peran infrastruktur teknologi, khususnya Data Center, dalam mewujudkan visi Kota Balikpapan sebagai kota cerdas yang responsif. Data Center diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam pengelolaan data, memungkinkan pemrosesan dan analisis yang cepat, serta mendukung inovasi teknologi dan pengambilan keputusan yang cerdas. Pengembangan Data Center menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan Kota Balikpapan menghadapi era digital dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723700372592.pdf

DOKUMEN PENDAHULUAN KAJIAN DATA CENTER PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Balikpapan Barat adalah tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dapat diserap oleh industri/perusahaan yang ada di Balikpapan maupun didaerah lainnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengangguran adalah lulusan SMA yang sama sekali tidak mendapatkan (tidak mempunyai) bekal keterampilan pada saat sekolah. Kondisi empiri ini menunjukkan bahwa pendidikan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaktepatan sarana pendidikan yang tersedia dan minimnya sarana pendidikan yang ada.&nbsp;Oleh karenanya perlu dikembangkan sarana (jenis) pendidikan yang dapat memberikan bekal keahlian dan keterampilan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan kondisi tersebut, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memberikan alternatif solusi dengan memberikan bekal kompetensi yang terpakai di dalam kehidupan bermasyarakat. Di Balikpapan Barat, masih dibutuhkan adanya Sekolah Menengah Kejuruan untuk dapat menampung permintaan akan tenaga kerja yang sudah trampil dan terdidik. Untuk membangun SMK yang dibutuhkan, perlu diidentifikasi lokasi yang sesuai, cocok, kompatibel dan layak untuk pembangunan SMK tersebut. Berdasarkan hasil studi tersebut, terdapat 5 program kompetensi keahlian dengan asumsi 4 kelas untuk tiap program kompetensi keahlian dalam 1 angkatan, sehingga untuk 3 angkatan terdapat 12 kelas untuk setiap jurusan. Jumlah kelas seluruh SMK sebanyak 60 kelas. Dengan asumsi tiap kelas terdiri dari 32 siswa, jumlah seluruh siswa dalam SMK adalah 1920 siswa, sehingga dalam penentuan kebutuhan fasilitas dan luasannya harus disesuaikan dengan jumlah tersebut. Untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan SMK di Kota Balikpapan disediakan luasan lahan hingga 3 ha. Sedangkan untuk jumlah guru, berdasarkan standar nasional rasio jumlah guru dan murid adalah 1 : 30, sehingga asumsi jumlah guru di SMK 7 adalah 64 guru. Sedangkan untuk staff administrasi diasumsikan sesuai dengan standar minimal kapasitas ruang administrasi atau tata usaha, yaitu 8 staff.&nbsp;Kebutuhan ruang untuk pembangunan SMK di&nbsp;Kota Balikpapan disesuaikan dengan asumsi jumlah siswa yang mencapai 1920 orang. Kebutuhan ruang di alokasikan berdasarkan fungsi aktivitas yang dibagi dalam 3 fungsi aktivitas, yaitu aktivitas pembelajaran umum, aktivitas pembelajaran khusus, dan aktivitas penunjang.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677198112861.pdf

PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI BALIKPAPAN BARAT 

Sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), pemerintah menyusun&nbsp;Aksi Pencegahan dan Pemberantasan&nbsp;Korupsi yang diimplementasikan setiap tahun sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagai bagian dari Misi Kota Balikpapan. Sebagai upaya tindak lanjut atas rumusan strategi dan data Transparency International Indonesia (TII), sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun aksi Pencegahan dan Pemberantasan&nbsp;Korupsi yang telah dirancang&nbsp;dan diimplementasikan dalam Program&nbsp;Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur dengan output (keluaran) Dokumen Kajian Survey Indeks Persepsi Korupsi&nbsp;Balikpapan. Hasil dari kegiatan tersebut Bidang Kajian Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Penelitian Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Bappedalitbang Kota Balikpapan akan melakukan evaluasi setiap tahun sampai dengan tahun 2021. Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur dengan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Survey Indeks persepsi Korupsi Balikpapan dilakukan di 6 (enam) Kecamatan wilayah Kota Balikpapan dan 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas Kota Balikpapan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Balikpapan, Dinas Penanaman Modal dan Prizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Balikpapan, Dinas Perpustakaan dan Arsip (DISPUSTAKA) Kota Balikpapan, Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Barat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman Kota Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu Kota Balikpapan dan SMP Negeri 1 Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods), antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Survei persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Berdasarkan pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan dari 8 April 2021 sampai 8 Mei 2021. Dengan menggunakan metode pengambilan responden menggunakan purposive sampling yang telah menerima layanan publik sebesar 816 reaponden pada periode survei tersebut, maka diperoleh hasil, data indeks persepsi korupsi berdasarkan indikator Transparency International Indonesia (TII), pencapaian pemahaman masyarakat tentang indeks persepsi korupsi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Adapun IPK di tahun 2020 mencapai 6.92, namun ditahun 2021 mencapai 7.18.2. Pencapaian realisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Balikpapan lebih tinggi dengan indeks 7.18 untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI), sedangkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI) mencapai indeks 7.09.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1676523791881.pdf

SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 

Kota Balikpapan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, menghadapi tantangan dalam mencari sektor ekonomi baru sebagai respons terhadap pergeseran ekonomi global dan kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan. ebagai wilayah strategis dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Balikpapan diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mendukung pengembangan IKN. Penyusunan profil bisnis sektor jasa di Balikpapan menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai potensi dan perkembangan sektor ini, serta untuk membantu pemerintah dan investor dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan. Dengan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sebagai acuan, pemetaan informasi bisnis sektor jasa diharapkan dapat mengarahkan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan sektor jasa, termasuk penerapan konsep MICE (Meeting, Incentive, Convention &amp; Exhibition), diharapkan dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sektor migas, sehingga menjadikan Balikpapan sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723701364075.pdf

DRAFT LAPORAN AKHIR KAJIAN PENYUSUNAN PROFIL BISNIS KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

Inovasi dan daya saing merupakan bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari ilmu pengetahuan dan teknologi.1945,&nbsp;yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,&nbsp;memajukan kesejahteraan umum,&nbsp;serta mencerdaskan kehidupan bangsa.Republik Indonesia&nbsp;.Secara eksplisit,&nbsp;Pasal 1 Undang-undang ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali,&nbsp;disusun,&nbsp;dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah,&nbsp;baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.&nbsp;Teknologi adalah cara,&nbsp;metode,&nbsp;proses,&nbsp;dan/atau produk dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,&nbsp;kelangsungan,&nbsp;dan peningkatan mutu kehidupan manusia.&nbsp;Sinergi pengetahuan dan teknologi ini menghasilkan inovasi yang berguna mendorong daya saing daerah berupa penciptaan iklim usaha yang berguna bagi masyarakat.&nbsp;Inovasi yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan cara baru di dalam konteks ilmu pengetahuan dan menerapkannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memperlihatkan bahwa pengembangan sistem inovasi nasional merupakan agenda nasional.Daerah&nbsp;,&nbsp;yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah&nbsp;Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.&nbsp;Peraturan-peraturan yang sama pada ayat 2 menyatakan bahwa Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah,&nbsp;pemerintahan daerah,&nbsp;lembaga kelitbangan,&nbsp;lembaga pendidikan,&nbsp;lembaga penunjang inovasi,&nbsp;dunia usaha,&nbsp;dan masyarakat di daerah.Dengan demikian,&nbsp;pembangunan dan pengembangan sistem inovasi sebenarnya mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi&nbsp;,&nbsp;basis produksi&nbsp;,&nbsp;dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang.Sistem Inovasi Nasional merupakan wahana utama peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,&nbsp;adil,&nbsp;maju,&nbsp;mandiri,&nbsp;dan beradab.&nbsp;Dalam hal ini,&nbsp;pengembangan Sistem Inovasi Daerah merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatannya.Penguatan SIDa merupakan salah satu strategi utama dalam Sistem InovasiNasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dengan sistem industri dalam kerangka kemampuan daerah&nbsp;.&nbsp;Dalam penjabarannya,&nbsp;implementasi SIDa menyangkut tiga tindakan utama yaitu penataan pilar SIDa,&nbsp;pengembangan fokus prioritas,&nbsp;dan implementasi kerangka kerja sistem inovasi.Rencana aksi penguatan SIDa.Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis unit kerja daerah.Renstra harus selaras.&nbsp;Keselarasan tersebut dimaknai dari pemaknaan visi dan misi ke dalam tema prioritas yang memiliki daya saing terbesar dan mencerminkan keunggulan daerah saat ini dan masa depan.&nbsp;Sehingga,&nbsp;tema yang dimaksud adalah program-program unggulan dengan dampak besar,&nbsp;yang didukung oleh seluruh stakeholders di daerah yakni pemerintah daerah,&nbsp;dunia usaha,&nbsp;perguruan tinggi,&nbsp;dan lembaga masyarakat dengan peran dan fungsi masing-masing.&nbsp;Peran dan fungsi ini tercermin dalam proses penajaman tema-tema prioritas ke dalam berbagai kegiatan yang dipengaruhi oleh isu-isu strategis kota Balikpapan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723701368542.pdf

PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa KOTA Balikpapan 20211-2026

Kota berkembang seiring waktu dan mengakibatkan banyak perubahan di dalamnya.&nbsp;Peran penting kota sebagai tempat berinteraksi membutuhkan perencanaan yang matang.&nbsp;Pasca perpindahan Ibu Kota Nusantara ke Provinsi Kalimantan Timur,&nbsp;Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN juga menghadapi tantangan yang signifikan.&nbsp;Pertumbuhan populasi yang cepat akan menyebabkan peningkatan kepadatan,&nbsp;yang berdampak pada masalah lalu lintas yang kompleks,&nbsp;kekurangan fasilitas,&nbsp;dan pelayanan publik yang tidak memadai.&nbsp;Hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas,&nbsp;infrastruktur jalan,&nbsp;transportasi,&nbsp;dan layanan pendukung yang tidak optimal di pusat pemerintahan yang sudah ada,&nbsp;seperti kantor yang tersebar,&nbsp;sulit diakses,&nbsp;atau tidak efisien dalam operasionalnya.&nbsp;Badan Pusat Statistika Kota Balikpapan mencatat bahwa terdapat 711.935 jiwa penduduk pada tahun 2023 di Kota Balikpapan dengan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Balikpapan Kota.&nbsp;Pertambahan Jumlah penduduk berdampak pada peningkatan jumlah ASN yang akan melakukan pelayanan publik.Dari urgensi dan isu yang telah dijelaskan sebelumnya,&nbsp;Badan Perencanaan PembangunanBaru Kota Balikpapan» Sebagai upaya dalam merespons urgensi pertumbuhan kota di masa yang akan datang.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1724201785754.pdf

 KAJIAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMERINTAHAN BARU KOTA BALIKPAPAN

Dengan berdasarkan tujuan penataan ruang, kebijakan Kota terhadap potensi kawasan serta permasalahan yang ada di kawasan ini, maka dapat ditetapkan tujuan penataan ruang di kawasan strategis sebagai Sub Pusat Pelayanan. Adapun tujuan penataan ruang yang akan ditetapkan adalah:&nbsp;1. Kawasan Industri Kariangau: “Mewujudkan Kawasan Industri Kariangau Yang Modern Dan Berwawasan Lingkungan”&nbsp;2. Kawasan Kota Baru Karang Joang : “Mewujudkan Kawasan Kota Baru Karang Joang Sebagai Kota Mandiri Yang Yang Berwawasan Lingkungan”&nbsp;3. Kawasan Reklamasi Pantai : “Mewujudkan Kawasan Reklamasi Pantai Yang Yang Berwawasan Lingkungan”&nbsp;4. Kawasan Minapolitan Manggar : “Mewujudkan Kawasan Minapolitan Manggar Yang Yang Berwawasan Lingkungan”&nbsp;5. Kawasan Agropolitan Teritip : “Mewujudkan Kawasan Teritip sebagai Kawasan Pengembangan Baru Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Kegiatan Pertanian Dan Nelayan” &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677132642961.pdf

Bambang K.A.

PEKERJAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN STRATEGIS SUDUT PANDANG KEPENTINGAN EKONOMI KOTA BALIKPAPAN TA 2015 

Pembangunan sektor pendidikan, merupakan sektor strategis dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk itu perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Balikpapan. Salah satu kebutuhan prasarana dan sarana&nbsp;pendukung bagi anak sekolah di Balikpapan&nbsp;yang belum terencana dengan matang adalah prasarana dan sarana transportasi bagi anak sekolah. Pada kondisi saat ini, penyebaran titik-titik bangkitan pemberangkatan anak-anak sekolah dan titik-titik tarikan tujuan anak-anak sekolah yang menyebar di Kota Balikpapan pada saat berangkat maupun pulang, belum dapat terlayani semua oleh transportasi angkutan yang ada.&nbsp;Infrastruktur Transportasi Anak Sekolah Kota Balikpapan yang sudah ada diarahkan agar dapat dioptimalkan penggunaannya dan ditingkatkan pelayanannya, serta sebagai satu tahapan upanya perbaikan sistem transportasi umum kota Balikpapan. Penataan sistem transportasi anak sekolah juga diharapkan akan mengurangi tingkat kemacetan pada ruas-ruas jalan yang ada di kota Balikpapan.&nbsp;Saat ini transportasi anak sekolah secara mandiri sudah dilaksanakan oleh beberapa sekolah. Akan tetapi penggunaan kendaraan pribadi untuk menghantar dan menjemput anak sekolah di Kota Balikpapan walaupun kecil tapi sangat mempengaruhi kinerja pada ruas jalan.&nbsp;Untuk dapat memberikan nilai tambah bagi mobilitas dan aktifitas warganya dalam melakukan aktifitas keseharian. Peranan infrastruktur transportasi ini sangat startegis dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Kota, Kota Balikpapan. Oleh karena itu, pengelolaan dan manajemen infrastruktur transportasi didedikasikan untuk dapat terpenuhinya implementasi target program transportasi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Kota Balikpapan yang berkelanjutan secara holistik.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129903313.pdf

KAJIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KEBUTUHAN SARANA TRANSPORTASI BAGI ANAK SEKOLAH DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2009 

Persoalan anak memang bukan persoalan sederhana. Persoalan anak bukan hanya berangkat dari ruang-ruang publik, namun justru yang terjadi adalah di ruang privat yaitu keluarga, dan lingkungan terdekatnya dimana anak tinggal. Meskipun Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, juga ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (World Fit For Children), namun belum serta merta hak-hak anak telah terpenuhi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Kekerasan terhadap anak terjadi dimana-mana termasuk Kota Balikpapan. Berdasarkan data P2TP2A Kota Balikpapan, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak sejak tahun 2014 meningkat tajam. Sebelumnya pada tahun 2014&nbsp;terdapat 67 kasus, tahun 2015 menjadi 150 kasus, dan&nbsp;tahun 2016 ini&nbsp;sudah mencapai 52 kasus. Sementara itu, terkait dengan anak jalanan, menurut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Balikpapan, tercatat sekitar 300 anak berada di jalanan. Menurut catatan Polsek Balikpapan Utara terdapat 8 (delapan) anak dengan 4 kasus selama bulan Januari-April 2016. Ini merupakan posisi tertinggi kasus diversi (penyelesaian hukum melalui jalur musyawarah). Untuk memepercepat terwujudnya keselamatan dan perlindungan bagi anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan “Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.” KLA merupakan salah satu indikator yang harus dicapai untuk menyempurnakan Kota Balikpapan sebagai Kota yang Nyaman Dihuni agar Kota Balikpapan kedepannya akan menjadi Kota yang nyaman bagi tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi dan kekerasan dengan dukungan kebijakan, program dan kegiatan serta dukungan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai serta ruang untuk anak berkreasi. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama anak-anak Kota Balikpapan, Pemerintah Kota terus mengupayakan agar setiap anak dapat terpenuhi hak-haknya sebagai anak sesuai dengan konvensi hak anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut diatas, Kota Balikpapan berencana menyusun Master Plan Balikpapan Kota Layak Anak. Masterplan atau rencana induk disusun dalam rangka mewujudkan Visi Kota Balikpapan 2026 yaitu,“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata,Pendidikan &amp; Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman”.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677132335948.pdf

MASTERPLAN BALIKPAPAN KOTA LAYAK ANAK 

Statistik Pendidikan 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kondisi ruang kelas di tingkat SD dan SMP masih cukup buruk, dengan persentase kategori sedang dan rusak berat yang tinggi dibandingkan jenjang di atasnya. Peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan pendidikan berkualitas dengan menyediakan sarana prasarana memadai, melatih pendidik, dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Kota Balikpapan menghadapi tantangan akses pendidikan terutama di daerah pinggiran, kualitas guru dan fasilitas belajar yang perlu ditingkatkan, serta kekurangan sumber daya dan dana. Dengan rencana pemindahan ibu kota, Balikpapan harus mempersiapkan infrastruktur pendidikan yang memadai untuk menampung kebutuhan pendidikan masyarakat yang meningkat. Beberapa permasalahan di Kota Balikpapan antara lain keterbatasan formasi penerimaan ASN guru, masih ada guru belum tersertifikasi, rendahnya kompetensi guru dalam TI, dan daya tampung sekolah yang belum sebanding dengan kebutuhan. Dengan menyikapi isu ini secara bijaksana, Balikpapan dapat menjadi contoh sukses dalam mengelola tantangan dan peluang yang muncul akibat perubahan besar seperti perpindahan ibu kota negara. Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan nasional di Kota Balikpapan, terdapat berbagai tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, pembangunan infrastruktur pendidikan di Kota Balikpapan sangat penting. Rencana awalnya adalah menyusun Grand Design Pendidikan 2024-2029, yang diharapkan dapat menjadi panduan untuk pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, dengan mempertimbangkan keberhasilan model pendidikan di negara lain seperti Singapura. Grand Design ini akan melibatkan konsultasi mendalam dengan pemangku kepentingan untuk mencapai visi pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723702657783.pdf

LAPORAN AKHIR GRAND DESAIN PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024-2029

Analisa arah kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan mengenai hasil Survey yang dilakukan, bagaimana kinerja saat ini serta kondisi yangdiharapkan oleh masyarakat pengguna infrastruktur dan upaya untuk menjadikan Kota Balikpapan Layak Dihuni, yang merupakan feedbackyang dibutuhkan dalam rangka perbaikan kinerja tahun berikutnya

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1716179995503.pdf

Kajian Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 bahwa Kota Balikpapan berpotensi sebagai simpul transportasi laut nasional, simpul transportasi udara nasional, kawasan andalan, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Kondisi strategis tersebut menjadikan Kota Balikpapan terus berkembang dengan pesat di berbagai sektor. Sejalan dengan maraknya pembangunan perumahan di Kota Balikpapan yang tentunya berdampak pada besarnya limpasan air yang menuju saluran drainase kota. Pembangunan perumahan belum didukung sepenuhnya oleh perkembangan kapasitas drainase kota, sehingga seringkali menimbulkan masalah dalam pengeolaan sistem drainase. Dengan ini, maka setiap pembangunan baru sebaiknya wajib mempertimbangkan perubahan nilai limpasan permukaan dan memiliki infrastruktur drainase yang memadai. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan telah menetapkan 4% luas tapak untuk penyediaan bendali atau dalam bentuk RTH. Meskipun demikian, belum ada dasar yang kuat bahwa 4% tersebut merupakan proporsi yang ideal. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi rasio penyediaan bendali mandiri berdasarkan proporsi tapak untuk dijadikan acuan kebijakan pemerintah Kota Balikpapan dalam perijinan perumahan untuk meminimalkan risiko banjir. Selain itu, studi ini dapat memberikan evaluasi dan dasar ilmiah yang kuat terhadap kebijakan penyediaan prasarana dalam kawasan perumahan di Kota Balikpapan. Penyusunan Studi Rasio Penyediaan Bendali Mandiri Berdasarkan Proporsi Tapak ini adalah sebagai evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013&nbsp;Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan serta menjadi referensi bagi pemerintah Kota Balikpapan untuk menyusun peraturan penyediaan bendali mandiri secara umum dari studi kasus wilayah studi.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466218681.pdf

KAJIAN RASIO PENYEDIAAN BENDALI MANDIRI BERDASARKAN PROPORSI TAPAK PERUMAHAN DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 

Formulasi perencanaan yang cermat dan utuh diperlukan dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah acuan dalam pengembangan kepariwisataan suatu daerah yang memberikan arahan pengembangan kepariwisataan spasial maupun nonspasial. esuai dengan visi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan &amp; Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman”, maka pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor sentral dalam pengembangan wilayah sangatlah penting, ditunjang dengan keberadaan potensi daya tarik wisata yang ada dan posisi geostrategis sebagai kota transit dengan kemudahan aksesibilitas dari luar ke Balikpapan. Namun upaya pemanfaatan sumber daya ini masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar Kota Balikpapan. Secara umum permasalahan pengembangan terletak pada aspek manajemen pembangunan dan koordinasi lintas sektor dan Sumber Daya Manusia (Pengelola, Pembina dan Masyarakat). Oleh karena itu, untuk mengembangkan pariwisata Kota Balikpapan agar terarah dan sinergis dengan stakeholder pariwisata maka perlu disusun dokumen perencanaan dalam mengembangkan pariwisata agar terarah dan sesuai dengan visi dan misi Kota Balikpapan. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Kota Balikpapan dimaksudkan sebagai dokumen panduan yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan dan pengembangan pariwisata Kota Balikpapan.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677132893171.pdf

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN   

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723703115522.pdf

LAPORAN PENDAHULUAN GRAND DESAIN PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024-2029

Kota berkembang seiring waktu dan mengakibatkan banyak perubahan di dalamnya.&nbsp;Peran penting kota sebagai tempat berinteraksi membutuhkan perencanaan yang matang.Ketiga kota ini akan membentuk suatu ekosistem sebagai penggerak ekonomi masa depan.Tentunya Kota Balikpapan memiliki peran penting sebagai Beranda IKN.hal ini akan menyebabkan peningkatan kepadatan,&nbsp;dan berdampak pada masalah lalu lintas yang kompleks,&nbsp;kekurangan fasilitas,&nbsp;dan pelayanan publik yang tidak memadai.&nbsp;Pertambahan Jumlah penduduk berdampak pada pDisisi lain,&nbsp;terdapat fenomena dimana sarana prasarana di Kota Balikpapan memusat di kawasan selatan.&nbsp;Gambar 1.1 menunjukan sebaran sarana secara umum di Kota Balikpapan dengan Intensitas tinggi berada di kawasan selatan kota.&nbsp;Pemerataan sarana prasarana perlu di stimulasli bertujuan untuk memberikan layanan publik yang terpadu dan merata kepada seluruh masyarakat.&nbsp;Stimulasi ini dapat dibangkitkan dengan pembangunan pusat aktivitas dikawasan rendah sarana supaya memancing adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan sarana ke kawasan rendah sarana.eningkatan jumlah ASN yang akan melakukan pelayanan publik.&nbsp;Diperkirakan dalam 5 tahun ke depan lokasi eksisting sudah tidak dapat menampung ASN dengan jumlah yang optimal. Selain itu,&nbsp;terdapat kebutuhan untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penggunaan teknologi teelain itu,&nbsp;kajian ini diharapkan bisa menjadi langkah dalam meningkatkan pembangunan di Kota Balikpapan.&nbsp;»rbaru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pemerintahan secara keseluruhan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1724203571075.pdf

KAJIAN PENGEMBANGAN  PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BARU BALIKPAPAN

Laporan ini mengkaji potensi dan pengembangan produk unggulan daerah berorientasi ekspor di Kota Balikpapan. Tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi komoditas unggulan serta strategi peningkatan kualitas dan daya saing produk di pasar global. Metode yang digunakan mencakup analisis data perdagangan luar negeri dan survei terhadap UMKM. Hasil menunjukkan bahwa pengembangan produk unggulan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi daerah, dengan rekomendasi untuk memperkuat infrastruktur dan akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1730354131772.pdf

KAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UGGULAN DAERAH BERIORIENTASI EKSPOR KOTA BALIKPAPAN

Proyek penyediaan utilitas kota selama ini menerapkan model konvensional dengan cara menggali dan menimbun. Galian timbunan di jalan raya sepertinya sudah menjadi pemandangan sehari-hari dikawasan perkotaan, karena ada kalanya sebuah jalan yang baru saja diperbaiki, di hot mix, keesokan harinya berubah menjadi lubang. Perumpamaannya, hari ini galian kabel telepon, besoknya galian pipa air, lusanya galian kabel optik. Selama proyek tersebut mengakibatkan ruas jalan menyempit dan menimbulkan kemacetan, kecelakaaan lalu lintas di waktu hujan karena jalan menjadi licin terkena tanah galian. Ketika pekerjaan selesai, lubang ditimbun seadanya tanpa pemadatan yang memadai dan akhirnya membuat permukaan jalan bergelombang dan mengurangi umur konstruksi jalan itu sendiri. Disisi lain, proyek penyediaan utilitas kota juga dapat menimbulkan genangan atau banjir, karena sebagian pelaksanaannya memanfaatkan ruang pada drainase dan badan sungai. Penyediaan utilitas kota tanpa pemetaan yang baik juga menimbulkan persoalan, yang sering terjadi adalah kebocoran pipa PDAM akibat terkena alat berat proyek perbaikan jalan yang mengakibatkan terganggunya distribusi air bersih di sekitar kawasan tersebut.&nbsp;Berbagai kenyataan tersebut diatas, mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyiapkan sistem jaringan&nbsp;utilitas bawah tanah secara terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah dan tuntutan dinamika pembangunan kota. Untuk mewujudkan ruang investasi yang aman, nyaman dan livable city sebagaimana kebijakan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012-2032. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyediaan utilitas bawah tanah, serta menyusun rencana induk (master plan) jaringan utilitas bawah tanah secara terpadu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pedoman dan arahan mengenai pengelolaan sistem jaringan utilitas bawah tanah secara terpadu minimal dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134684743.pdf

STUDI PEMETAAN JAR UTILITAS BAWAH TANAH 

Perkembangan kota yang pesat dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga pengelolaan Kota Balikpapan harus berkelanjutan dengan fokus pada ekologi dan kenyamanan masyarakat. Konsep livable city merupakan bagian dari sustainable city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Visi Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera diwujudkan melalui RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 dengan 5 misi utama yaitu: (1.) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, (2.) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (3.)Menyediakan infrastruktur kota yang memadai (4.) Mewujudkan kota yang nyaman dan berwawasan lingkungan, (5.) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Pencapaian RPJMD Kota Balikpapan bergantung pada pemenuhan indikator sasaran yang terukur. Pembangunan infrastruktur perkotaan penting untuk aktivitas sehari-hari masyarakat dan ekonomi perkotaan. Mewujudkan kota nyaman dan berwawasan lingkungan melibatkan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Livable City Index digunakan sebagai panduan bagi stakeholders dalam perencanaan dan pembangunan kota. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni tahunan untuk mengukur kualitas layanan infrastruktur dan tingkat kelayakan kota huni. Hasil survei menunjukkan perbaikan dan peningkatan indeks dari tahun ke tahun, menunjukkan upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan kota yang nyaman serta berwawasan lingkungan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723623521235.pdf

LAPORAN PENDAHULUAN KAJIAN SURVEI INDEKS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAN KOTA LAYAK HUNI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

Kota Balikpapan,&nbsp;yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,&nbsp;Indonesia,&nbsp;telah lama dikenal sebagai kota yang mengandalkan industri minyak dan gas bumi.&nbsp;Namun,&nbsp;seiring dengan pergeseran ekonomi global dan kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan,&nbsp;Balikpapan kini menghadapi tantangan untuk mencari sektor ekonomi baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakatnya.&nbsp;Dalam konteks ini,&nbsp;diperlukan suatu upaya mengidentifikasi kegiatan ekonomi bisnis di Kota Balikpapan untuk menjadi pilar ekonomi yang kokoh bagi kota ini.Provinsi Kaltim dan secara geografis menjadi kawasan penyangga terdekat dari Ibu Kota Negara Nusantara yang tertuang dalamUUD No.&nbsp;3 Tahun 2022.&nbsp;Sebagai penyangga memiliki konsekuensi masuknya penduduk dalam jumlah besar sehingga diperlukan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor swasta khususnya jasa-jasa untuk mendukung IKN sekaligus keberlanjutan ekonomi Kota Balikpapan.&nbsp;Perekonomian KotaBalikpapan secara sektoral didominasi kegiatan industri pengolahan berbasis migas dengan kontribusi sebesar 47 persen dan kurang begitu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.&nbsp;Sementara sektor non-migas dan sektor bisnis lainnya yang potensial dalam menyerap tenaga kerja masih berkontribusi kurang dari 10 persen sehingga diperlukan upaya meningkatkan performanya.Sektor jasa memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu daerah,&nbsp;terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.Balikpapan,&nbsp;sektor jasa meliputi berbagai bidang,&nbsp;seperti jasa keuangan,&nbsp;jasa pendidikan,&nbsp;jasa kesehatan,&nbsp;jasa pariwisata,&nbsp;jasa telekomunikasi,&nbsp;dan lain-lain.&nbsp;Namun,&nbsp;belum ada kajian komprehensif yang menggambarkan profil bisnis sektor jasa di kota ini.Penyusunan profil bisnis sektor jasa di Kota Balikpapan sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai potensi dan perkembangan sektor ini.&nbsp;Informasi mengenai sektor jasa yang ada di Balikpapan akan menjadi referensi yang berguna bagi pemerintah,&nbsp;investor,&nbsp;dan pelaku usaha dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di lapangan.&nbsp;Selain itu,&nbsp;profil bisnis sektor jasa di Kota Balikpapan juga akan menjadi instrumen yang efektif dalam membantu pemerintah mempromosikan kegiatan ekonomi sektor jasa kepada investor dan pihak yang berkepentingan.&nbsp;Dengan demikian,&nbsp;hal ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja di kota ini.Balikpapan,&nbsp;penyusunan profil bisnis sektor jasa akan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia2020 sebagai acuan.&nbsp;Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian data dan informasi dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik&nbsp;.&nbsp;Pemetaan informasi bisnis sektor jasa di Kota Balikpapan akan menjadi salah satu langkah penting dalam menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak perekonomian kota.&nbsp;Pemetaan ini akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis yang potensial untuk investor berinvestasi untuk pengembangan bisnis sektor jasa.Profil bisnis sektor jasa di Kota Balikpapan juga diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota ini.&nbsp;Dalam jangka menengah dan panjang,&nbsp;pemerintah Balikpapan akan lebih fokus pada pengembangan sektor jasa sebagai prioritas utama.&nbsp;Pengembangan sektor jasa diBalikpapan akan menciptakan berbagai peluang dan manfaat bagi masyarakat,&nbsp;seperti peningkatan lapangan pekerjaan,&nbsp;peningkatan kualitas hidup,&nbsp;dan pengurangan ketergantungan pada sektor migas.&nbsp;Oleh karena itu,&nbsp;profil bisnis sektor jasa di kota ini akan menjadi bahan kajian yang penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan dan perekonomian Balikpapan ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.Salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor jasa diBalikpapan adalah penerapan konsep MICE&nbsp;.&nbsp;Konsep ini akan membantu Balikpapan untuk mengembangkan industri pariwisata,&nbsp;perdagangan,&nbsp;dan pendidikan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor jasa.&nbsp;Sebagai kota jasa,&nbsp;Balikpapan diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi di KalimantanTimur dan wilayah sekitarnya.Dengan demikian,&nbsp;penyusunan profil bisnis sektor jasa diKota Balikpapan akan menjadi langkah awal yang penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menggali potensi sektor ini.&nbsp;Hasil dari kajian ini diharapkan dapat membantu pemerintah,&nbsp;investor,&nbsp;dan stakeholder lainnya dalam memahami kondisi existing,&nbsp;mengidentifikasi peluang,&nbsp;merancang kebijakan yang efektif untuk pengembangan sektor jasa di Balikpapan&nbsp;,&nbsp;serta memperkenalkan sektor-sektor potensial kepada investor mulai dari kondisi pasar hingga kondisi ketenagakerjaan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723703734350.pdf

KAJIAN PENYUSUNAN PROFIL BISNIS KOTA BALIKPAPAN

Kota Balikpapan, yang mengalami perkembangan pesat, harus sejalan dengan kebijakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan dasar warganya, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak. Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Pelayanan Infrastruktur digunakan untuk mengukur kualitas hidup di Balikpapan, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Visi Kota Balikpapan dalam RPJMD 2021-2026 adalah menjadi kota yang nyaman, modern, dan sejahtera. Lima misi utama mencakup tata pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, lingkungan yang nyaman, dan pengembangan ekonomi kreatif. Penilaian tahunan terhadap indikator-indikator ini penting untuk mencapai target pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723703776652.pdf

Bima

LAPORAN AKHIR KAJIAN SURVEI INDEKS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAN KOTA LAYAK HUNI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

Masalah kependudukan dalam pembangunan merupakan masalah serius dimana Indonesia saat ini mempunyai jumlah penduduk yang besar disertai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan penyebaran penduduk yang belum merata. Dinamika perubahan kependudukan secara umum disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu: Kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang. Pendatang yang perlu mendapat perhatian adalah pendatang yang dimotivasi oleh faktor ekonomi, mereka ini bisa dibagi menjadi 2 (dua) kelompok apabila dikaitkan dengan faktor pekerjaan yaitu, mencari kerja, pindah pekerjaan atau tugas. Permasalahan akan muncul apabila mereka datang dengan status pencari kerja dan tidak memiliki keahlian yang memadai, atau juga tidak tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.&nbsp;Pada kondisi ini mereka akan menetap di suatu wilayah dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, apabila hal ini tidak mendapat solusi yang tepat maka masalah urban pasti akan terjadi. Oleh karena itu informasi pendatang harus mencakup keseluruhan aspek yang diperlukan serta peran serta para ketua RT dan seluruh&nbsp;jajarannya yang paling tahu kondisi tentang para pendatang.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1676593685780.pdf

STUDI MANAJEMEN PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DI KOTA BALIKPAPAN 

Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berperan strategis dalam sistem perekonomian daerah yaitu sebagai penyeimbang kekuatan pasar (terutama dalam pasar barang/jasa yang menguasai hajat hidup masyarakat) selain dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD) melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD dari usaha produktif yang dijalankan. Peran BUMD juga dapat diidentiikan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi berada pada tingkat daerah, dimana misi BUMN tidak hanya memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian tetapi juga (fungsi sosial atau pelayanan publik) tetapi juga meraih keuntungan (fungsi ekonomi) dengan menerapkan korporasi secara professional didasarkan pada prinsip-prinsip good coorporate governance.&nbsp;Sehingga tantangan Perusahaan Daerah saat ini adalah bagaimana menjadi entitas bisnis di daerah yang juga professional berdasarkan prinsip ekonomi serta berdaya saing menghadapi pasar lokal hingga global yang semakin terbuka. Tujuan penyusunan naskah akademis pengembangan bidang usaha Perusda adalah menyiapkan payung hukum yang mampu memberikan arahan, pedoman, dan pengaturan Perusda dalam upaya mengembangkan bidang usahanya di Kota Balikpapan.&nbsp;Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penyusunan naskah akademis pengembangan bidang usaha perusda Kota Balikpapan&nbsp;adalah sebagai berikut : (1) Mengacu UU No. 23 Tahun 2014, alternatif bentuk BUMD Kota Balikpapan adalah dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) atau Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing alternative; (2)&nbsp;Pengembangan bidang usaha Perusahaan Daerah Kota Balikpapan meliputi bidang usaha potensial dengan memperhatikan potensi ekonomi Kota Balikpapan. Beberapa hal yang disarankan dari hasil penyusunan naskah akademis pengembangan bidang usaha perusda ini&nbsp;adalah : (1) Sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah, kelayakan suatu bidang usaha BUMD harus terlebih dahulu dikaji melalui analisis terhadap&nbsp;kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan&nbsp;keuangan atau aspek lainnya mengacu Pasal 331 ayat (5) UU 23 th. 2014; (2) Dokumen naskah akademis merupakan dokumen yang disusun dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk pengembangan bidang usaha perusda di Kota Balikpapan. Namun dalam proses pengerjaannya kurang adanya komunikasi yang baik dan intensif dengan semua stakeholder dan pemangku kepentingan sehingga memungkinkan produk yang dihasilkan kurang bisa menyeluruh untuk mewakili kepentingan yang terkait dengan pengembangan bidang usaha perusda Kota Balikpapan. &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466643920.pdf

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS PENGEMBANGAN BIDANG USAHA PERUSDA KOTA BALIKPAPAN  

Proses pembangunan diawali dengan perencanaan yang terstruktur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan ini berfungsi untuk menentukan tindakan masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan mencakup integrasi antara perencanaan nasional dan daerah dalam jangka waktu yang beragam. Pentingnya sistem perencanaan ini terletak pada kemampuannya untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menciptakan sinergi dan sinkronisasi di berbagai tingkat, serta memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Pengukuran dan analisis kualitas perencanaan pembangunan menjadi krusial untuk menilai efektivitas proses ini, yang mencakup dimensi perumusan, substansi dokumen, dan tindak lanjut perencanaan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi manajemen pemerintahan yang terintegrasi, serta kualitas proses teknokratik dan partisipatif. Selain itu, pengukuran kualitas perencanaan berkontribusi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan dimensi proses, isi, dan tindak lanjut, yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas perencanaan di daerah tersebut.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723691476888.pdf

LAPORAN AKHIR INDEKS KUALITAS PERENCANAAN (IKP)  KOTA BALIKPAPAN

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723704079697.pdf

LAPORAN PENDAHULUAN KAJIAN SURVEI INDEKS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAN KOTA LAYAK HUNI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki perkembangan cukup pesat yang memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Komoditas hortikutura dibagi menjadi empat bagian yaitu buah-buahan, sayuran, biofarmaka dan tanaman hias. Tanaman hias memiliki prospek yang masih cukup cerah untuk dikembangkan baik di pasar domestik maupun pasar mancanegara. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan pendapatan yang cenderung meningkat setiap tahunnya merupakan pasar yang besar bagi perkembangan tanaman hias. Selain itu, dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan kesegaran dan keindahan maka permintaan terhadap tanaman hias akan semakin meningkat. (Saragih, 2010). Salah satu tanaman hias yang diminati oleh masyrakat adalah anggrek. Anggrekmerupakan tanaman hias yang memiliki potensi untuk dikembangkan di IndonesiaAnggrek hitam (Coelogyne pandurata) hidup di hutan-hutan di Pulau Kalimantan. Tumbuhan ini terkenal sebagai maskot provinsi Kalimantan Timur. Biasanya hidup menempel di pohon tua. Anggrek hitam semakin sulit ditemukan di habitat aslinya di hutan-hutan Kalimantan. Kota Balikpapan memiliki kontur permukaan yang berbukit-bukit, intensitas cahaya matahari yang berlimpah, sirkulasi udara dan curah angin yang cukup baik, curah hujan yang cukup sebagai bahan pertimbangan bahwa budidaya anggrek sangat baik dikembangkan di Kota Balikpapan. Saat ini Kota Balikpapan belum memiliki taman yang berfungsi bagi pengembangan dan budidaya tanaman anggrek, oleh karenanya perlu dibuat taman anggrek yang berfungsi selain pengembangantanaman hias juga sebagai wahana wisata bagi masyarakat Kota Balikpapan dan luar Balikpapan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka hal-hal yang dijadikan sebagai kesimpulan dalam studi&nbsp;ini adalah: (1) Kota Balikpapan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar untuk pembangunan dan pembudidayaan Tanaman Anggrek; (2) Pembangunan Taman Anggrek pada prinsipnya merupakan suatu program kegiatan perlindungan dan budi daya tanaman Anggrek yang merupakan tanaman endemik Kalimantan Timur&nbsp;dan wahana wisata yang berwawasan lingkungan; (3) Tujuan konsep ini adalah kawasan taman anggrek terpusat dan terpadu meliputi pembibitan, budidaya dan pemasaranl; (4) Keunikan Tanaman Anggrek yang menjadi daya tarik utama dalam pembangunan Taman Anggrek ini; (5) Dalam Pengelolaan ekowisata Teluk Balikpapan peletakan fasilitas dibedakan dalam empat zonasi yaitu zona inti, zona penyangga, zona pelayanan dan zona pengembangan; (6) Taman Anggrek di Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan kesadaran wisatawan baik wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara yangberkunjung akan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan. Karenanya buku panduan dapat menjadi pendoman bagi wisatawan; (7) Pemasaran Taman Anggrek yang dikembangkan adalah pemasaran sosial dan pemasaran bertanggung jawab; (8) Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan Taman Anggrek di Kota&nbsp;Balikpapan dirancang dalam satu pengelolaan keuangan yang terpadu antara penyelenggara, pemerintah dan masyarakat setempat; (9) Pengelolaan Jaringan Kerjasama Taman Anggrek dengan melibatkan para stakeholder dalam dokumen perjanjian kemitraan; (10) Penentuan lokasi pembangunan Taman Anggrek Kota Balikpapan, didasarkan pada hasil analisis kelayakan yang telah dilakukan. &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134449700.pdf

 STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN TAMAN ANGGREK 

Kebijakan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah Kota Balikapapan diarahkan kepada perkuatan struktur ekonomi Balikpapan pada masa yang akan datang agar tidak lagi tergantung pada industri Migas dan perkuatan ekonomi yang berbasis kepada kegiatan ekonomi kerakyatan dalam rangka memecahkan masalah jangka pendek yaitu pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ekonomi berperan dalam menciptakan suatu roda perekonomian suatu wilayah berdasarkan ketentuan dan pertimbangan dari berbagai aspek dalam perencanaan baik aspek SDM dan aspek sarana prasarana, tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pada wilayah tersebut dan sumber daya Manusia sebagai faktor pendukung yang sangat berperan penting dalam menjalankan sistem perekonomian itu sendiri, maka pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung tercapai visi RPJMD dan RPJPD guna meningkat kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan akan menyusun salah satu kajian sebagai bahan rekomendasi yaitu Kajian Potensi SDM dan sapras Perekonomian. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mewujudkan SDM Kota Balikpapan yang berkualitas; (2) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; (3) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dari hasil analisis yang didapat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:&nbsp;(1) Penduduk Kota Balikpapan yang tergolong dalam usia produktif sebesar 65% dari total penduduk Kota Balikpapan. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan lapangan pekerjaan; (2) Permasalahan yang dialami Kota Balikpapan adalah rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduknya; (3) Melihat kecenderungan trend perkembangan penduduk Kota Balikpapan yang semakin meningkat sangat berbanding terbalik dengan kondisi industri pengolahan minyak di Kota Balikpapan; (4) Ketergantungan masyarakat Balikpapan terhadap sektor migas sangat berpengaruh, ketika industri pengolahan migas mengalami penurunan yang besar; (5) Komposisi terbesar penyumbang PDRB Kota Balikpapan tahun 2014 yakni pada sektor industri pengolahan sebesar 53% dan kontribusi paling kecil yakni pada sektor&nbsp;penggalian dan pertambangan serta sektor pengadaan listrik dan gas yang menyumbang PDRB sebesar 0,05%; (6) Berdasarkan hasil analisis LQ time series rata-rata yang dilakukan baik dengan migas maupun migas diketahui bahwa semua sektor kecuali pertanian dan pertambangan merupakan sektor basis di Kota Balikpapan; (7) Dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, maka sektor yang tergolong sektor ekonomi propulsif adalah sektor perdagangan, jasa dan restoran; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor jasa pendidikan; (8) Sektor ekonomi propulsif inilah yang nantinya menjadi prioritas pengembangan di luar migas. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: (1) Perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat melalui upaya pelatihan keterampilan bagi masyarakat dalam berbagai sektor. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mampu memiliki daya saing dalam mengembangkan kegiatan ekonomi; (2) Perlu adanya kebijakan yang mengatur investor dalam mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja lokal, sehngga kebutuhan lapangan kerja bagi angkatan kerja di Kota Balikpapan dapat terpenuhi; (3) Perlu adanya perhatian yang khusus bagi pengembangan kegiatan UMKM sebagai salah satu upaya melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap sektor migas; (4) Perbaikan sarana dan prasarana sangat diprioritaskan, guna mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Balikpapan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466786390.pdf

 KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA EKONOMI DI KOTA BALIKPAPAN 

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar yang terus melakukan pembangunan sesuai kedudukannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi atau berpotensi sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional, Simpul Transportasi Udara Nasional, Kawasan Andalan, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang dilengkapi dengan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dari Balikpapan – Samarinda. Sedangkan kedudukan Kota Balikpapan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur sebagai Pusat Pelayanan Primer, lebih dikenal sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi strategis tersebut menjadikan Kota Balikpapan terus berkembang dengan pesat di berbagai sektor, sesuai visi kota 2005-2025 yaitu terwujudnya Balikpapan menjadi 5 dimensi : Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Budaya dan Pendidikan dalam bingkai Madinatul Iman, dimana pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari 7,21 % pada tahun 2011 menjadi 8,65 % pada tahun 2012. Seiring dengan cukup tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor terutama di kota-kota besar, seperti halnya Kota Balikpapan, mengakibatkan kepadatan di jalan raya sehingga dampak paling besar terjadi pada pertemuan jalan atau persimpangan. Salah satu simpang yang jadi perhatian adalah simpang BSCC (Dome) Ruhui Rahayu.&nbsp;Simpang BSCC (Dome) Ruhui Rahayu terletak di persimpangan antara Jl. Syarifuddin Yoes – Jl. Ruhui Rahayu Kecamatan Balikpapan Selatan, merupakan suatu area yang memiliki volume lalu lintas tinggi dan merupakan penghubung antar zona perkantoran pemerintah, zona perekonomian (perdagangan dan jasa), zona pemukiman, dan zona pendidikan sehingga pasa jam-jam sibuk (peak hour) sering terjadi antrian, tundaan dan kemacetan. Permasalahan yang terjadi berupa : (i) kemacetan di tanjakan Jl. Syarifuddin Yoes, Simpang BSCC (Dome) yang disebabkan oleh kendaraan truck-truck besar yang akan melewati tanjakan tersebut; (ii) pengaturan lampu lalu lintas yang dioperasikan saat ini belum dapat mengatasi kemacetan yang sering terjadi terutama pada jam-jam sibuk (peak hour). Terlebih lagi apabila lampu sinyal lalulintas tidak berfungsi dengan baik. Dengan kondidi seperti ini, kendaraan yang sudah melewati simpang sering kali tertahan akibat konflik di simpang ini, sehingga pada fase hijau berikutnya masih terjadi antrian kendaraan. Penguraian kemacetan tersebut tidak hanya membutuhkan pembangunan atau peningkatan infrastruktur, misalnya pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, atau pembangunan flyover dan underpass. Tetapi juga membutuhkan serangkaian penataan dan inovasi dalam pengaturannya. Oleh karena itulah, sebelum semuanya terlambat maka area simpang BSCC (Dome) Ruhui Rahayu tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan agar terwujud kelancaran dan kenyamanan lalu lintas.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677133466123.pdf

STUDI PENATAAN SIMPANG DOME BSCC 

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723692618269.pdf

Chandra Gunawan

LAPORAN PENDAHULUAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN (IKP) KOTA BALIKPAPAN)

Kota Balikpapan,&nbsp;yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,&nbsp;Indonesia,&nbsp;telah lama dikenal sebagai kota yang mengandalkan industri minyak dan gas bumi.&nbsp;Namun,&nbsp;seiring dengan pergeseran ekonomi global dan kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan,&nbsp;Balikpapan kini menghadapi tantangan untuk mencari sektor ekonomi baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakatnya.&nbsp;Dalam konteks ini,&nbsp;diperlukan suatu upaya mengidentifikasi kegiatan ekonomi bisnis di Kota Balikpapan untuk menjadi pilar ekonomi yang kokoh bagi kota ini.Kaltim dan secara geografis menjadi kawasan penyangga terdekat dari IbuKota Negara Nusantara yang tertuang dalam UU No.&nbsp;3 Tahun 2022.Sebagai penyangga memiliki konsekuensi masuknya penduduk dalam jumlah besar sehingga diperlukan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor swasta khususnya jasa-jasa untuk mendukung IKN sekaligus keberlanjutan ekonomi Kota Balikpapan.&nbsp;Perekonomian Kota Balikpapan secara sektoral didominasi kegiatan industri pengolahan berbasis migas dengan kontribusi sebesar 47 persen dan kurang begitu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.&nbsp;Sementara sektor non-migas dan sektor bisnis lainnya yang potensial dalam menyerap tenaga kerja masih berkontribusi kurang dari 10 persen sehingga diperlukan upaya meningkatkan performanya.Sektor jasa memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu daerah,&nbsp;terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.&nbsp;Di Balikpapan,&nbsp;sektor jasa meliputi berbagai bidang,&nbsp;seperti jasa keuangan,&nbsp;jasa pendidikan,&nbsp;jasa kesehatan,&nbsp;jasa pariwisata,&nbsp;jasa telekomunikasi,&nbsp;dan lain-lain.&nbsp;Namun,&nbsp;belum ada kajian komprehensif yang menggambarkan profil bisnis sektor jasa di kota ini.Penyusunan profil bisnis sektor jasa di Kota Balikpapan sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai potensi dan perkembangan sektor ini.Informasi mengenai sektor jasa yang ada di Balikpapan akan menjadi referensi yang berguna bagi pemerintah,&nbsp;investor,&nbsp;dan pelaku usaha dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di lapangan.&nbsp;Selain itu,&nbsp;profil bisnis sektor jasa di Kota Balikpapan juga akan menjadi instrumen yang efektif dalam membantu pemerintah mempromosikan kegiatan ekonomi sektor jasa kepada investor dan pihak yang berkepentingan.&nbsp;Dengan demikian,&nbsp;hal ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja di kota ini.Indonesia 2020 sebagai acuan.&nbsp;Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian data dan informasi dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik&nbsp;.&nbsp;Pemetaan informasi bisnis sektor jasa di KotaBalikpapan akan menjadi salah satu langkah penting dalam menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak perekonomian kota.&nbsp;Pemetaan ini akan membantu pemerintah dan investor dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis yang cocok untuk pengembangan bisnis sektor jasa.Profil bisnis sektor jasa di Kota Balikpapan juga diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota ini.&nbsp;Dalam jangka menengah dan panjang,&nbsp;pemerintah Balikpapan akan lebih fokus pada pengembangan sektor jasa sebagai prioritas utama.&nbsp;Pengembangan sektor jasa di Balikpapan akan menciptakan berbagai peluang dan manfaat bagi masyarakat,&nbsp;seperti peningkatan lapangan pekerjaan,&nbsp;peningkatan kualitas hidup,&nbsp;dan pengurangan ketergantungan pada sektor migas.&nbsp;Oleh karena itu,&nbsp;profil bisnis sektor jasa di kota ini akan menjadi bahan kajian yang penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan dan perekonomian Balikpapan ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.Balikpapan adalah penerapan konsep MICE Sebagai referensi dalam memberikan identifikasi situasi bisnis daerahKota Balikpapan dengan menekankan kepada sektor bisnis jasa-jasa dalam arti luas Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam konteks perencanaan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Balikpapan di tengah dan pasca-hegemoni sektor usaha migas.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723704607780.pdf

.&nbsp;Dari sisi keamanan pangan,&nbsp;Kota Balikapapan.&nbsp;Menurut Indeks Ketersediaan&nbsp;,&nbsp;Kota Balikpapan masih rendah yaitu sebesar 42,45%.Untuk mengukur konsumsi pangan dalam suatu rumah tangga dapat dilakukan melalui parameter Pola Pangan Harapan&nbsp;.Pola Pangan Harapan adalah 100.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1724205145984.pdf

KAJIAN PENENTUAN KETAHANAN PANGAN PADA RUMAH TANGGA DIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

Kota Balikpapan, sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan, memiliki perekonomian yang signifikan dan beragam potensi di sektor pertanian dan industri. Pertanian di kota ini menghasilkan komoditas seperti karet, salak, nanas, dan papaya mini, sedangkan sektor industri mencakup produksi manik-manik, rumput laut, dan batu permata. Namun, potensi ini perlu dilindungi dari risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kondisi alam, terutama banjir yang dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem drainase yang baik, yang harus dirancang berdasarkan karakteristik hidrologi daerah aliran sungai (DAS). Karakteristik ini meliputi topografi, jenis batuan, serta kondisi cuaca dan iklim yang mempengaruhi tinggi curah hujan. Data mengenai curah hujan yang akurat sangat penting, namun sering kali ketersediaan pos stasiun hujan terbatas. Oleh karena itu, penambahan pos stasiun hujan yang tersebar merata di wilayah DAS sangat diperlukan untuk mendukung analisis hidrologi. Penempatan stasiun ini harus mempertimbangkan kondisi fisik permukaan tanah dan mengikuti pedoman dari World Meteorological Organization (WMO) yang merekomendasikan satu stasiun untuk setiap area seluas 100 km². &nbsp;Studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait posisi dan penempatan stasiun hujan di Balikpapan, yang diharapkan dapat dianggarkan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada tahun 2023, guna meningkatkan pemantauan dan analisis hidrologi yang lebih efektif.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723693621915.pdf

LAPORAN AKHIR  PENYUSUNAN KAJIAN REKOMENDASI STASIUN  CURAH HUJAN KOTA BALIKPAPAN  Tahun 2023

Perencanaan pembangunan merupakan tahap penting yang harus dilalui sebelum pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Proses ini melibatkan integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi antara perencanaan nasional dan daerah dengan jangka waktu yang bervariasi. Pengaturan yang ketat diperlukan untuk memastikan efektivitas penggunaan sumber daya, optimalisasi partisipasi masyarakat, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengukuran kualitas perencanaan pembangunan menjadi krusial untuk menilai capaian dan efektivitas proses perencanaan, mencakup dimensi teknokratik, partisipatif, dan politis. Selain itu, pendekatan holistik, tematik, spasial, dan integratif diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada. Kerangka kerja penilaian Indeks Pengukuran Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) mengedepankan sinergi, kualitas perencanaan, dan keterhubungan perencanaan dengan kinerja, yang menjadi indikator penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723706982823.pdf

LAPORAN PENDAHULUAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN (IKP) KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kajian Penerapan Sponge City di Kota Balikpapan ini mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan lingkungan yang dihadapi kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2024, dimana kajian ini bertujuan untuk menghadirkan inovasi dalam manajemen air, pencegahan banjir, dan perlindungan lingkungan di Kota Balikpapan. Konsep Sponge City diusulkan sebagai pendekatan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan seperti banjir, pencemaran air, dan ketidakberlanjutan tata guna lahan. Penelitian ini menggunakan Metodologi yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyelesaian. Analisis yang dilakukan antara lain analisis permasalahan lingkungan dan air, analisis tutupan lahan dan infiltrasi, analisis volume capture ratio, analisis potensi resapan air tanah, identifikasi strategi konsep penerapan Sponge City, analisis partisipasi masyarakat, cost benefit analysis (CBA), dan analisis SWOT. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki potensi untuk menerapkan konsep Sponge City dengan strategi makro berupa penyusunan regulasi, strategi messo berupa pengembangan kawasan, dan strategi mikro berupa penerapan teknologi dan partisipasi masyarakat. Penerapan konsep Sponge City diharapkan dapat mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air, dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah di Kota Balikpapan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1730338193387.pdf

LAPORAN AKHIR KAJIAN PENERAPAN SPONGE CITY KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

Laporan ini menyajikan hasil kajian rekomendasi untuk stasiun curah hujan di Kota Balikpapan tahun 2023. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan, dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran curah hujan serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui analisis data historis dan pemodelan curah hujan, laporan ini memberikan rekomendasi strategis terkait lokasi, teknologi, dan metode pengukuran yang tepat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak perubahan iklim serta pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif di wilayah tersebut.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1730355759319.pdf

PENYUSUNAN KAJIAN REKKOMENDASI STASIUN CURAH HUJAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

Kota Balikpapan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dikenal sebagai pusat industri minyak dan gas. Namun, dengan perubahan ekonomi global dan kebijakan energi yang lebih berkelanjutan, kota ini menghadapi tantangan untuk diversifikasi ekonomi. Diperlukan identifikasi sektor ekonomi baru, terutama sektor jasa, untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Kota ini juga berperan strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang akan meningkatkan populasi dan kebutuhan lapangan kerja. Sektor jasa, meskipun berkontribusi kurang dari 10% terhadap perekonomian, memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penyusunan profil bisnis sektor jasa di Balikpapan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sangat penting untuk memberikan gambaran tentang potensi dan perkembangan sektor ini. Dengan pemetaan informasi bisnis, pemerintah dan investor dapat mengidentifikasi lokasi strategis untuk pengembangan sektor jasa, yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan sektor jasa, termasuk penerapan konsep MICE (Meeting, Incentive, Convention &amp; Exhibition), diharapkan dapat menjadikan Balikpapan sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur, serta mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723694404030.pdf

DRAFT LAPORAN PENDAHULUAN KAJIAN PENYUSUNAN PROFIL BISNIS KOTA BALIKPAPAN

Misi 3 RPJMD Balikpapan: Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Memadai Misi 4 RPJMD Balikpapan: Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan Survey tahunan untuk mengetahui persepsi kualitas hidup warga (outcome pembangunan) 2 Metode survey: 2017-2020: Paper-based &amp; Convenient Sampling 2021-2022: Online-based &amp; Random Sampling Skor Indeks Gabungan: 2021: 78.9 2022: 77.82 Latar Belakang: Capaian 2021-2022 3 Aspek dengan capaian baik (skor &gt; 80/100): • Kelistrikan • Kesehatan Lingkungan • Keagamaan • Layanan Pendidikan &amp; Kesehatan • Luas &amp; kualitas fisik bangunan rumah • Sinyal telepon seluler • Kebersihan Jalan • Kemudahan Nutrisi Aspek dengan capaian kurang (skor &lt;75/100): • Pengelolaan Air kotor/limbah • Keterjangkauan biaya hidup • Kebersihan sungai • Drainase • Perizinan • Penataan PKL • Banjir • Kemudahan mendapat Pekerjaan Latar Belakang: Ketimpangan 2022 4 • Skor kepuasan per tingkat penghasilan • 0-5 jt/bln : ± 3.8 • 5-10 jt/bln : ± 4.0 • 10-20 jt/bln : ± 4.2 • Kesehatan lingkungan dan kualitas udara • Perumahan Terbuka (4.2 &amp; 4.1) vs Tepi Jalan Raya (4.0 &amp; 3.8) • Biaya Hidup • Perumahan Terbuka (3.4) vs Perumahan Tertutp (3.9) • Drainase • Perumahan Padat (3.5) vs Perumahan Tertutup (4.0)&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1723708321037.pdf

KAJIAN SURVEY INDEKS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAN KOTA LAYAK HUNI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

<h3>Laporan ini menyajikan Masterplan Permukiman Pantai Kawasan Coastal Road di Kota Balikpapan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan pesisir. Melalui analisis kondisi eksisting dan penerapan konsep Smart Eco-Village, laporan ini merumuskan strategi pengembangan yang berkelanjutan. Penelitian ini mencakup kajian literatur, analisis kebutuhan ruang, dan manajemen pembangunan, serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penataan permukiman yang lebih baik di kawasan tersebut. Hasilnya diharapkan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam pengembangan kawasan pesisir yang berkelanjutan.</h3>

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1730346039897.pdf

Kajian Litbang

Grafik Hasil Penelitian dan Inovasi

Kontak Kami