Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sosial

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat

Pengelolaan Sampah Berbasis Online bersama Ciro Waste

Sistem Pencatatan Perikanan Budidaya

POJOK BACA DIGITAL

APLIKASI BUKA LINE

DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA

GARDU (Gerakan Anti Karies di Posyandu)

KAWANKU di SIKS

Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (SENANDUNG SAJAK)

Pantai Balikpapan (Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi buat Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Genggaman)

”NADA ALUN” Sarana Pengandali Portal Pengunjung

POLA JITU ( Pelayanan Konseling Jiwa dan Fisik Terpadu)

Anyaman Mas Bejo (Anjungan Pelayanan Mandiri Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo)

Kampung Lima Bintang

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK KETENAGAKERJAAN MELALUI PENGUATAN BUDAYA ADAPTIF  DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN 

TANDA TERIMA KELULUSAN KELAS IBU HAMIL (TANTEKAMIL)

POSTING ( Program Konseling Terpadu Tangani Stunting)

MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN (MASDARLING) TEMPAT TINGGAL

Kata Si Ramli (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan)

Sosial dan Pemerintahan

Inovasi dan Teknologi

Ekonomi dan Pembangunan

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014. Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK. Indikator utama keberhasilan stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan Corruption Perception Index (CPI) dan National Integrity System (NIS).&nbsp;Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diukur dengan mereplikasi Corruption Persetion Index (CPI) dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia. IPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda) dan Transparansi Internasional Indonesia serta Perguruan Tinggi lokal berhasil menghasilkan suatu ukuran IPK yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.&nbsp;Pelaksanaan IPK dimulai tahun 2014, dimana nilai IPK kaltim adalah 4,9 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih) dengan target capaian pada tahun tersebut adalah 52. Sedangkan nilai IPK Kaltim tahun 2015 adalah 55,8, dimana terjadi peningkatan nilai indek sebesar 6,8 dari tahun sebelumnya. Kemudian nilai IPK Kaltim tahun 2016 adalah 56,67 yang mengalami peningkatan indek sebesar 0,87 dari tahun sebelumnya. Dalam rangka memantau tingkat korupsi di Kalimantan Timur, maka pada tahun 2017 kembali dilakukan pengukuran nilai IPK.&nbsp;&nbsp;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1676592848951.pdf

Nabila Dayu Mega Anjani

Alih Janu

IPK 2017 (INDEKS PERSEPSI KORUPSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017) 

Karet merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian di kota Balikpapan, dengan total luas lahan 4498 Ha dengan jumlah produksi tahun 2012-2015 yaitu 27.662 ton, dimana capaian ini telah melampaui target RPJMD Kota Balikpapan sebesar 24.821 ton. Wilayah potensi pengembangan yaitu kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur. Agribisnis karet alam di masa datang akan mempunyai prospek yang makin cerah karena adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, kecenderungan penggunaan green tyres, meningkatnya industri polimer pengguna karet serta makin langka dan mahalnya minyak bumi sebagai bahan pembuatan karet sintetis. Memperhatikan hal diatas, diperlukan studi Bisnis Pengelolaan Karet Pasca Panen di Kota Balikpapan. Tujuan dari studi pengelolaan bisnis karet pasca panen ini adalah meninjau sejauh mana kelayakan pengembangan karet pasca panen di kota Balikpapan dapat dilaksanakan dilihat dari aspek pemasaran, teknis, ekonomis dan finansial. Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan terkait dengan bisnis pengelolaan Karet Pasca Panen dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Jumlah Petani Karet di Kota Balikpapan adalah sejumlah 2004 dari 5980 jumlah petani secara keseluruhan, Jumlah ini merupakan 34% dari jumlah petani di Kota Balikpapan; (2) Luas Tanam Karet di Kota Balikpapan adalah 4507 dari 5088 potensi Lahan Perkebunan yang ada; (3) Produk Karet di Kota Balikpapan dijual berupa lump dan dipasarkan ke Banjarmasin untuk kebutuhan pabrik Crumb Rubber; (4) Dari sisi nilai Rantai Industri, di Kota Balikpapan terdapat industri Hulu berupa Bahan Olah Karet berupa Lump yang di produksi petani, dan sudah terdapat Industri Hilir yang mengolah Bahan Olah Karet menjadi Produk Akhir. Namun Masih Belum ada Industri Antara yang ada; (5) Tingkat Pertumbuhan Industri Pengolahan di Kota Balikpapan sebesar 11% pertahun dan memberikan konstribusi 9% dari PDRB Kota Balikpapan; (6) Tingkat Pertumbuhan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik di Kota Balikpapan hanya 3% pertahun dan hanya memberikan Konstribusi ke Industri Pengolahan Kota Balikpapan hanya sebesar 2%. Rekomendasi: (1) Potensi Produksi Karet Kota dan juga Rantai Nilai Industri Karet maka sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah pada produksi Karet di Kota Balikpapan maka direkomendasikan pembangunan pabrik pengolahan karet di Kota Balikpapan; (2) Berdasarkan Peta Overlay Sebaran Kebun Karet yang ada di Kota Balikpapan dengan Kawasan Lindung Kota Balikpapan, Kebun Karet yang berada di Kawasan Hutan Lindung seluas 873,5 Ha berada di Kawasan Hutan Lindung. Terkait hal ini untuk menjamin keberlangsungan kuantitas produksi maka diperlukan peremajaan kebun karet di luar kawasan lindung yang ada; (3) Perlunya Pendampingan pada Petani dalam Pengelolaan Karet Pasca Panen terutama dalam hal penggunaan teknologi tepat guna; (4) Perlunya pendataan dan invetarisasi Jumlah Petani dan aspek legalitas kelompok nya sehingga proses pendampingan dapat berjalan simultan; (5) Jenis Klon Karet yang ada di Kota Balikpapan paling banyak adalah jenis klon PB namun masih adanya Klon IRR di Kebun Karet yang ada di Kota Balikpapan maka di perlukan inventasrisasiJenis Klon Karet yang ada di Kota Balikpapan terutama sebaran nya sehingga kegiatan peremajaan dapat berjalan secara simultan; (6) Pengembangan Pabrik Pengolahan Karet Kota Balikpapan berupa Pabrik Karet Crumb Rubber; (7) Perlunya Pengembangan Sistem Kemitraan, Jaringan Produksi, Pengolahan Dan Pemasaran dengan melibatkan seluruh stake Holder yang terlibat yakni Pemerintah, Perguruan Tinggi, Perbankan dan Kelompok Tani; (8) Kelayakan finansial Pembangunan Pabrik Karet olahan dengan Jenis Crumb Rubber adalah Layak dengan Indikator Finansial : BCR 2,43&gt;1, IRR 177%, Pay Back Period 2 Tahun 6 Bulan; (9) Kelayakan Lokasi Pembangunan Pabrik Karet di Kota Balikpapan adalah di KIK Kariangau; (10) Rekomendasi Pengembangan Instalasi air limbah dalam Pabrik Pengolahan Karet Crumb Rubber menggunakan IPAL Lumpur Aktif; (11) Pengelolaan Karet yang ada di Kota Balikpapan diarahkan di Kelola melalui Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat berperan dalam melakukan pembinaan dan juga terkait peningkatan penerimaan daerah Kota Balikpapan.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466972001.pdf

STUDI BISNIS PENGOLAHAN KARET PASCA PANEN KOTA BALIKPAPAN 2016 

Kondisi Kota Balikpapan yang berkembang pesat dengan keberadaan beragam infrastruktur sebagai upaya untuk memperluas jaringan lingkup pelayanan Kota Balikpapan bagi masyarakat. Selain itu, Balikpapan sebagai salah satu kota di Indonesia yang ingin mewujudkan kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Didukung oleh Visi Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, yaitu: "Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka, Nyaman Dihuni, Dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman", maka Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bappeda Litbang melaksakan kegiatan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan dengan pekerjaan Survei Indeks Pelayanan Infrastruktur Dan Kota Layak Huni untuk mengetahui angka indeks pelayanan infrastruktur dan kota layak huni. Terdapat 6 (enam) aspek utama dalam mengukur indeks pelayanan infrastruktur, diantaranya: infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sarana transportasi, infrastruktur penyediaan air bersih, infrastruktur drainase, infrastruktur perumahan dan permukimam (air limbah, persampahan, ruang terbuka hijau, penyediaan perumahan) serta infrastruktur energi dan listrik.&nbsp;Sedangkan sesuai dengan IAP, terdapat 29 aspek utama yang digunakan dalam mengukur indeks kota layak huni, diantaranya: keamanan kota, fasilitas keamanan, politik kota, keselamatan kota, kesehatan kota, fasilitas kesehatan, kebersihan kota, persampahan, perekonomian kota, fasilitas ekonomi, sector informal kota, ketercukupan pangan, informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat, perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, fasilitas peribadatan/pelayanan keagamaan, fasilitas taman kota, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dan budaya, fasilitas rekreasi, fasilitas pejalan kaki, fasilitas kelompok rentan, transportasi, pengelolaan air bersih, pengelolaan air kotor dan drainase, jaringan telekomunikasi, kelistrikan, pertanahan dan penataan kota. Berdasarkan hasil penelitian diketahui indeks pelayanan infrastruktur kota Balikpapan tahun 2018 adalah sebesar 80,93, dengan kenaikan sebesar 2,25 point dibandingkan indeks pelayanan infrastruktur tahun 2017. Sedangkan indeks kota layak huni kota Balikpapan Tahun 2018 sebesar 81,30 dinilai tinggi, dimana nilai ini megalami kenaikan sebesar 0,39 point dibandingkan indeks kota layak huni tahun 2017. Berdasarkan perbandingan harapan pada tahun 2018 dan 2017, tidak ada perbedaan harapan yang berarti, sehingga dapat dikatakan, kebutuhan/ tuntutan masyarakat Balikpapan tetap sama. Seiring dengan upaya untuk terus memenuhi harapan masyarakat Kota Balikpapan, maka beberapa rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur dan kota layak huni, diantaranya rekomendasi untuk peningkatan indeks pelayanan infrastruktur diantaranya adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fisik sarana drainase;&nbsp;(2) Mengupayakan kemudahan masyarakat untuk memiliki rumah dalam hal prosedur dan Administrasi; (3) Meningkatkan kualitas fisik bangunan rumah dan penunjangnya; (4) Memberikan kemudahan peluang penyerapan tenaga kerja dengan ketersediaan sarana energy dan listrik. Sedangkan untuk meningkatkan indeks kota layak huni, berikut ini adalah rekomendasi yang di usulkan: (1) Meningkatkan kualitas fisik sarana drainase agar berfungsi dengan baik (membersihkan dari sampah, melakukan pelebaran); (2) Meningkatkan kualitas fisik jalan kota; (3) Meningkatkan serapan tenaga kerja; (4) Mengupayakan tersedianya sarana air bersih yang mencukupi bagi masyarakat kota Balikpapan; (5) Mengupayakan keterjangkauan biaya hidup.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1684904010284.pdf

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 

Perkembangan kota Balikpapan yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup yang masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsep livable city sesungguhnya merupakan representasi sustainable city, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan. Survei Indeks Pelayanan Infrastruktur Dan Kota Layak Huni dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan pembangunan infrastruktur dan kota layak huni secara kuantitatif (dalam bentuk indeks) dan untuk mengetahui arah kebijakan kebijakan pemerintah terhadap pelayanan infrastruktur dan Kota Layak Huni. Pada pengukuran indeks pelayanan infrastruktur terdapat 6 (enam) aspek utama diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sarana transportasi, infrastruktur penyediaan air bersih, infrastruktur drainase, infrastruktur perumahan dan permukimam (air limbah, persampahan, ruang terbuka hijau, penyediaan perumahan) serta infrastruktur energi dan listrik.&nbsp;Sedangkan pada pengukuran indeks kota layak huni, terdapat 31 aspek utama yang digunakan dalam mengukur indeks kota layak huni, diantaranya keamanan kota, fasilitas keamanan, politik kota, keselamatan kota, kesehatan kota, fasilitas kesehatan, kebersihan kota, persampahan, perekonomian kota, fasilitas ekonomi, sektor informal kota, ketercukupan pangan, informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat, perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, fasilitas peribadatan/pelayanan keagamaan, fasilitas taman kota, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dan budaya, fasilitas rekreasi, fasilitas pejalan kaki, fasilitas kelompok rentan, transportasi, pengelolaan air bersih, pengelolaan air kotor dan drainase, jaringan telekomunikasi, kelistrikan, pertanahan dan penataan kota serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui indeks pelayanan infrastruktur kota Balikpapan tahun 2020 adalah sebesar 82,03, naik sebesar 4,28 poin dibandingkan indeks pelayanan infrastruktur tahun 2019. Kenaikan terjadi pada semua aspek pendukung indeks pelayanan infrastruktur. Sedangkan indeks kota layak huni tahun 2020 sebesar 81,69, naik sebesar 4,11 poin dibandingkan dengan indeks kota layak huni tahun 2019. Kenaikan juga terjadi pada semua aspek pendukung indeks kota layak huni. Selanjutnya, pencapaian pelayanan infrastruktur dan kota layak huni jika dikaitkan dengan arah kebijakan pelayanan infrastruktur dan layak huni yang diambil dari RPJMD Kota Balikpapan dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik. Seiring dengan upaya untuk terus memenuhi harapan masyarakat Kota Balikpapan, maka beberapa rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur dan kota layak huni, diantaranya: (1) Rekomendasi untuk meningkatkan indeks pelayanan infrastruktur kota Balikpapan sesuai dengan harapan masyarakat; (2) Rekomendasi untuk meningkatkan indeks kota layak huni, adalah sebagai berikut: (a) Aspek keamanan kota, meningkatkan patroli petugas keamanan di daerah atau lokasi yang rawan; (b) Aspek fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintahan kota Balikpapan dan melakukan standarisasi pelayanan kesehatan di semua layanan kesehatan; (c) Aspek kebersihan kota, menjaga dan meningkatkan kualitas kebersihan udara, sungai, dan jalan kota; (d) Aspek perekonomian kota, memperbanyak lapangan pekerjaan, memberikan keringanan dan kemudahan masyarakat yang akan memulai usaha; (e) Aspek fasilitas ekonomi, meningkatkan dan mejaga kualitas pasar tradisional; (f) Aspek sektor informal kota, meningkatkan penataan agar teratur dan sesuai dengan tata kota; (g) Aspek fasilitas pejalan kaki; (h) Aspek fasilitas kelompok rentan, menyediakan dan melakukan sosialisasi pemanfaatan fasilitas yang mendukung kelompok rentan; (i) Aspek transportasi, mengatur lalu lintas untukmengurangi kemacetan, meningkatkan rasa aman terhadap resiko kecelakaan, menjaga kualitas fisik jalan, meningkatkan saran transportasi umum sehingga masyarakat mudah mencapai lokasi-lokasi dalam kota Aspek pengelolaan drainase, meningkatkan dan menjaga kualitas fisik jaringan drainase; (j) Aspek jaringan telekomunikasi, menyediakan jaringan telekomunkiasi yang didukung oleh banyak provider dan menjaga kualitas sinyal telpon seluler; (3) Rekomendasi untuk indeks kota layak huni usia anak adalah dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas kota yang ramah anak. Salah satunya adalah penyediaan taman bermain ramah anak yang saat ini dinilai kurang di Kota Balikpapan.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1676524550456.pdf

Shelly Agypta Tampubolon

SURVEI INDEKS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAN KOTA LAYAK HUNI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 

Kajian Penanganan Banjir di Kota Balikpapan dengan wilayah studi tiga DAS di Balikpapan yaitu DAS Ampal, DAS Sepinggan dan DAS Klandasan Kecil dapat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis besaran banjir dan merumuskan rekomendasi penanganannya.&nbsp;Kajian ini dilakukan pada DAS Ampal, DAS Sepinggan dan DAS Klandasan Kecil yang merupakan fokus wilayah penanganan banjir di Kota Balikpapan. Penyusunan kajian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk menentukan kebijakan pengelolaan kawasan rawan banjir dan merumuskan bagaimana penanganan yang tepat untuk Kota Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar di kawasan timur Indonesia dan berpotensi sebagai simpul transportasi laut nasional, simpul transportasi udara nasional, kawasan andalan dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (RTRW Kota Balikpapan, 2012-2032). Kondisi strategis tersebut menjadikan Kota Balikpapan terus berkembang dengan pesat di berbagai sektor. Perkembangan yang pesat menimbulkan masalah kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan Dengan adanya perkembangan kota yang pesat, pembukaan lahan untuk pemukiman mengakibatkan semakin berkurangnya kawasan resapan air sehingga meningkatkan limpasan air hujan dan bertambahnya sedimen pada saluran. Dalam penanganannya, selama ini Pemerintah Kota Balikpapan berpedoman pada master plan drainase Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya menyusun perencanaan pengendalian banjir pada sistem drainase dimaksud dengan mengacu pada master plan drainase, namun salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah permasalahan sosial dan pembebasan lahan. Oleh karena itu diperlukan kajian secara teknis sebagai bentuk upaya pengendalian banjir yang belum tertuang dalam master plan drainase Kota Balikpapan. Sehubungan dengan hal itu guna mewujudkan sebuah rekomendasi sesuai kondisi faktual di lapangan, maka pengkajian untuk masing-masing sistem drainase difokuskan pada titik banjir yang diperlukan kajian lebih mendalam diluar skenario yang tertuang dalam master plan drainase yang telah disusun.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466571590.pdf

KAJIAN PENANGANAN BANJIR DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2019 

Permukiman merupakan suatu masalah yang kompleks yang berhubungan dan terkait dengan sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan sebagainyaMasalah permukiman berkaitan erat dengan&nbsp;proses pembangunan yang menyangkut masalah sosial, ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Soedarsono, bahwa permukiman adalah satu kesatuan kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan. ebenarnya bahwa setiap penyelenggaraan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah akan permukiman kumuh adalah kawasan pesisir. Masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ketergantungannya akan sumber daya pesisir karena mata pencaharian penduduknya yang bergantung pada laut. Permukiman pesisir yang memiliki permasalahan berupa permukiman yang cenderung rapat (kepadatan antar bangunan tinggi dan jarak antar bangunan rapat) dan kumuh (tidak teratur, kotor), kondisi lingkungan yang kurang sehat dan kurangnya sarana dan prasarana serta keadaan perekonomian masyarakat yang kurang dapat berkembang. Permasalahan tersebut diatas juga tengah dialami oleh permukiman nelayan di sepanjang pesisir Kota Balikpapan. Permukiman nelayan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersedian prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang mempunya nilai jual wisata. Selain itu, dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan tahun 2012-2032 yang telah menyiapkan ruang investasi baru untuk kepentingan ekonomi berupa Kawasan Coastal Road Kota Balikpapan maka perlu adanya penataan permukiman-permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir Kota Balikpapan. Adapun secara administratif, kelurahan di pesisir Kota Balikpapan yang harus idlakukan penataan terkait dengan adanya pengembangan coastal road adalah kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Damai, Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu.&nbsp;Oleh karena itu, perlu adanya konsep penataan permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir Kota Balikpapan dalam mendukung mewujudkan coastal road. Konsep tersebut mengarahkan pada penataan kegiatan permukiman yang bersifat berkelanjutan baik dari segi ekonomi, lingkungan maupun sosial masyarakat pesisir melalui perwujudan SMART ECO-VILLAGE. Konsep ini mengusung asas keberlanjutan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial namun tetap mengadopsi budaya dan adat masyarakat nelayan yang kemudian dikemas dalam penataan permukiman melalui konsep pengembangan desa wisata. Tujuan laporan ini adalah menyusun master plan permukiman pantai kawasan coastal road Balikpapan dengan konsep SMART ECO-VILLAGE.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677133668755.pdf

Muhammad Fajrin Wahab

MASTERPLAN PERMUKIMAN PANTAI KAWASAN COASTAL ROAD KOTA BALIKPAPAN 

Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, diantaranya meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Disini peran Puskesmas dan jaringannya sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dijenjang pertama yang terlibat langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting.&nbsp;Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.&nbsp;Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat ditingkatkan melalui peningkatan kinerja Puskesmas. Selain peningkatan kinerja puskesmas, upaya peningkatan akses masyarakat Kota Balikpapan terhadap pelayanan kesehatan primer adalah dengan menambah jumlah sarana pelayanan tersebut. Dengan adanya pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Balikpapan maka pemenuhan pelayanan umum di Kelurahan dan Kecamatan Pemekaran perlu diperhatikan, salah satunya adalah pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat di masing masing Kelurahan pemekaran. Pembangunan Puskesmas memerlukan langkah-langkah yang sistematik dan teliti karena Puskesmas merupakan suatu gabungan dari berbagai macam kegiatan yang berkaitan erat satu sama lain. Disamping itu, pengembangan pelayanan puskesmas berkaitan erat dengan aspek ekonomi, kependudukan, sosial dan budaya serta pendidikan masyarakat pengguna jasanya. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan studi kelayakan adalah untuk menentukan kelayakan pembangunan Puskesmas di wilayah hasil pemekaran serta relokasi Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo. Didalam studi kelayakan terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti kelayakannya sehingga hasil dari studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya pembangunan &amp; relokasi layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Pembangunan Puskesmas diwilayah kelurahan pemekaran dapat dikategorikan dalam tiga tipe, yaitu; (1) Pembangunan Puskesmas Baru Pembangunan Puskesmas baru ditujukan untuk peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat; (2) Peningkatan Status Puskesmas Pembangunan Puskesmas yang berasal dari peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu); (3) Pembangunan Puskesmas Perawatan Pembangunan Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang perlu dirawat. Dari hasil penilaian berdasarkan scooring di dapat lokasi yang direkomendasikan untuk pembangunan puskesmas di Kelurahan Pemekaran di Kota Balikpapan dan lokasi relokasi dua puskesmas eksisting,&nbsp;diperlukan dukungan kebijakan stake holder untuk realisasi pembangunan Puskemas sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, utilitas dan memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677133904397.pdf

KAJIAN KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI WILAYAH KELURAHAN PEMEKARAN DAN RELOKASI PUSKESMAS KARANGJATI SERTA PUSKESMAS KARANGREJO 

Pengukuran kualitas perencanaan menjadi landasan bagi perumusan Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kota Balikpapan yang terdiri dari dimensi proses, isi, dan tindak lanjut. Tujuan dari penyusunan IKP adalah: (1) Mengetahui kualitas perencanaan pembangunan daerah; (2) mengetahui capaian indikator kinerja di bidang perencanaan pembangunan; dan (3) merumuskan rekomendasi perbaikan kualitas perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. IKP Kota Balikpapan memiliki nilai 7,23 yang berada di kategori cukup. Dari ketiga dimensi IKP, dimensi jaminan tindak lanjut mendapatkan nilai tertinggi yaitu 2,48. Nilai tertinggi kedua adalah dimensi proses dengan nilai 2,38, sedangkan dimensi isi memiliki nilai 2,37. Hal tersebut menandakan bahwa perencanaan telah memiliki orientasi outcome dan tidak berhenti ketika dokumen perencanaan tersusun. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki: (1) peningkatan perencanaan pembangunan yang inklusif; (2) sinergi antara pendekatan politik, partisipatif dan teknokratik; (3) sinergi lintas sektor dalam merespon isu strategis, pengelolaan SDM aparatur perencanaan, terutama terkait proses mutasi; (4) pengelolaan instrument pengendalian dan evaluasi kinerja yang perlu terintegrasi; dan (5) penyusunan dokumen perencanaan, terutama terkait penguatan sinergi antara perencanaan pemerintah daerah dengan perangkat daerah, serta penempatan indikator kinerja yang sesuai dengan levelnya.&nbsp;Rumusan rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan belum optimalnya atau masih perlunya peningkatan kualitas beberapa indikator dari setiap dimensi dan sub dimensi IKP. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi peningkatan kualitas perencanaan pada tahun atau periode perencanaan berikutnya.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129248008.pdf

Desi Fitria

PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN (IKP) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 

Mengamati permasalahan anak jalanan selama ini kurang terencana dan terintegrasi secara baik. Akibatnya efektivitas penanganan menjadi tidak maksimal. Pemerintah&nbsp;Kota&nbsp;Balikpapan&nbsp;memandang perlu untuk melakukan studi Kelayakan Pusat Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terpadu.&nbsp;Dimana Pusat Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terpadu ini akan disiapkan bagi&nbsp;anak&nbsp;jalanan, korban kekerasan dan korban NAPZA serta PMKS lainnya.&nbsp;Pusat Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terpadu ini juga bisa berperan salah satunya sebagai rumah singgah, dimana menurut Departemen Sosial RI “Rumah Singgah” didefinisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat resosialisasi anak jalanan/terlantar terhadap system nilai dan norma di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan kajian kelayakan pembangunan pusat rehabilitasi dimaksud di Kota Balikpapan yang mempunyai peran dan fungsi rumah singgah/pusat rehabilitasi bagi program pemberdayaan anak jalanan, korban kekerasan&nbsp;dan&nbsp;korban&nbsp;napza serta PMKS lainnya sangat penting.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134331569.pdf

STUDI KELAYAKAN PUSAT REHABILITAS KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU DI KOTA BALIKPAPAN 

Kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran kelayakan secara teknis, ekonomi dan finansial pengembangan angkutan umum massal berupa monorel dan trem pada koridor atau jaringan angkutan umum utama di Kota Balikpapan dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan permintaan perjalanan kota dengan menyediakan pilihan moda angkutan umum massal guna meningkatkan pelayanan sistem angkutan umum yang lebih baik, dapat diandalkan, aman dan nyaman. b. Tujuan dari kegiatan ini adalah adalah untuk mendapatkan hasil perhitungan kelayakan secara teknis, ekonomi dan finansial pengembangan angkutan umum massal berupa monorel dan trem pada koridor atau jaringan angkutan umum utama di Kota Balikpapan.Sistem Angkutan Umum Masal&nbsp;(SAUM ) di kota Balikpapan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah Monorel atau Trem. Penerapan SAUM ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan memberikan pelayanan yang baik untuk mendukung mobilitas penduduk dalam melakukan kegiatan ekonominya. b. Koridor yang teridentifikasi cukup potensial untuk SAUM adalah koridor Manggar/Sepinggan – Semayang&nbsp;(PT-1 ), Soekarno Hatta- MT Haryono&nbsp;(PT-2 ), Soekarno Hatta- Ahmad Yani&nbsp;(PT-3 ) dan Komplek TNI AU – RS Pertamina&nbsp;(PT-1 short ). Panjang koridor PT-1, PT-2 dan PT-3 berturut-turut adalah 14 km, 10 km, 10 km dan 12,5 km. Rute PT-1 short diperkirakan akan sama kondisinya dengan rute trem di coastal road di mana rute ini masih dalam satu koridor.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134622208.pdf

STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN MONOREL DAN TREM KOTA BALIKPAPAN

Dinas Lingkungan Hidup

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129091084.pdf

Test Penelitian

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses yang dinamis karena menyangkut hal-hal yang bersifat selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan aktivitas manusia. Selain itu, perencanaan tata ruang akan berlanjut untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka rencana yang dihasilkan berupa produk yang bermutu, dalam hal ini rencana tata ruang yang terbentuk telah dapat mengakomodir semua faktor-faktor yang ada dalam perencanaan tata ruang.&nbsp;Salah satu hal mendasar akan pentingnya keakuratan data adalah untuk mengenal potensi dan permasalahan menyangkut tata ruang wilayah suatu daerah. Dengan tersedianya data dan informasi yang akurat, jelas, obyektif, mudah digunakan dan informatif mengenai daerah tersebut terutama dari aspek tata ruang, maka kekuatan dan kelemahan daerah dapat segera diketahui sebagai dasar pengetahuan mengenai daya komparatif dan kompetitif daerah tersebut.&nbsp;Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah otonom dalam era desentralisasi ini juga menyadari pentingnya pengkajian potensi dan permasalahan daerahnya. Salah satu kebutuhan sektor penataan ruang adalah updating data dan informasi tata ruang yang sangat dibutuhkan untuk pemantauan perkembangan pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan. Kurang tersedianya data yang up to date dan mampu memberikan gambaran kebutuhan di bidang perencanaan tata ruang akan berdampak pada pengambilan keputusan terkait pengembangan wilayah dan peningkatan potensi daerah. Padahal dalam rangka pengembangan dan pembangunan wilayah diperlukan gambaran yang jelas tentang kondisi eksisting ruang serta sarana prasarana beserta perangkat pendukungnya. &nbsp;Dengan melihat kebutuhan tersebut maka perlu untuk dirilis sistem informasi keruangan yang memperhatikan keakuratan informasi slaha satunya dengan menggunakan teknologi GIS. “Geographical Information System” (G.I.S) atau “Sistem Informasi Geografis” (S.I.G) adalah sebuah alat bantu yang perlu dikedepankan karena “Geographical Information System” (G.I.S) mampu bertindak sebagai manajemen berupa informasi melalui bantuan komputer yang berkait erat dengan sistem pemetaan dan analisis terhadap segala sesuatu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Tujuan utama dalam pekerjaan ini adalah menyusun Sistem Informasi Tata Ruang di Kota Balikpapan dalam mewujudkan sistem pemanfaatan, pengawasan, pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien terutama dalam pengelolaan database pemanfaatan ruang wilayah. &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677133608225.pdf

PENYUSUNAN SIMTARU BALIKPAPAN 

Pantai Manggar merupakan pantai wisata yang terletak di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut, data Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pariwisata Pantai Manggar tercatat jumlah kunjungan rata-rata 3.000 hingga 5.000 orang tiap pekan (DPMPT Pemkot Balikpapan, 2022). Secara geografis lokasi Pantai Manggar terletak di Jalur Selat Makassar. Berdasarkan lokasinya tersebut, garis pantai sepanjang Pantai Manggar terpapar gelombang dan arus laut yang cukup besar secara terus menerus dan membawa volume sedimen yang signifikan searah sejajar pantai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya erosi di Pantai Manggar semakin parah pada tahun 2022. Erosi dan abrasi ini mengancam keberadaan wilayah pantai apabila tidak dilakukan penanganan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan laju erosi dan abrasi pada lokasi Pantai Manggar adalah dengan membangun suatu bangunan pelindung pantai yang sesuai dengan karakteristik dan jenis material di pantai tersebut. Kajian perencanaan bangunan pengaman pantai perlu dilakukan untuk mendapatkan studi yang komprehensif yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan bangunan pengaman pantai yang efisien dan efektif.&nbsp;Penyusunan ini melibatkan identifikasi risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi bangunan, seperti erosi pantai, gelombang, dan cuaca. Pengumpulan data sekunder berupa Laporan Hasil Survei Topografi, Batimetri, Pasang surut dan Pengambilan Sedimen; Kajian Metocean Pantai Manggar; dan Kajian Hidrodinamika dan Morfologi Pantai Manggar. Berdasarkan identifikasi tersebut, akan dibuat rencana tindakan pengamanan yang efektif dan sesuai dengan kondisi setempat. Hasil akhir dari penyusunan data perencanaan pengaman bangunan pantai adalah sebuah dokumen yang menjelaskan strategi dan tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi bangunan-bangunan dari kerusakan. Rencana pengamanan yang diusulkan terdiri dari tiga alternatif yaitu penggunaan revetment batu atau beton (alternatif 1); kombinasi revetment dengan groin panjang (alternatif 2); dan kombinasi revetment dengan groin pendek (alternatif 3).&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677135127915.pdf

PENYUSUNAN DATA PERENCANAAN PENGAMAN BANGUNAN PANTAI MANGGAR SEGARSARI

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur memberikan dampak bagi Kota Balikpapan sebagai daerah yang menjadi ‘pintu masuk’ ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara ini, pemerintah kota Balikpapan perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah agar dapat merespons dampak yang ditimbulkan oleh pemindahan Ibu Kota Negara bagi Kota Balikpapan.Isu-isu strategis yang berkembang di Kota Balikpapan, seperti, masih tingginya tingkat pengangguran akibat pandemi COVID-19, ketersediaan air bersih yang tidak mendukung, risiko banjir, risiko cuaca ekstrem, banyaknya sungai dengan status cemar sedang dan berat, serta kurangnya jumlah lahan untuk mendukung permukiman di beberapa kelurahan.Kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang akan menjadi acuan pemerintah Kota Balikpapan di dalam merespons pemindahan Ibu Kota Negara.Terdapat tujuh strategi yang direkomendasikan, yaitu: (1) mendorong kemitraan antar pemerintah daerah dan pusat yang didasari semangat untuk mewujudkan IKN bersama-sama; (2) mendorong partisipasi publik dalam pembangunan kota; (3) inovasi tata kelola dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah; (4) pengendalian pembangunan secara pro-aktif; (5) mendorong keunggulan kompetitif sektor jasa sebagai basis (jika memilih fokus pada pengembangan Balikpapan sebagai Kota Jasa); (6) meningkatkan publisitas isu strategis dan potensi Kota Balikpapan; (7) menjamin akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan dan pelayanan dasar; (8) mendorong pengembangan infrastruktur dan industri otot IKN (jika fokus pada pengembangan sebagai Kota Industri).

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129048189.pdf

KAJIAN PENGEMBANGAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI BERANDA IBU KOTA NEGARA

Pembangunan sektor pendidikan, merupakan sektor strategis dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk itu selain perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Balikpapan, juga diperlukan perencanaan yang stategis mengenai jenis pendidikan tersebut agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan visi Kota Balikpapan secara keseluruhan. Dengan adanya Penyusunan Kajian Kelayakan Pembangunan SMP Di Kelurahan Klandasan Ilir diharapkan Penyediaan sarana pendidikan dasar serta meningkatnya mutu pendidikan, meningkatnya penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah Ruang lingkup dalam kajian Studi Kelayakan Pembangunan SMP Di Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan adalah menyiapkan studi kelayakan penyediaan sarana pendidikan dasar terutama yang berlokasi di Kelurahan Klandasan Ilir. Studi kelayakan ini penting dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan mutu SDM melalui pemerataan layanan dan peningkatan mutu pendidikan di Kelurahan Klandasan Ilir, melalui penyediaan sarana pendidikan dasar serta meningkatnya mutu pendidikan, meningkatnya penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, meningkatnya efektivitas kecakapan hidup dan efektivitas pelaksanaan MBS, dan dipertahankannya kinerja pendidikan yang telah dicapai. Dengan sejalan perkembangan Kota Balikpapan perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengisi dan mengelola kota dengan baik, arif dan bijaksana. Oleh karena itu penyediaan sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu hal penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Balikpapan, khususnya di Kecamatan Balikpapan Selatan. Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi salah satu indikator tersedianya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar di Kecamatan Balikpapan Selatan, yang harus dipertimbangkan jumlah ketersediaannya dibandingkan dengan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan angka melanjutkan sekolah hingga pendidikan menengah atas (SMA). Mendasarkan dari pertimbangan tersebut, maka perlu alternatif penyediaan pendidikan dasar (SMP) di Kecamatan Balikpapan Selatan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat akan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Balikpapan. Lokasi alternatif 1 sangat tepat dalam Kelayakan Pembangunan SMP Di Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan dengan melihat lokasi tanah TK-SD Tunas Budi Luhur (saat ini) di Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 85 poin. Dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan sosial, Kelayakan sarana dan prasarana, dan kelayakan lingkungan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677198511851.pdf

KAJIAN KELAYAKAN PEMBANGUNAN SMP DI KELURAHAN KLANDASAN ILIR  

Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Balikpapan Barat adalah tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dapat diserap oleh industri/perusahaan yang ada di Balikpapan maupun didaerah lainnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengangguran adalah lulusan SMA yang sama sekali tidak mendapatkan (tidak mempunyai) bekal keterampilan pada saat sekolah. Kondisi empiri ini menunjukkan bahwa pendidikan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaktepatan sarana pendidikan yang tersedia dan minimnya sarana pendidikan yang ada.&nbsp;Oleh karenanya perlu dikembangkan sarana (jenis) pendidikan yang dapat memberikan bekal keahlian dan keterampilan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan kondisi tersebut, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memberikan alternatif solusi dengan memberikan bekal kompetensi yang terpakai di dalam kehidupan bermasyarakat. Di Balikpapan Barat, masih dibutuhkan adanya Sekolah Menengah Kejuruan untuk dapat menampung permintaan akan tenaga kerja yang sudah trampil dan terdidik. Untuk membangun SMK yang dibutuhkan, perlu diidentifikasi lokasi yang sesuai, cocok, kompatibel dan layak untuk pembangunan SMK tersebut. Berdasarkan hasil studi tersebut, terdapat 5 program kompetensi keahlian dengan asumsi 4 kelas untuk tiap program kompetensi keahlian dalam 1 angkatan, sehingga untuk 3 angkatan terdapat 12 kelas untuk setiap jurusan. Jumlah kelas seluruh SMK sebanyak 60 kelas. Dengan asumsi tiap kelas terdiri dari 32 siswa, jumlah seluruh siswa dalam SMK adalah 1920 siswa, sehingga dalam penentuan kebutuhan fasilitas dan luasannya harus disesuaikan dengan jumlah tersebut. Untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan SMK di Kota Balikpapan disediakan luasan lahan hingga 3 ha. Sedangkan untuk jumlah guru, berdasarkan standar nasional rasio jumlah guru dan murid adalah 1 : 30, sehingga asumsi jumlah guru di SMK 7 adalah 64 guru. Sedangkan untuk staff administrasi diasumsikan sesuai dengan standar minimal kapasitas ruang administrasi atau tata usaha, yaitu 8 staff.&nbsp;Kebutuhan ruang untuk pembangunan SMK di&nbsp;Kota Balikpapan disesuaikan dengan asumsi jumlah siswa yang mencapai 1920 orang. Kebutuhan ruang di alokasikan berdasarkan fungsi aktivitas yang dibagi dalam 3 fungsi aktivitas, yaitu aktivitas pembelajaran umum, aktivitas pembelajaran khusus, dan aktivitas penunjang.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677198112861.pdf

PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI BALIKPAPAN BARAT 

Sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), pemerintah menyusun&nbsp;Aksi Pencegahan dan Pemberantasan&nbsp;Korupsi yang diimplementasikan setiap tahun sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagai bagian dari Misi Kota Balikpapan. Sebagai upaya tindak lanjut atas rumusan strategi dan data Transparency International Indonesia (TII), sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun aksi Pencegahan dan Pemberantasan&nbsp;Korupsi yang telah dirancang&nbsp;dan diimplementasikan dalam Program&nbsp;Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur dengan output (keluaran) Dokumen Kajian Survey Indeks Persepsi Korupsi&nbsp;Balikpapan. Hasil dari kegiatan tersebut Bidang Kajian Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Penelitian Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Bappedalitbang Kota Balikpapan akan melakukan evaluasi setiap tahun sampai dengan tahun 2021. Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur dengan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Survey Indeks persepsi Korupsi Balikpapan dilakukan di 6 (enam) Kecamatan wilayah Kota Balikpapan dan 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas Kota Balikpapan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Balikpapan, Dinas Penanaman Modal dan Prizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Balikpapan, Dinas Perpustakaan dan Arsip (DISPUSTAKA) Kota Balikpapan, Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Barat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman Kota Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu Kota Balikpapan dan SMP Negeri 1 Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods), antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Survei persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Berdasarkan pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan dari 8 April 2021 sampai 8 Mei 2021. Dengan menggunakan metode pengambilan responden menggunakan purposive sampling yang telah menerima layanan publik sebesar 816 reaponden pada periode survei tersebut, maka diperoleh hasil, data indeks persepsi korupsi berdasarkan indikator Transparency International Indonesia (TII), pencapaian pemahaman masyarakat tentang indeks persepsi korupsi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Adapun IPK di tahun 2020 mencapai 6.92, namun ditahun 2021 mencapai 7.18.2. Pencapaian realisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Balikpapan lebih tinggi dengan indeks 7.18 untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI), sedangkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI) mencapai indeks 7.09.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1676523791881.pdf

SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 

Dengan berdasarkan tujuan penataan ruang, kebijakan Kota terhadap potensi kawasan serta permasalahan yang ada di kawasan ini, maka dapat ditetapkan tujuan penataan ruang di kawasan strategis sebagai Sub Pusat Pelayanan. Adapun tujuan penataan ruang yang akan ditetapkan adalah:&nbsp;1. Kawasan Industri Kariangau: “Mewujudkan Kawasan Industri Kariangau Yang Modern Dan Berwawasan Lingkungan”&nbsp;2. Kawasan Kota Baru Karang Joang : “Mewujudkan Kawasan Kota Baru Karang Joang Sebagai Kota Mandiri Yang Yang Berwawasan Lingkungan”&nbsp;3. Kawasan Reklamasi Pantai : “Mewujudkan Kawasan Reklamasi Pantai Yang Yang Berwawasan Lingkungan”&nbsp;4. Kawasan Minapolitan Manggar : “Mewujudkan Kawasan Minapolitan Manggar Yang Yang Berwawasan Lingkungan”&nbsp;5. Kawasan Agropolitan Teritip : “Mewujudkan Kawasan Teritip sebagai Kawasan Pengembangan Baru Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Kegiatan Pertanian Dan Nelayan” &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677132642961.pdf

PEKERJAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN STRATEGIS SUDUT PANDANG KEPENTINGAN EKONOMI KOTA BALIKPAPAN TA 2015 

Pembangunan sektor pendidikan, merupakan sektor strategis dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk itu perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Balikpapan. Salah satu kebutuhan prasarana dan sarana&nbsp;pendukung bagi anak sekolah di Balikpapan&nbsp;yang belum terencana dengan matang adalah prasarana dan sarana transportasi bagi anak sekolah. Pada kondisi saat ini, penyebaran titik-titik bangkitan pemberangkatan anak-anak sekolah dan titik-titik tarikan tujuan anak-anak sekolah yang menyebar di Kota Balikpapan pada saat berangkat maupun pulang, belum dapat terlayani semua oleh transportasi angkutan yang ada.&nbsp;Infrastruktur Transportasi Anak Sekolah Kota Balikpapan yang sudah ada diarahkan agar dapat dioptimalkan penggunaannya dan ditingkatkan pelayanannya, serta sebagai satu tahapan upanya perbaikan sistem transportasi umum kota Balikpapan. Penataan sistem transportasi anak sekolah juga diharapkan akan mengurangi tingkat kemacetan pada ruas-ruas jalan yang ada di kota Balikpapan.&nbsp;Saat ini transportasi anak sekolah secara mandiri sudah dilaksanakan oleh beberapa sekolah. Akan tetapi penggunaan kendaraan pribadi untuk menghantar dan menjemput anak sekolah di Kota Balikpapan walaupun kecil tapi sangat mempengaruhi kinerja pada ruas jalan.&nbsp;Untuk dapat memberikan nilai tambah bagi mobilitas dan aktifitas warganya dalam melakukan aktifitas keseharian. Peranan infrastruktur transportasi ini sangat startegis dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Kota, Kota Balikpapan. Oleh karena itu, pengelolaan dan manajemen infrastruktur transportasi didedikasikan untuk dapat terpenuhinya implementasi target program transportasi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Kota Balikpapan yang berkelanjutan secara holistik.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129903313.pdf

KAJIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KEBUTUHAN SARANA TRANSPORTASI BAGI ANAK SEKOLAH DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2009 

Persoalan anak memang bukan persoalan sederhana. Persoalan anak bukan hanya berangkat dari ruang-ruang publik, namun justru yang terjadi adalah di ruang privat yaitu keluarga, dan lingkungan terdekatnya dimana anak tinggal. Meskipun Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, juga ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (World Fit For Children), namun belum serta merta hak-hak anak telah terpenuhi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Kekerasan terhadap anak terjadi dimana-mana termasuk Kota Balikpapan. Berdasarkan data P2TP2A Kota Balikpapan, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak sejak tahun 2014 meningkat tajam. Sebelumnya pada tahun 2014&nbsp;terdapat 67 kasus, tahun 2015 menjadi 150 kasus, dan&nbsp;tahun 2016 ini&nbsp;sudah mencapai 52 kasus. Sementara itu, terkait dengan anak jalanan, menurut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Balikpapan, tercatat sekitar 300 anak berada di jalanan. Menurut catatan Polsek Balikpapan Utara terdapat 8 (delapan) anak dengan 4 kasus selama bulan Januari-April 2016. Ini merupakan posisi tertinggi kasus diversi (penyelesaian hukum melalui jalur musyawarah). Untuk memepercepat terwujudnya keselamatan dan perlindungan bagi anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan “Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.” KLA merupakan salah satu indikator yang harus dicapai untuk menyempurnakan Kota Balikpapan sebagai Kota yang Nyaman Dihuni agar Kota Balikpapan kedepannya akan menjadi Kota yang nyaman bagi tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi dan kekerasan dengan dukungan kebijakan, program dan kegiatan serta dukungan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai serta ruang untuk anak berkreasi. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama anak-anak Kota Balikpapan, Pemerintah Kota terus mengupayakan agar setiap anak dapat terpenuhi hak-haknya sebagai anak sesuai dengan konvensi hak anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut diatas, Kota Balikpapan berencana menyusun Master Plan Balikpapan Kota Layak Anak. Masterplan atau rencana induk disusun dalam rangka mewujudkan Visi Kota Balikpapan 2026 yaitu,“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata,Pendidikan &amp; Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman”.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677132335948.pdf

MASTERPLAN BALIKPAPAN KOTA LAYAK ANAK 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 bahwa Kota Balikpapan berpotensi sebagai simpul transportasi laut nasional, simpul transportasi udara nasional, kawasan andalan, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Kondisi strategis tersebut menjadikan Kota Balikpapan terus berkembang dengan pesat di berbagai sektor. Sejalan dengan maraknya pembangunan perumahan di Kota Balikpapan yang tentunya berdampak pada besarnya limpasan air yang menuju saluran drainase kota. Pembangunan perumahan belum didukung sepenuhnya oleh perkembangan kapasitas drainase kota, sehingga seringkali menimbulkan masalah dalam pengeolaan sistem drainase. Dengan ini, maka setiap pembangunan baru sebaiknya wajib mempertimbangkan perubahan nilai limpasan permukaan dan memiliki infrastruktur drainase yang memadai. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan telah menetapkan 4% luas tapak untuk penyediaan bendali atau dalam bentuk RTH. Meskipun demikian, belum ada dasar yang kuat bahwa 4% tersebut merupakan proporsi yang ideal. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi rasio penyediaan bendali mandiri berdasarkan proporsi tapak untuk dijadikan acuan kebijakan pemerintah Kota Balikpapan dalam perijinan perumahan untuk meminimalkan risiko banjir. Selain itu, studi ini dapat memberikan evaluasi dan dasar ilmiah yang kuat terhadap kebijakan penyediaan prasarana dalam kawasan perumahan di Kota Balikpapan. Penyusunan Studi Rasio Penyediaan Bendali Mandiri Berdasarkan Proporsi Tapak ini adalah sebagai evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013&nbsp;Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan serta menjadi referensi bagi pemerintah Kota Balikpapan untuk menyusun peraturan penyediaan bendali mandiri secara umum dari studi kasus wilayah studi.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466218681.pdf

KAJIAN RASIO PENYEDIAAN BENDALI MANDIRI BERDASARKAN PROPORSI TAPAK PERUMAHAN DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 

Formulasi perencanaan yang cermat dan utuh diperlukan dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah acuan dalam pengembangan kepariwisataan suatu daerah yang memberikan arahan pengembangan kepariwisataan spasial maupun nonspasial. esuai dengan visi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan &amp; Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman”, maka pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor sentral dalam pengembangan wilayah sangatlah penting, ditunjang dengan keberadaan potensi daya tarik wisata yang ada dan posisi geostrategis sebagai kota transit dengan kemudahan aksesibilitas dari luar ke Balikpapan. Namun upaya pemanfaatan sumber daya ini masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar Kota Balikpapan. Secara umum permasalahan pengembangan terletak pada aspek manajemen pembangunan dan koordinasi lintas sektor dan Sumber Daya Manusia (Pengelola, Pembina dan Masyarakat). Oleh karena itu, untuk mengembangkan pariwisata Kota Balikpapan agar terarah dan sinergis dengan stakeholder pariwisata maka perlu disusun dokumen perencanaan dalam mengembangkan pariwisata agar terarah dan sesuai dengan visi dan misi Kota Balikpapan. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Kota Balikpapan dimaksudkan sebagai dokumen panduan yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan dan pengembangan pariwisata Kota Balikpapan.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677132893171.pdf

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN   

Proyek penyediaan utilitas kota selama ini menerapkan model konvensional dengan cara menggali dan menimbun. Galian timbunan di jalan raya sepertinya sudah menjadi pemandangan sehari-hari dikawasan perkotaan, karena ada kalanya sebuah jalan yang baru saja diperbaiki, di hot mix, keesokan harinya berubah menjadi lubang. Perumpamaannya, hari ini galian kabel telepon, besoknya galian pipa air, lusanya galian kabel optik. Selama proyek tersebut mengakibatkan ruas jalan menyempit dan menimbulkan kemacetan, kecelakaaan lalu lintas di waktu hujan karena jalan menjadi licin terkena tanah galian. Ketika pekerjaan selesai, lubang ditimbun seadanya tanpa pemadatan yang memadai dan akhirnya membuat permukaan jalan bergelombang dan mengurangi umur konstruksi jalan itu sendiri. Disisi lain, proyek penyediaan utilitas kota juga dapat menimbulkan genangan atau banjir, karena sebagian pelaksanaannya memanfaatkan ruang pada drainase dan badan sungai. Penyediaan utilitas kota tanpa pemetaan yang baik juga menimbulkan persoalan, yang sering terjadi adalah kebocoran pipa PDAM akibat terkena alat berat proyek perbaikan jalan yang mengakibatkan terganggunya distribusi air bersih di sekitar kawasan tersebut.&nbsp;Berbagai kenyataan tersebut diatas, mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyiapkan sistem jaringan&nbsp;utilitas bawah tanah secara terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah dan tuntutan dinamika pembangunan kota. Untuk mewujudkan ruang investasi yang aman, nyaman dan livable city sebagaimana kebijakan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012-2032. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyediaan utilitas bawah tanah, serta menyusun rencana induk (master plan) jaringan utilitas bawah tanah secara terpadu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pedoman dan arahan mengenai pengelolaan sistem jaringan utilitas bawah tanah secara terpadu minimal dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134684743.pdf

STUDI PEMETAAN JAR UTILITAS BAWAH TANAH 

Masalah kependudukan dalam pembangunan merupakan masalah serius dimana Indonesia saat ini mempunyai jumlah penduduk yang besar disertai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan penyebaran penduduk yang belum merata. Dinamika perubahan kependudukan secara umum disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu: Kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang. Pendatang yang perlu mendapat perhatian adalah pendatang yang dimotivasi oleh faktor ekonomi, mereka ini bisa dibagi menjadi 2 (dua) kelompok apabila dikaitkan dengan faktor pekerjaan yaitu, mencari kerja, pindah pekerjaan atau tugas. Permasalahan akan muncul apabila mereka datang dengan status pencari kerja dan tidak memiliki keahlian yang memadai, atau juga tidak tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.&nbsp;Pada kondisi ini mereka akan menetap di suatu wilayah dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, apabila hal ini tidak mendapat solusi yang tepat maka masalah urban pasti akan terjadi. Oleh karena itu informasi pendatang harus mencakup keseluruhan aspek yang diperlukan serta peran serta para ketua RT dan seluruh&nbsp;jajarannya yang paling tahu kondisi tentang para pendatang.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1676593685780.pdf

STUDI MANAJEMEN PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DI KOTA BALIKPAPAN 

Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berperan strategis dalam sistem perekonomian daerah yaitu sebagai penyeimbang kekuatan pasar (terutama dalam pasar barang/jasa yang menguasai hajat hidup masyarakat) selain dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD) melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD dari usaha produktif yang dijalankan. Peran BUMD juga dapat diidentiikan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi berada pada tingkat daerah, dimana misi BUMN tidak hanya memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian tetapi juga (fungsi sosial atau pelayanan publik) tetapi juga meraih keuntungan (fungsi ekonomi) dengan menerapkan korporasi secara professional didasarkan pada prinsip-prinsip good coorporate governance.&nbsp;Sehingga tantangan Perusahaan Daerah saat ini adalah bagaimana menjadi entitas bisnis di daerah yang juga professional berdasarkan prinsip ekonomi serta berdaya saing menghadapi pasar lokal hingga global yang semakin terbuka. Tujuan penyusunan naskah akademis pengembangan bidang usaha Perusda adalah menyiapkan payung hukum yang mampu memberikan arahan, pedoman, dan pengaturan Perusda dalam upaya mengembangkan bidang usahanya di Kota Balikpapan.&nbsp;Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penyusunan naskah akademis pengembangan bidang usaha perusda Kota Balikpapan&nbsp;adalah sebagai berikut : (1) Mengacu UU No. 23 Tahun 2014, alternatif bentuk BUMD Kota Balikpapan adalah dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) atau Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing alternative; (2)&nbsp;Pengembangan bidang usaha Perusahaan Daerah Kota Balikpapan meliputi bidang usaha potensial dengan memperhatikan potensi ekonomi Kota Balikpapan. Beberapa hal yang disarankan dari hasil penyusunan naskah akademis pengembangan bidang usaha perusda ini&nbsp;adalah : (1) Sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah, kelayakan suatu bidang usaha BUMD harus terlebih dahulu dikaji melalui analisis terhadap&nbsp;kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan&nbsp;keuangan atau aspek lainnya mengacu Pasal 331 ayat (5) UU 23 th. 2014; (2) Dokumen naskah akademis merupakan dokumen yang disusun dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk pengembangan bidang usaha perusda di Kota Balikpapan. Namun dalam proses pengerjaannya kurang adanya komunikasi yang baik dan intensif dengan semua stakeholder dan pemangku kepentingan sehingga memungkinkan produk yang dihasilkan kurang bisa menyeluruh untuk mewakili kepentingan yang terkait dengan pengembangan bidang usaha perusda Kota Balikpapan. &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466643920.pdf

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS PENGEMBANGAN BIDANG USAHA PERUSDA KOTA BALIKPAPAN  

Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki perkembangan cukup pesat yang memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Komoditas hortikutura dibagi menjadi empat bagian yaitu buah-buahan, sayuran, biofarmaka dan tanaman hias. Tanaman hias memiliki prospek yang masih cukup cerah untuk dikembangkan baik di pasar domestik maupun pasar mancanegara. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan pendapatan yang cenderung meningkat setiap tahunnya merupakan pasar yang besar bagi perkembangan tanaman hias. Selain itu, dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan kesegaran dan keindahan maka permintaan terhadap tanaman hias akan semakin meningkat. (Saragih, 2010). Salah satu tanaman hias yang diminati oleh masyrakat adalah anggrek. Anggrekmerupakan tanaman hias yang memiliki potensi untuk dikembangkan di IndonesiaAnggrek hitam (Coelogyne pandurata) hidup di hutan-hutan di Pulau Kalimantan. Tumbuhan ini terkenal sebagai maskot provinsi Kalimantan Timur. Biasanya hidup menempel di pohon tua. Anggrek hitam semakin sulit ditemukan di habitat aslinya di hutan-hutan Kalimantan. Kota Balikpapan memiliki kontur permukaan yang berbukit-bukit, intensitas cahaya matahari yang berlimpah, sirkulasi udara dan curah angin yang cukup baik, curah hujan yang cukup sebagai bahan pertimbangan bahwa budidaya anggrek sangat baik dikembangkan di Kota Balikpapan. Saat ini Kota Balikpapan belum memiliki taman yang berfungsi bagi pengembangan dan budidaya tanaman anggrek, oleh karenanya perlu dibuat taman anggrek yang berfungsi selain pengembangantanaman hias juga sebagai wahana wisata bagi masyarakat Kota Balikpapan dan luar Balikpapan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka hal-hal yang dijadikan sebagai kesimpulan dalam studi&nbsp;ini adalah: (1) Kota Balikpapan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar untuk pembangunan dan pembudidayaan Tanaman Anggrek; (2) Pembangunan Taman Anggrek pada prinsipnya merupakan suatu program kegiatan perlindungan dan budi daya tanaman Anggrek yang merupakan tanaman endemik Kalimantan Timur&nbsp;dan wahana wisata yang berwawasan lingkungan; (3) Tujuan konsep ini adalah kawasan taman anggrek terpusat dan terpadu meliputi pembibitan, budidaya dan pemasaranl; (4) Keunikan Tanaman Anggrek yang menjadi daya tarik utama dalam pembangunan Taman Anggrek ini; (5) Dalam Pengelolaan ekowisata Teluk Balikpapan peletakan fasilitas dibedakan dalam empat zonasi yaitu zona inti, zona penyangga, zona pelayanan dan zona pengembangan; (6) Taman Anggrek di Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan kesadaran wisatawan baik wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara yangberkunjung akan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan. Karenanya buku panduan dapat menjadi pendoman bagi wisatawan; (7) Pemasaran Taman Anggrek yang dikembangkan adalah pemasaran sosial dan pemasaran bertanggung jawab; (8) Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan Taman Anggrek di Kota&nbsp;Balikpapan dirancang dalam satu pengelolaan keuangan yang terpadu antara penyelenggara, pemerintah dan masyarakat setempat; (9) Pengelolaan Jaringan Kerjasama Taman Anggrek dengan melibatkan para stakeholder dalam dokumen perjanjian kemitraan; (10) Penentuan lokasi pembangunan Taman Anggrek Kota Balikpapan, didasarkan pada hasil analisis kelayakan yang telah dilakukan. &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134449700.pdf

 STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN TAMAN ANGGREK 

Kebijakan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah Kota Balikapapan diarahkan kepada perkuatan struktur ekonomi Balikpapan pada masa yang akan datang agar tidak lagi tergantung pada industri Migas dan perkuatan ekonomi yang berbasis kepada kegiatan ekonomi kerakyatan dalam rangka memecahkan masalah jangka pendek yaitu pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ekonomi berperan dalam menciptakan suatu roda perekonomian suatu wilayah berdasarkan ketentuan dan pertimbangan dari berbagai aspek dalam perencanaan baik aspek SDM dan aspek sarana prasarana, tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pada wilayah tersebut dan sumber daya Manusia sebagai faktor pendukung yang sangat berperan penting dalam menjalankan sistem perekonomian itu sendiri, maka pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung tercapai visi RPJMD dan RPJPD guna meningkat kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan akan menyusun salah satu kajian sebagai bahan rekomendasi yaitu Kajian Potensi SDM dan sapras Perekonomian. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mewujudkan SDM Kota Balikpapan yang berkualitas; (2) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; (3) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dari hasil analisis yang didapat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:&nbsp;(1) Penduduk Kota Balikpapan yang tergolong dalam usia produktif sebesar 65% dari total penduduk Kota Balikpapan. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan lapangan pekerjaan; (2) Permasalahan yang dialami Kota Balikpapan adalah rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduknya; (3) Melihat kecenderungan trend perkembangan penduduk Kota Balikpapan yang semakin meningkat sangat berbanding terbalik dengan kondisi industri pengolahan minyak di Kota Balikpapan; (4) Ketergantungan masyarakat Balikpapan terhadap sektor migas sangat berpengaruh, ketika industri pengolahan migas mengalami penurunan yang besar; (5) Komposisi terbesar penyumbang PDRB Kota Balikpapan tahun 2014 yakni pada sektor industri pengolahan sebesar 53% dan kontribusi paling kecil yakni pada sektor&nbsp;penggalian dan pertambangan serta sektor pengadaan listrik dan gas yang menyumbang PDRB sebesar 0,05%; (6) Berdasarkan hasil analisis LQ time series rata-rata yang dilakukan baik dengan migas maupun migas diketahui bahwa semua sektor kecuali pertanian dan pertambangan merupakan sektor basis di Kota Balikpapan; (7) Dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, maka sektor yang tergolong sektor ekonomi propulsif adalah sektor perdagangan, jasa dan restoran; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor jasa pendidikan; (8) Sektor ekonomi propulsif inilah yang nantinya menjadi prioritas pengembangan di luar migas. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: (1) Perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat melalui upaya pelatihan keterampilan bagi masyarakat dalam berbagai sektor. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mampu memiliki daya saing dalam mengembangkan kegiatan ekonomi; (2) Perlu adanya kebijakan yang mengatur investor dalam mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja lokal, sehngga kebutuhan lapangan kerja bagi angkatan kerja di Kota Balikpapan dapat terpenuhi; (3) Perlu adanya perhatian yang khusus bagi pengembangan kegiatan UMKM sebagai salah satu upaya melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap sektor migas; (4) Perbaikan sarana dan prasarana sangat diprioritaskan, guna mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Balikpapan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466786390.pdf

 KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA EKONOMI DI KOTA BALIKPAPAN 

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar yang terus melakukan pembangunan sesuai kedudukannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi atau berpotensi sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional, Simpul Transportasi Udara Nasional, Kawasan Andalan, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang dilengkapi dengan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dari Balikpapan – Samarinda. Sedangkan kedudukan Kota Balikpapan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur sebagai Pusat Pelayanan Primer, lebih dikenal sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi strategis tersebut menjadikan Kota Balikpapan terus berkembang dengan pesat di berbagai sektor, sesuai visi kota 2005-2025 yaitu terwujudnya Balikpapan menjadi 5 dimensi : Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Budaya dan Pendidikan dalam bingkai Madinatul Iman, dimana pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari 7,21 % pada tahun 2011 menjadi 8,65 % pada tahun 2012. Seiring dengan cukup tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor terutama di kota-kota besar, seperti halnya Kota Balikpapan, mengakibatkan kepadatan di jalan raya sehingga dampak paling besar terjadi pada pertemuan jalan atau persimpangan. Salah satu simpang yang jadi perhatian adalah simpang BSCC (Dome) Ruhui Rahayu.&nbsp;Simpang BSCC (Dome) Ruhui Rahayu terletak di persimpangan antara Jl. Syarifuddin Yoes – Jl. Ruhui Rahayu Kecamatan Balikpapan Selatan, merupakan suatu area yang memiliki volume lalu lintas tinggi dan merupakan penghubung antar zona perkantoran pemerintah, zona perekonomian (perdagangan dan jasa), zona pemukiman, dan zona pendidikan sehingga pasa jam-jam sibuk (peak hour) sering terjadi antrian, tundaan dan kemacetan. Permasalahan yang terjadi berupa : (i) kemacetan di tanjakan Jl. Syarifuddin Yoes, Simpang BSCC (Dome) yang disebabkan oleh kendaraan truck-truck besar yang akan melewati tanjakan tersebut; (ii) pengaturan lampu lalu lintas yang dioperasikan saat ini belum dapat mengatasi kemacetan yang sering terjadi terutama pada jam-jam sibuk (peak hour). Terlebih lagi apabila lampu sinyal lalulintas tidak berfungsi dengan baik. Dengan kondidi seperti ini, kendaraan yang sudah melewati simpang sering kali tertahan akibat konflik di simpang ini, sehingga pada fase hijau berikutnya masih terjadi antrian kendaraan. Penguraian kemacetan tersebut tidak hanya membutuhkan pembangunan atau peningkatan infrastruktur, misalnya pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, atau pembangunan flyover dan underpass. Tetapi juga membutuhkan serangkaian penataan dan inovasi dalam pengaturannya. Oleh karena itulah, sebelum semuanya terlambat maka area simpang BSCC (Dome) Ruhui Rahayu tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan agar terwujud kelancaran dan kenyamanan lalu lintas.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677133466123.pdf

STUDI PENATAAN SIMPANG DOME BSCC 

Pantai Manggar merupakan pantai wisata yang terletak di Kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis lokasi Pantai Manggar terletak di Jalur Selat Makassar. Berdasarkan lokasinya tersebut, garis pantai sepanjang Pantai Manggar terpapar gelombang dan arus laut yang cukup besar secara terus menerus dan membawa volume sedimen yang signifikan searah sejajar pantai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya erosi di Pantai Manggar semakin parah pada tahun 2022. Erosi dan abrasi ini mengancam keberadaan wilayah pantai apabila tidak dilakukan penanganan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan laju erosi dan abrasi pada lokasi Pantai Manggar adalah dengan membangun suatu bangunan pelindung pantai yang sesuai dengan karakteristik dan jenis material di pantai tersebut. Sebagai dasar dalam desain dan perencanaan diperlukan kajian hidrodinamika dan morfologi. Data metocean umumnya terdiri dari data angin arus laut, gelombang, dan pasang surut. Hasil akhir dari kajian data metocean pantai manggar adalah (1) kondisi pasang surut di Pantai Manggar berupa pasang surut mixed semi diurnal atau pasang surut campuran cenderung ganda; (2) kondisi angin dianalisis menggunakan data 10 tahun (2012-22021) yang diambil pada koordinat 117.5, -1.5. Angin berhembus dari segala arah dengan arah dominan datang berasal dari utara timur laut (NNE) dan selatan (S) yang memandakan bahwa kondisi angin terikat dengan muson barat dan timur dengan kecepatan angin maksimum mencapai 12-15 m/s; (3) kondisi gelombang dianalisis menggunakan data 10 tahun (2012-2021) yang diambil di area perairan pantai dan perairan dalam Pantai Manggar. Gelombang sangat dipengaruhi oleh kondisi muson dengan frekuensi kejadian tersering dan terbesar dominan terjadi saat muson timur; (4) analisis kondisi arus dilakuan menggunakan&nbsp;data 10 tahun (2012-2021) yang diambil di area perairan pantai dan perairan dalam Pantai Manggar. Pada kondisi arus yang dominan datang dari timur timur laut (ENE) dan barat barat daya (WSW) pada perairan pantai dan arus yang datar dari timur lain (NE) dan barat daya (SW) pada perairan dalam ini juga menunjukkan bahwa perairan tersebut terikat dengan muson barat dan timur. Pada umumnya, kejadian-kejadian di Pantai Manggar cenderung datang dari arah utama. Kejadian besar dominan terjadi saat musim timur. Berdasarkan data jangka panjang ini, tiap tahunnya selalu terjadi variasi kejadian baik dari sisi probabilitas maupun besarannya.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677468358597.pdf

PENYUSUNAN DATA METOCEAN PANTAI MANGGAR SEGAR SARI

Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan dan sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari regulasi pusat, maka Kota Balikpapan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menyiapkan suatu Rancangan Umum Penanaman Modal yang akan digunakan sebagai arah kebijakan serta acuan dasar dalam pengembangan penanaman modal di Kota Balikpapan. Hal tersebut dapat diimplementasikan melalui strategi serta arahan kebijakan selaras dengan kebijakan pusat, daerah dan juga perkembangan usaha saat ini di Kota Balikpapan. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan diharapkan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif serta peningkatan jumlah penanaman modal. Hal ini tentunya dengan mendorong setiap sektor potensial yang dapat dikembangkan serta memiliki keberlanjutan di masa mendatang. Selain meningkatkan iklim investasi, RUPM juga diharapkan mampu menciptakan multiplier effect seperti meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat Kota Balikpapan

Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1686017913087.pdf

Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2022-2032

Pembangunan kota Balikpapan tidak hanya dicapai dengan melaksanakan pembangunan di bidang fisik saja, namun juga dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aktor yang mewujudkan pembangunan. Peningkatan sumber daya manusia (capacity building) dilaksanakan untuk tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, baik bagi aparatur pemerintah kota Balikpapan maupun bagi masyarakat kota secara keseluruhan. Salah satu upaya untuk meningkatkan capacity building bagi aparatur pemerintah kota maupun masyarakat Kota Balikpapan adalah melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Saat ini di Kota Balikpapan telah ada Balai Latihan Kerja yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun melihat perkembangannya BLK tersebut belum bisa mencapai tujuan yang diharapkan, oleh karena itu perlu kiranya Pemerintah Kota Balikapapn memiliki Balai Latihan Kerja yang lebih representatif dan berkualitas untuk mewadahi kegiatan pelatihan skill, sehingga perlu untuk segera dikaji kelayakan pembangunan dan lokasi pembangunan BLK di Kota Balikpapan. tujuan dari Penyusunan Kajian Kelayakan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kota Balikpapan adalah untuk menentukan kelayakan kebutuhan pembangunan berdasarkan perhitungan aktivitas dan ruang, kelayakan ekonomi dan kelayakan secara lingkungan.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677198383014.pdf

STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNANGEDUNG BALAI LATIHAN KERJA KOTA BALIKPAPAN 

Penyusunan dokumen kajian RPKD Kota Balikpapan Tahun 2022-2026 ini difokuskan pada penanggulangan kemiskinan yang terjadi yang memuat dan menguraikan secara utuh dan rinci tentang penanganan masalah kemiskinan, mulai dari identifikasi masalah pada setiap bidang, identifikasi akar masalah dan identifikasi wilayah prioritas. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan di semua perangkat daerah adalah penduduk miskin di Kota Balikpapan. Penyusunan dokumen kajian RPKD Kota Balikpapan Tahun 2022-2026 berpedoman pada Permendagri 90 tahun 2019 dan Surat Menteri Dalam Negeri Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota pada pasal 20, serta memperhatikan hasil. RPKD menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 serta Renstra Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 serta diselaraskan dengan Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan menjadi wadah untuk menguraikan permasalahan kemiskinan yang kompleks. Tujuan penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan, yaitu Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin, berikut target penurunan angka kemiskinan Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Isu-isu Strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Penentuan Isu-isu strategis perangkat daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut: (1) Masih terdapat masyarakat Kota Balikpapan yang hidup di bawah garis kemiskinan; (2) Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (3) Perlunya peningkatan SDM dan fasilitas bidang kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS mandiri dan pekerja Berdasarkan hal tersebut maka perlu di susun rencana aksi daerah (RAD) sebagai manifestasi rencana intervensi prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan. RAD penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan diprioritaskan pada dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), peningkatan pendapatan (ketenagakerjaan), serta dimensi yang berkaitan dengan prasarana dasar dan ketahanan pangan sehingga data-data dari Dinas Sosial dan perangkat lainnya lebih update lagi (Verifali).&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129415062.pdf

kantrianus balur

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN (RPKD) TAHUN 2022-2026 

Menghadapi fenomena perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, pemerintah bertekad secara bertahap untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Salah satunya ialah Puskesmas Gunung Sari Ulu. Secara visual, kondisi eksisting, luasan bangunan dan lahan parkir Puskesmas Gunung Sari Ulu, dinilai tidak layak lagi. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan, salah satunya letak geografis. Oleh karena itu dilakukannya Kajian Relokasi dan Pengembangan Puskesmas Gunung Sari Ulu, agar dapat memberikan pelayanan lebih baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hasil penilaian peringkat calon lokasi puskesmas adalah hasil diskusi teknis dengan semua stakeholder dan hasilnya bukan merupakan suatu ketetapan. Ada aspek lain yang tidak dikaji lebih dalam pada dokumen ini seperti kemampuan keuangan daerah, kebijakan terkait pengadaan tanah, penilaian harga tanah yang harus dilakukan oleh jasa penilai atau penilai publik. Jika puskesmas dibangun pada lokasi baru, perlu disusun dokumen pendukung kajian ini seperti: masterplan puskesmas, dokumen UKL UPL, dan DED puskesmas. Konsep desain tapak yang disajikan bukan suatu ketetapan tapi dapat menjadi acuan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677130880967.pdf

KAJIAN RELOKASI DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU KEC. BALIKPAPAN TENGAH 

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah mengarahkan pembangunan sektoral dan regional untuk mengatasi kemiskinan. Sesuai dengan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan, program-program pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi program sektoral dan regional serta program khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan, program penanggulangan kemiskinan dan keterpaduan data kemiskinan di Kota Balikpapan. Penelitian ini sifatnya deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder.Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sebagai berikut: (1) Studi Pustaka (Dokumentasi); (2) Focus Group Discussion (FGD); (3) Indepth Interview. Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data, dapat teridentifikasi beberapa kondisi/karakteristik dan permasalahan utama terkait kemiskinan di Kota Balikpapan, sebagai berikut: (1) Angka migrasi penduduk ke Kota Balikpapan pada tahun 2019 sebanyak 19.044 orang (Dinas Dukcapil, 2020), dan diperkirakan di tahun mendatang akan semakin meningkat dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN); (2) Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Balikpapan yang tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar 15,57%, tamat SD/SLTP sebesar 69,66%, dan tamat SLTA ke atas sebesar 14,77%; (3) Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja sebesar 39,19%, kemudian yang bekerja di sektor informal sebesar 23,34%, sedangkan yang bekerja di sektor formal sebesar 36,47%; (4) Dari jumlah total penduduk miskin, jumlah terbanyak terdapat di tiga Kecamatan, yaitu Balikpapan Utara sebanyak 27,75%, Balikpapan Timur sebanyak 27,43%, dan Balikpapan Selatan sebanyak 17,02%; (5) Belum adanya data penduduk miskin yang terintegrasi dan komprehensif; (6) Perencanaan anggaran kegiatan belum dilakukan secara tepat dan belum efisien; (7) Permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH); (8) Pemberdayaan masyarakat miskin belum dilakukan secara tuntas, misalnya terjadi pada program pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat miskin; (9) Penanganan kemiskinan belum dilakukan secara terintegrasi; (10) Sebagian besar penduduk miskin berasal dari luar Kota Balikpapan; (11) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pihak terkait terhadap bantuan yang telah disalurkan. Beberapa rekomendasi yang seyogyanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan guna menurunkan angka kemiskinan, sebagai berikut: (1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas kegiatan.; (2) Penyediaan data penduduk miskin secara terintegrasi dan komprehensif; (3) Melaksanakan dan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pihak terkait terhadap bantuan yang telah disalurkan; (4) Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya; (5) Melakukan pemberdayaan masyarakat miskin secara tuntas (hulu-hilir) bukan di dasarkan pada seberapa banyak kelompok sasaran yang diberikan bantuan; (6) Peningkatan kualitas regulasi penanggulangan kemiskinan; (7) Pemuktahiran data penduduk miskin; (8) Pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah; (9) Pemberian bantuan pangan dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin; (10) Rehabilitasi sosial penduduk miskin; (11) Pelayanan pendidikan bagi penduduk miskin; (12) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677130475048.pdf

KAJIAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 

Dalam pengelolaan suatu kota perlu adanya kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup yang berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat. Dalam hal ini, nyaman dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan. Mewujudkan kota yang nyaman dihuni dan berwawasan lingkungan dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan.&nbsp;Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menilai tingkat pelayanan infrastruktur dan kualitas hidup di Kota Balikpapan tahun 2022. Survei Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni kepada masyarakat dan stakeholder terkait di Kota Balikpapan dilakukan untuk mengukur kinerja sasaran strategis RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Hasil survei menunjukkan kondisi terkini dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan kota layak huni. Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni di Kota Balikpapan pada tahun 2022 adalah 77.82. Jika dibandingkan dengan skor indeks pada tahun 2021, terjadi penurunan skor sebesar 1.08 poin. Ditemukan bahwa peningkatan skor terdapat pada 23 pertanyaan, salah satu diantaranya adalah sektor Pendidikan dan kesehatan sementara penurunan skor terdapat pada 17 pertanyaan. Berdasarkan analisis terhadap perubahan skor dan nilai p-value dari data komparasi skor 2021 dan 2022, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang mengalami perubahan skor paling besar dan nilai p-value paling kecil umumnya merupakan pernyataan yang terkait dengan keberhasilan pembangunan mendorong ekonomi (-); keberhasilan pembangunan menyerap tenaga kerja (-); fasilitas untuk perempuan, anak, lansia, dan kelompok difabel (-); dan air bersih (+).

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129144460.pdf

gusti 

KAJIAN SURVEY INDEKS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAN KOTA LAYAK HUNI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

Maksud dari Penyusunan Kajian Kebutuhan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah di kota Balikpapan adalah untuk menentukan kelayakan kebutuhan pembangunan berdasarkan perhitungan aktivitas dan ruang, kelayakan ekonomi dan kelayakan secara lingkungan. Tujuan&nbsp;Kajian dari kajian ini adalah (1) Teridentifikasinya Rencana Kajian&nbsp;Kebutuhan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di kota Balikpapan berdasarkan “gap Analysis”/analisis kesenjangan demand supply. (2) Tersusunnya penetapan Kebutuhan Sekolah atau Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Dasar&nbsp;&nbsp;dan Menengah di kota Balikpapan. (3) Tersusunnya perkiraan investasi yang dibutuhkan dalam Kebutuhan Sekolah atau Ruang Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di kota Balikpapan (4) Teridentifikasinya alternatif lokasi Kebutuhan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di kota Balikpapan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134207428.pdf

KAJIAN KEBUTUHAN SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN  MENENGAH DI KOTA BALIKPAPAN 

Sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Pemerintah Kota Balikpapan menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan setiap tahun sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagai bagian dari Misi Kota Balikpapan. Adapun bentuk nyata dari aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah dengan melaksanakan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang diselenggarakan setiap tahun untuk mengetahui trend persepsi masyarakat Kota Balikpapan terhadap korupsi. Pekerjaan dilaksanakan Selama empat bulan dengan tahapan pelaksanaan yang cukup rigit demi menghasilkan hasil survei yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk ruang lingkup wilayah kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan dilakukan pada 6 (enam) kecamatan wilayah Kota Balikpapan dan 10 (Sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas Kota Balikpapan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Barat, RSUD Beriman Kota Balikpapan, RSKB Sayang Ibu Kota Balikpapan dan SMP Negeri 1 Balikpapan. Sedangkan lingkup dari kegiatan ini adalah melakukan Survei Indeks Persepsi&nbsp;Korupsi kepada perusahaan dan/atau pengusaha, masyarakat Kota Balikpapan dan Dinas/Instansi terkait di Kota Balikpapan berdasarkan indikator yang disusun oleh Transparansi International Indonesia (TII). Kajian ini menggunakan metode kajian gabungan (mixed&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;methods), antara metode kualitatif dengan kuantitatif. Survei persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Dari sisi aspek literasi korupsi cukup menggembirakan, yakni sebesar 64% responden tahu Undang–undang tindak pidana korupsi, dan sebesar 67% responden mengetahui tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK); (2)Masyarakat Kota Balikpapan mulai berangsur menaruh keyakinan terhadap pilar-pilar pencegahan dan pemberantasan korupsi setelah sempat menurun drastis pada tahun 2018. Adapun indeks sistem integrasi lokal pada tahun 2020 adalah 7,25; (3) Nilai Indikator terendah dalam survey IPK Tahun 2020 adalah indikator integritas layanan instansi vertikal di daerah, integritas layanan provinsi serta integritas asosiasi pengusaha yang masing-masing mendapatkan nilai indeks 6,00; (4) Indeks persepsi korupsi di Kota Balikpapan tahun 2020 adalah 6,92. Adapun indikator tinggi ada pada indikator Penghambat Kemudahan Berusaha mendapatkan nilai indeks 8,00. maka kami rekomendasikan beberapa hal berikut ini: (1) Fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah kondisi yang harus terus dipupuk agar masyarakat senantiasa ikut mengawasi lingkungannya dari praktek tindak pidana korupsi; (2) Masyarakat Kota Balikpapan yang berani akan melaporkan dan tidak akan menyuap jika terjadi ketidaksesuaian pelayanan harus diapresiasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan membuktikan tidak akan pernah terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; (3)Ada baiknya Pemerintah Kota Balikpapan membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan, khususnya instansi vertikal, pemerintah provinsi dan asosiasi pengusaha untuk semakin memperkuat pemahaman bersama untuk membangun integritas pelayanan di Balikpapan, karena langkah ini akan turut mendongkrak perolehan angka IPK Pemerintah Kota Balikpapan; (4) Jumlah responden untuk pengukuran IPK Tahun berikutnya disarankan tidak ditentukan jumlahnya terlebih dahulu, namun akan lebih tepat jika yang ditentukan adalah teknik samplingnya sehingga sample yang diambil bisa merepresentasikan populasi yang ada serta dapat memenuhi kaedah teknik sampling; (5) Pengukuran integritas OPD Zona Integritas sebaiknya dikhususkan dalam program tersendiri dengan menggunakan indikator serta ukuran tersendiri; (6) Untuk memperkuat Sistem Integritas Birokrasi perlu dilakukan survey integritas,Birokrasi secara periodik dengan mengadopsi model yang dikembangkan KPK; (7) Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengefektifkan sistem pengaduan online untuk layanan publik dan penguatan basis knowledge tentang integritas bagi dunia usaha dan masyarakat sipil.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677130774665.pdf

KAJIAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pembangunan di segala sektor dan sampai ke pelosok kota, terutama pembangunan sarana prasarana kota. Dari segi pembiayaan pembangunan, Pemerintah menggali sumber-sumber pembiayaan, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Balikpapan sendiri melalui PAD. Untuk meningkatkan PAD dipandang perlu melakukan usaha penyertaan modal pada badan usaha/kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, kompetitif, dan menghasilkan keuntungan. Pemerintah Kota Balikpapan sebelum melakukan investasi penyertaan modal kepada pihak perusahaan daerah atau pihak lain harus melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu objek yang akan diserahkan maupun kelayakan perusahaan atau pihak lain yang akan menerima. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan perspektif dari segi kelayakan investasi penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), baik dari objek maupun perusahaan penerima penyertaan modal serta dampak ekonomi, sosial, finansial, dan pelayanan kepada publik. Tujuan dari kegiatan adalah: 1) Perlu atau tidaknya memberikan penguatan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan; 2) Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; 3) Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya di bidang sanitasi.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466900797.pdf

ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 

Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dimana posisi dan letak strategis yang berbatasan dengan selat Makassar dan teluk Balikpapan.Untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi Kota Balikpapan yang sudah tertuang dan/atau tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, yang bertujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima. Didalam Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dapat diukur dan dilihat dari indikator sasaran yang salah satunya dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari suatu Kota. Semakin tinggi Indeks Persepsi Korupsi suatu Kota menunjukkan semakin baik tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. Sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) , pemerintah menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan setiap tahun sesuai RPJMD Kota Balikpapan Tahun 20162021 sebagai bagian dari Misi Kota Balikpapan. Dalam upaya untuk mengkoordinir dan mengevaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan dan melakukan program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam bentuk kegiatan Survey Indeks Persepsi Korupsi sejak tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur. Perkembangan Realisasi Skor IPK Provinsi Kalimantan Timur 2014-2015 dimana indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan Tahun 2015 sebesar 6,62 pada skala 0-10 dimana 0 sangat korup dan 10 sangat bersih. Berdasarkan hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan dengan skor IPK Tahun 2017 sebesar 6,64 dan skor IPK Tahun 2018 sebesar 6,87. Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan menetapkan target Tahun 2017 sebesar 6,62 Tahun 2018 sebesar 6,70 Tahun 2019 sebesar 6,75 Tahun 2020 sebesar 6,80 dan Tahun 2021 sebesar 6,90. Berdasarkan hasil survey dari Transparency Internasional Indonesia (TII) Tahun 2017 bahwa, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bagian yang dijadikan sampling survey Indeks Persepsi Korupsi dari 12 (dua belas) Provinsi/Kota di Indonesia yaitu: Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan Medan dimana Balikpapan merupakan urutan keempat dengan skor IPK sebesar 64,3 pada skala 0-100. Sebagai upaya tindak lanjut atas rumusan strategi dan data TII tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah dirancang dan diimplementasikan dalam ”Program Penelitian dan Pengembangan dengan Kegiatan: Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur dengan output (keluaran) Dokumen Kajian Survey Indeks Persepsi Korupsi Balikpapan dan 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas Kota Balikpapan. Dengan Hasil dari kegiatan tersebut: Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur yang ditindaklanjuti dan sasaran dari kegiatan adalah Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan evaluasi setiap tahun sampai dengan tahun 2021.” Dalam Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ini dapat digambarkan Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi merupakan Indikator yang diacu/sebagai dasar pengukur keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam rumusan Stranas PPK, di tingkat daerah pengukuran Indeks Persepsi Korupsi memiliki kewenangan dan aksi yang berbeda dengan nasional, yaitu dengan pengukuran indeks persepsi korupsi di perlukan untuk mengukur besarnya resiko korupsi yang terjadi. Pencegahan dan pemberantasan Korupsi daerah dinilai berhasil jika terjadi kenaikan pada Indeks Survei Indeks Persepsi Korupsi. Sehingga Program ataupun kegiatan Survei Indeks persepsi Korupsi ini sangat perlu dan penting untuk dilaksanakan secara terus menerus, berkesinambungan dan sistematis sehingga tujuan dan target capaian Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan menciptakan pelayanan publik yang prima yang bebas dari praktek-praktek pungutan liar, suap, maupun korupsi yang sudah merupakan Visi Misi Kota Balikpapan.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677131092315.pdf

KAJIAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI BALIKPAPAN TAHUN 2019 

Sustainable Development Goals atau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) merupakan kesepakatan esensial yang berkaitan dengan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan dengan lima prinsip dasar yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Dalam perjalanannya, TPB dirumuskan di tingkat global pada akhir tahun 2015, sejalan dengan waktu penyusunan RPJMN 2015-2019. Hal tersebut memudahkan pengarusutamaan TPB ke dalam dokumen RPJMN 2015-2019, sehingga sebanyak 94 target dari 169 target SDGs telah selaras dengan RPJMN. Dalam rangka mewujudkan tercapainya TPB secara komprehensif hingga ke setiap segmentasi pemerintahan daerah, maka menjadi perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs dengan berpedoman pada target TPB yang termuat dalam kerangka hukum Perpres 59/2017. Atas dasartersebut, Kota Balikpapan melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs Kota Balikpapan periode tahun 2023-2026 sebagai langkah mendukung pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian SDGs sampai tahun 2026, yang sejalan dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Langkah inilah yang sekaligus menunjukan komitmen Kota Balikpapan dalam pencapaian SDGs dengan mengintegrasikan tujuan SDGs dalam kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan SDGs. Melalui kondisi eksisting yang ada, analisis kendala yang dihadapi, dan capaian dalam tahun terakhir, maka langkah selanjutnya ialah dengan menetapkan target yang hendak dicapai dalam tahun-tahun selanjutnya. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak berhenti hanya sampai pada tersusunnya arah kebijakan, indikator TPB/SDGs kota, dan rencana program&nbsp;&nbsp;aksi/kegiatan, tetapi juga perlu adanya jaminan bahwa target pencapaian TPB/SDGs di tingkat kota dapat terwujud. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Dilakukan evaluasi untuk memperoleh informasi yang tepat&nbsp;&nbsp;sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentangkomponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129333306.pdf

KAJIAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) DALAM PENCAPAIAN TUJUAN BERKELANJUTAN (TPB) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023-2026 

Kawasan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan yang telah berubah nama pada tanggal 15 september 2014 menjadi Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan terus mengalami pengembangan antara lain berdirinya bangun hotel, VIP room bandara dan kantor otoritas bandara. Disisi lain terdapat beberapa permasalahan atas perencanaan untuk disinkronisasi antara lain : (i) sirkulasi Jl. Marsma Iswahyudi (bagian depan Bandara) menjadi tidak “serasi” dengan adanya pengembangan tersebut; (ii) area parkir kendaraan R2 yang terkesan “dianaktirikan” dibandingkan dengan R4; (iii) lokasi transfer point untuk perpindahan orang atau barang yang menggunakan moda transportasi massal (angkutan kota, bus SAUM, ojek dan sebagainya) belum terfasilitasi; (iv) akses pejalan kaki dari lokasi transfer point dan parkir R2 ke terminal penumpang juga belum terfasilitasi; dan (v) rencana pembangunan fly over dari Jalan Tol Paket V di Batakan – Manggar ke kawasan Bandara. Untuk menyikapi hal tersebut, timbul rencana untuk melakukan review terhadap SK Kemenhub tersebut untuk mengoptimalisasi lahan milik otoritas bandara menjadi satu kesatuan kawasan Bandara. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diperlukan studi yang menghasilkan rekomendasi penataan arus lalu-lintas kawasan Bandara Sepinggan Balikpapan serta melakukan sinkronisasi antara perencanaan yang disusun oleh pemerintah, pihak pengelola bandara dan pengembangan kawasan di sekitar bandara yang dilakukan oleh swasta dan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rekomendasi rekayasa lalu lintas akibat pengembangan Bandara Sepinggan pada kawasan sekitar sekaligus melakukan sinkronisasi perencanaan yang disusun oleh pemerintah dan pihak pengelola bandara.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1676852863785.pdf

STUDI AKSES LALU LINTAS KAWASAN BANDARA SEPINGGAN  

Kesehatan ibu dan anak merupakan hal yang sangat mendasar didalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Dalam upaya menurunkan Angka Kematian&nbsp;Ibu dikota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan berencana untuk mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Balikpapan Barat yang memiliki wilayah terluas di Kota Balikapapan dengan kepadatan penduduk sekitar 481,38&nbsp;jiwa per Km Perlu adanya pembangunan di dalam sector kesehatan dalam jangka waktu panjang yang dilaksanakan dengan melakukan peningkatan upaya kesehatan berdasarkan pada tingginya angka kelahiran dan kematian yang diprioritaskan pada golongan ibu dan anak ini di setiap wilayah khususnya di wilayah Balikpapan Barat. Berdasarkan data di atas, maka usulah gagasan yang berupa pembangunan Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu perlu ditindaklanjuti dalam suatu kajian Rencana Pengembangan Studi Kelayakan berupa perencanaan dan perancangan arsitektur, dimana untuk menciptakan suatu rumah sakit khusus bersalin yang memenuhi syarat diperlukan perencanaan dan perancangan arsitektur yang baik dan matang.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134043536.pdf

STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN RSKB 2014 

Menghadapi fenomena perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi, pemerintah bertekad secara bertahap untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sehingga dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan dan sumber daya manusia serta meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan. Dalam upaya-upaya pemberdayaan sumber daya khususnya pelayanan kesehatan rujukan yang komprehensif, terpadu dan efisien serta dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu terjangkau secara adil dan merata, baik pelayanan yang bersifat dasar, spesialistik maupun subspesialistik sehingga dalam jangka&nbsp;&nbsp;panjang keberadaan rumah sakit dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pelayanan masyarakat secara umum. Secara umum RSKIA Sayang Ibu sebagai bagian dari sistem kesehatan terintegrasi di wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Keberadaan RSKIA Sayang Ibu sangat mendukung Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan yang tinggi bagi masyarakat, untuk itu perlu peningkatan fasilitas pelayanan yang memadai dan berkualitas, membentuk intregrasi dalam bidang kesehatan dari berbagai disiplin ilmu, bukan sebatas pada pelayanan persalinan semata, tetapi kesiapan rumah sakit untuk menjadi Rumah Sakit Umum Daerah kelas C dari aspek kebutuhan masyarakat, layanan, fasilitas dan rencana investasi. Kajian Pengembangan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sayang Ibu menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C, agar dapat memberikan&nbsp;pelayanan lebih baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kepada masyarakat Kota Balikpapan. Berdasarkan Analisis Aspek Regulasi, bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Pasal 44E Ayat 4 disebutkan Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Daerah hanya ada Rumah Sakit Khusus Kelas A dan Rumah Sakit Khusus Kelas B. Sehingga RSKIA Sayang Ibu Kota Balikpapan yang saat ini sebagai RS Khusus Kelas C harus menyesuaikan. Berdasarkan Analisis Aspek Permintaan Pasar pengembangan RSKIA Sayang Ibu Kota Balikpapan menjadi RSU Kelas C, didapatkan angka peluang pasar yang besar. Berdasarkan Analisis Aspek Lokasi, lokasi RSKIA Sayang Ibu Kota Balikpapan saat ini tidak memungkinkan untuk dikembangkan menjadi Rumah Sakit Kelas C dengan 130 bed, sehingga ada beberapa alternatif lokasi rencana pengembangan RSKIA Sayang Ibu menjadi RSU Kelas C berdasarkan rekomendasi stake holder dan masyarakat. Berdasarkan Analisis Aspek Pelayanan, untuk memenuhi pelayanan Rumah Sakit Umum Kelas C sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 dari kondisi eksisting terdapat kesenjangan pelayanan dan SDM. Berdasarkan Analisis Aspek Manajemen, organisasi dan tata laksana rumah sakit layak bila memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014. Strategi SWOT RSKIA saat ini berada pada kuadran 3, ada kelemahan internal yang perlu dibenahi untuk menjadi RSU Kelas C. Berdasarkan Analisis Aspek Keuangan yang dihasilkan terhadap rencana pengembangan RSKIA Sayang Ibu Kota Balikpapan menjadi RSU Kelas C, yang membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp. 149.000.000.000, melalui analisis kelayakan investasi atas proyeksi net cash flow dengan metode langsung dapat disimpulkan bahwa secara finansial dinyatakan layak untuk dilaksanakan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677130994745.pdf

KAJIAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SAYANG IBU MENJADI RUMAH SAKIT UMU KELAS C KOTA BALIKPAPAN 

Karakteristik fisik Kota Balikpapan serta&nbsp;berdasarakan kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Balikpapan, visi pembangunan Kota Balikpapan adalah&nbsp;&nbsp;“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Berdimensi Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Budaya Yang Didukung Oleh Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Masyarakat Yang Beriman, Sejahtera, Berperadapan Maju (Madinatul Iman).’ tujuan penataan ruang yang dapat diterapkan pada Kota Balikpapan adalah:&nbsp;Balikpapan Yang Vibrant, Harmony&nbsp;Dan Green&nbsp;Diharapkan kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kota Balikpapan khususnya dalam hal penataan ruang senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan mengedepankan prinsip sustainable (berkelanjutan) &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677132817123.pdf

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS SUDUT PANDANG KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN 

Tingginya angka pengangguran dan kecilnya angka ketersediaan lapangan kerja belakangan ini, membuat pemerintah makin memandang perlu memperbanyak layanan pendidikan kejuruan. Penyediaan layanan pendidikan kejuruan dipandang makin penting diberikan kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang relatif kurang berkembang agar kelak lulusannya dapat menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan di wilayah tersebut, baik sebagai tenaga kerja yang siap pakai maupun sebagai pekerja mandiri/wiraswasta.&nbsp;Atas dasar pemikiran tersebut, serta atas dasar pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat, maka Pemerintah Kota Balikpapan berkeinginan mendirikan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) di wilayah Balikpapan Barat. Mengingat penyelenggaraan pendidikan kejuruan memiliki konsekuensi investasi lebih besar daripada pendidikan umum, maka diperlukan kajian mendalam mengenai kelayakan pendirian SMK serta kajian mengenai jenis SMK yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Balikpapan Barat sekaligus sesuai dengan Visi Kota Balikpapan secara keseluruhan.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129980798.pdf

STUDY KELAYAKAN MENGENAI KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KECEMATAN BALIKPAPAN BARAT 

Kompleksitas kejadian bencana di Indonesia memerlukan suatu penataan&nbsp;dan perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Kejadian bencana juga terjadi di Kota Balikpapan, dimana secara&nbsp;perkembangan dan ukuran kota, Balikpapan merupakan kota besar di Indonesia. Kompleksitas dan heterogenitas masyarakat Kota Balikpapan merupakan tantangan tersendiri dalam kegiatan mitigasi bencana khususnya untuk bencana social. Dengan melihat besarnya potensi kerawanan bencana serta banyaknya&nbsp;aktivitas yang berkembang sehingga menimbulkan kerentanan yang tinggi maka suatu kota perlu memikirkan adanya upaya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko terhadap bencana. Dengan mengurangi risiko bencana, maka pengembangan wilayah pada Kota Balikpapan akan dapat optimal karena aktivitas-aktivitas yang berlangsung pada daerah yang rawan bencana dapat di sinkronkan dengan upaya mitigasi untuk menunjang keberlangsungan upaya pemanfaatan ruang kota.&nbsp;Mitigasi bencana merupakan usaha jangka panjang dalam mengurangi&nbsp;dampak dari kejadian bencana (Randolph, 2004). Mitigasi berhubungan dengan banyak aspek dari perencanaan dan manajemen lingkungan. Sehingga dengan kegiatan ini akan dilakukan identifikasi dan analisis terkait proses perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana yang akan difokuskan pada penilaian risiko suatu bencana didasarkan pada aspek kerawanan, kerentanan dan tingkat ketahanan.tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun suatu rencana mitigasi&nbsp;bencana Kota Balikpapan untuk beberapa bencana baik bencana eksisting ataupun bencana prediksi. Dari penyusunan masterplan ini dapat disimpulkan, bencana dengan intensitas terbesar di Kota Balikpapan adalah Banjir, Longsor dan kebakaran permukiman&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677133551926.pdf

MASTERPLAN MITIGASI BENCANA KOTA BALIKPAPAN 

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Untuk itu perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif perlu adanya keterpaduan data. Sementara itu penelitian penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data masih sangat terbatas. Berdasar isu-isu tersebut, maka penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan, program penanggulangan kemiskinan dan keterpaduan data kemiskinan di Kota Balikpapan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum dan menginformasikan data tentang kemiskinan di Kota Balikpapan. Beberapa rekomendasi yang seyogyanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan guna menurunkan angka kemiskinan, sebagai berikut: (1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas kegiatan; (2) Penyediaan data penduduk miskin secara terintegrasi dan komprehensif; (3) Melaksanakan dan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pihak terkait terhadap bantuan yang telah disalurkan; (4) Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya; (5) Melakukan pemberdayaan masyarakat miskin secara tuntas (hulu-hilir) bukan di dasarkan pada seberapa banyak kelompok sasaran yang diberikan bantuan; (6) Peningkatan kualitas regulasi penanggulangan kemiskinan; (7) Pemuktahiran data penduduk miskin; (8)Pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah; (9) Pemberian bantuan pangan dan bantuan langsung tunai bagimasyarakat miskin; (10) rehabilitasi sosial penduduk miskin.

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466336085.pdf

KAJIAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BALIKPAPAN    

Perkembangan teknologi digital, satelit, wireless dan multi&nbsp;memberikan dinamika masyarakat akan kebutuhan baru, yakni alat komunikasi. Masyarakat telah ditolong oleh teknologi ini dalam kebutuhan berkomunikasi yang sebelumnya membutuhkan waktu. Perkembangan teknololgi selalu seperti 2 mata uang. Sisi pertama memberikan kebaikan dan kemudahan, di sisi lainnya memberikan dampak negatif. Masuknya kebudayaan baru yang tidak sesuai memberikan perubahan cara pandang masyarakat terhadap norma-norma masyarakatSebagai pusat kegiatan yang bersifat Islami meliputi: kegiatan budaya dan kesenian, pendidikan yang bersifat umum dan pendidikan keagamaan yang bersifat khusus, serta berbagai pelatihan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari kebutuhan masyarakat beserta stake holder yang tentunya diperlukan pengamatan yang bersifat menyeluruh. Sebagai pusat kegiatan, Islamic centre diharapkan menjadi market place sekaligus menjadi community &amp; social space masyarakat Kota Balikpapan. Perencanaan BIC merupakan perwujudan dari kebutuhan (need) berbagai pihak (stake holder) masyarakat Balikpapan dalam mengembangkan kawasan yang Islami, tempat penyelenggaraan Syi’ar Islam yang patut menjadi model atau panutan, dengan penekanan terhadap upaya penegakan akidah dan akhlak menuju terwujudnya masyarakat yang madani yang sejahtera lahir bathinPemerintah dalam hal ini Bappeda Kota Balikpapan telah merencanakan BIC dalam bentuk Master Plan. Master Plan ini sebagai bukti bahwa pemerintah mempunyai pandangan untuk meningkatkan masyarakat menjadi masyarakat yang madani dan mandiri melalui berbagai ragam kegiatan yang dinaungi oleh suatu badan atau lembaga Islam. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Master plan BIC yang sudah disusun maka dibutuhkan kajian terhadap Manajemen pengelolaan BIC menyangkut kelembagaan organisasi, organisasi pengelola, pentahapan pembangunan dan sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan dan pengembangannya. Sehingga akan tersusun strategi-strategi pelaksanaan pembangunan BIC beserta sumber-sumber pembiayaan. Meskipun lingkup ruang adalah suatu kompleks Islamic Centre, namun lingkup kajiannya tidak terbatas pada kompleks tersebut. Lingkup kajian meliputi kota Balikpapan sebagai “resources” atau sumber pendukung dari keberadaan/eksistensi Islamic centre.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129683701.pdf

KAJIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BALIKPAPAN ISLAMIC CENTER (BIC) KOTA BALIKPAPAN 

Dalam penyelenggaraan studi kelayakan ini, perencanaan mengenai penetapan lokasi pendidikan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Timur dan Utara harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kajian mengenai kebutuhan pendidikan terpadu itu sendiri, konteks arahan dari pengembangan regional wilayah pada skala yang lebih luas, khususnya Kota Balikpapan. Untuk menyiasati jumlah lonjakan kebutuhan fasilitas pendidikan pada tahun 2025 serta guna menunjang pemerataan kualitas pendidikan pada wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Timur dan Utara, perlu adanya suatu pusat kegiatan baru untuk merangsang pertumbuhan lainnya yang ada wilayah tersebut. Dalam hal ini, kajian mengenai kelayakan pembangunan pendidikan terpadu akan menjawab permasalahan dimasa mendatang mengenai penyediaan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677134110725.pdf

KAJIAN KELAYAKAN LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH TERPADU (TK, SD, SMP, & SMA/SMK) DI WILAYAH BALIKPAPAN BARAT, TIMUR, & UTARA 

Pembangunan Kota Balikpapan saat ini terus mengarah pada peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat melalui pemenuhan sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan umum di semua sektor pembangunan baik kualitas maupun kuantitasnya telah sejalan dengan konsep smart city, yang terdiri dari 6 dimensi yaitu smart economy (ekonomi cerdas), smart environment (lingkungan cerdas), smart people (masyarakat cerdas), smart life (hidup cerdas), smart mobility (mobilitas cerdas) dan smart government (pemerintah cerdas). Teknologi komunikasi berperan penting sebagai instrumen dalam pelaksanaan smart city. Untuk meningkatkan teknologi komunikasi tentunya harus didukung oleh infrastruktur jaringan telekomunikasi yang handal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 yaitu peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan dengan salah satu strateginya adalah mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata. Pemerintah Kota Balikpapan dipandang perlu menyusun Perencanaan Kerjasama Investasi Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Kota Balikpapan sebagai dasar dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Balikpapan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui perencanaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan sebagai pedoman dalam kerjasama investasi penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi Kota Balikpapan.&nbsp;Beberapa kesimpulan yang bisa diformulasikan adalah sebagai berikut : 1. Pada saat ini Infrastruktur telekomunikasi di lingkungan Pemkot Balikapapan masih belum dilakukan penataan secara komprehensif sehingga masih banyak dijumpai kondisi infrastruktur di lapangan yang belum tertata dengan rapi yang mengganggu estetika kota. 2. Penyediaan infrastrutkur telekomunikasi di wilayah Balikpapan masih bisa ditingkatkan pengaturannya agar supaya menjadi lebih efisien, lebih meningkatkan estetika, mampu memenuhi kebutuhan para penyelengagra telekomunikasi. 3. Penyusunan master plan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Balikpapan, akan mampu mengdopsi berbagai kepentingan Pemda, Operator telekomunikasi dan Pemerintah Pusat.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677132662920.pdf

PERENCANAAN KERJASAMA INVESTASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI KOTA BALIKPAPAN 

Dalam rangka peningkatan Standar Pelayanan Minimum bidang Cipta Karya, Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Adapun pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur meliputi sub bidang air minum, sub bidang persampahan, sub bidang air limbah, sub bidang drainase, tata bangunan dan lingkungan, dan sub bidang permukiman.&nbsp;&nbsp;Untuk 5 tahun kedepan maka perlu ditingkatkan investasi di bidang penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, dan perlu merinci pendanaan yang dibutuhkan pada setiap kegiatannya dalam rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2-JM) yang mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 5 tahun.Arahan kebijakan, rencana, dan indikasi program terkait khusus untuk Bidang Cipta Karya yang tercantum pada Perda RTRWK, Perda Perbup/Perwali RPJMD, RPI2-JM Bidang PU, dan Perda Bangunan Gedung merupakan acuan dasar integrasi rencana pembangunan permukiman. Integrasi rencana pembangunan&nbsp;permukiman berisikan arahan kebijakan pengembangan permukiman di Kota Balikpapan tersebut, untuk selanjutnya diterjemahkan pada rencana induk masing-masing sektor, seperti Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Khusus untuk Kawasan Strategis Kota Balikpapan (KSK), yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Balikpapan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat, budaya, dan/atau lingkungan, rencana pembangunan infrastruktur permukiman dapat dikembangkan lebih rinci melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kota Balikpapan (RTBL KSK). RTBL KSK berisikan rencana aksi program strategis dalam penanganan kegiatan permukiman dan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya pada kawasan prioritas di perkotaan, dalam hal ini di KSK berdasarkan RTRW Kota Balikpapan.&nbsp;Seluruh dokumen perencanaan yang ada selanjutnya dioperasionalkan melalui RPI2-JM Bidang Cipta Karya, memuat rencana investasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Balikpapan, dunia usaha, masyarakat, dan bantuan pembiayaan pembangunan lainnya. Seluruh rencana investasi, yang disusun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, kelembagaan, serta kapasitas keuangan daerah, kemudian disusun dalam matriks program lima tahunan dan untuk selanjutnya dibagi dalam rencana tahunan. Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya atau disingkat sebagai RPI2-JM Cipta Karya adalah dokumen rencana dan program pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dalam periode lima tahun, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang mengacu pada rencana tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan mewujudkan pembangunan infrastruktur Cipta Karya yang berkelanjutan. RPI2-JM Bidang Cipta Karya sebagai dokumen acuan dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya. RPI2-JM memuat rencana program dan investasi dalam jangka waktu lima tahun yang mencakup multi sektor, multi sumber pendanaan, dan multi stakeholders. Adapun tujuan disusunnya RPI2-JM Bidang Cipta Karya adalah sebagai dokumen acuan dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur jangka menengah Kota Balikpapan tahun 2015-2019, untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni. Disamping itu terwujudnya sebuah kemandirian kota yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang layak huni, berkeadilan, berbudaya, produktif dan berkelanjutan, sehingga tercipta kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang selaras dengan tujuan pembangunan Nasional.&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677132959515.pdf

PENYUSUNAN RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2-JM) BIDANG CIPTA KARYA KOTA BALIKPAPANPENYUSUNAN RPI2JM KOTA BALIKPAPAN 

Kajian ini didasarkan pada Renstra dan atau Lakip masing-masing SKPD. Secara umum perencanaan pembangunan sudah dilakukan dengan indikator yang jelas, tetapi masih belum responsif gender. Selanjutnya berdasarkan contoh rencana pembangunan yang responsif gender oleh Bappenas, maka berikut ini adalah berapa contoh rencana pembangunan yang responsif gender untuk masing-masing SKPD terpilih.&nbsp;Secara umum rencana pembangunan di 10 SKPD terpilih Pemerintah Kota balikpapan, baik yang tertulis dalam Renstra maupun LAKIP menjelaskan bahwa saat ini masih bersifat netral gender, dengan indikator ratio atau jumlah kaum laki-laki maupun perempuan belum dipilah. Agar data, proses dan hasil pembangunan di berbagai sektor dan wilayah responsif gender, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan agar dapat efektif dalam waktu tidak terlalu lama, misalnya paling lambat pada Tahun 2013 sudah tersosialisasi dan diimplemantasikan secara tepat. Sebagai implementasi kajian ini, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya pada 10 SKPD terpilih. Penyusunan rencana pembangunan Tahun 2010-2016 dapat melalui suatu workshop yang didahului dengan pelatihan dan dilanjutkan dengan pendampingan oleh konsultan kepada para aparat perencana SKPD. Berdasarkan prinsip manajemen maka perlu ada keberlanjutan implementasi pembangunan yang responsif gender mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan rencana, monitoring dan evaluasi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129773661.pdf

ANALISIS GENDER DALAM PEMBANGUNAN PER SEKTOR DAN RENCANA AKSI DIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010-2016 

Tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sejalan dengan itu pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diubahnya undang-undang tersebut diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu komponen PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan dan mengidentifikasikan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Balikpapan memerlukan suatu analisis dan Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengetahui seberapa jauh upaya dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD-nya. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan. Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya analisis dan kajian penghitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penghitungan Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PNBB-P2) dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, perkiraan realisasi retribusi daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,55%. Pada tahun 2019 realisasi retribusi daerah sebesar Rp55.069.469.570, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp50.913.926.452. Adapun pada tahun 2021, karena masih dalam tahap pemulihan dari kondisi pandemi covid-19 maka perekonomian belum sepenuhnya kembali normal. Diperkirakan potensi retribusi daerah sebesar Rp62.407.090.141 dengan persentase target 88,53% sehingga proyeksi targetnya sebesar Rp55.248.090.141. Berlanjut pada tahun 2022, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian sudah kembali normal maka retribusi daerah juga akan kembali meningkat. Proyeksi potensi pada tahun 2022 sebesar Rp66.959.948.502 dengan target sebesar Rp61.294.540.616. kemudian pada tahun 2023, proyeksi potensi ini kembali meningkat menjadi Rp71.986.818.800 dengan target sebesar Rp69.004.869.774. Hingga tahun 2024, proyeksi potensi retribusi daerah diperkirakan mencapai angka Rp78.864.499.018 dengan target sebesar Rp78.144.161.493. Rekomendasi Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Balikpapan, berikut beberapa rekomendasi kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan: (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemungut pajak dan retribusi daerah dan mutu pelayanan yang&nbsp;optimal; (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemungut pajak dan retribusi daerah dan mutu pelayanan yang optimal; (3) Pembuatan aplikasi Executive Information System (EIS); (4) Penyelesaian penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT); (5) Pembuatan aplikasi pendataan wajib pajak/retribusi berbasis GIS; (6) Penentuan klasifikasi nilai pasar wajar property; (7) Kajian penyesuaian tarif pajak/retribusi, diantaranya penentuan tarif retribusi persampahan; (8) Updating database objek pajak dan retribusi daerah secara berkala; (9) Mengidentifikasi potensi WR/WP baru, termasuk perkembangan titik parkir yang potensial dan WR persampahan; (10) Melakukan monitoring Wajib Pajak/Retribusi. Monitoring yang dilakukan meliputi karakteristik Wajib Pajak/Retribusi; monitoring setoran rutin bulanan wajib pajak/retribusi; pemeriksaan pembukuan secara rutin dan berkesinambungan; dan monitoring pembayaran hasil pemeriksaan pembukuan.&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677466446581.pdf

KAJIAN POTENSI PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH 

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai serta aksesibilitas yang mudah menjadikan Kota Balikpapan memiliki daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan bermukim di dalam kota tersebut. Rencana pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi Kota Balikpapan baik dari segi demografi, ekonomi, industri, transportasi, dan lain-lain. Bisa dikatakan semakin bertambah jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan akan rumah sakit. Perencanaan dan pemilihan lokasi rumah sakit yang tepat perlu dilakukan agar pemanfaatan rumah sakit tersebut nantinya dapat dilakukan secara optimal oleh masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi rumah sakit tersebut. Intinya lokasi rumah sakit harus strategis dan ideal agar maksud dan tujuan dibangun rumah sakit dapat tercapai. Sementara ini, di Kota Balikpapan keberadaan rumah sakit cenderung terpusat di pusat kota dan penyebarannya tidak proporsional sehingga pencapaiannya cukup jauh dari beberapa bagian kota. Sedangkan rumah sakit yang ada di Kota Balikpapan dirasa masih kurang sebanding dengan jumlah penduduknyaBerdasar data di atas, maka usulan gagasan yang berupa pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur perlu ditindaklanjuti dalam suatu Kajian Studi Kelayakan Rumah Sakit di Kecamatan Balikpapan Timur berupa analisis kelayakan lokasi, tata ruang, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Tujuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) lokasi untuk rumah sakit ini adalah untuk memberikan acuan, prioritas lokasi yang sesuai, sehingga dapat memperlancar pemilihan lokasi untuk pembangunan rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Timur. Berdasarkan pertimbangan kriteria pemilihan lokasi dari hasil survei lapangan yang telah dilakukan, maka terdapat 12 (dua belas) kandidat lokasi rumah sakit dalam rencana pembangunan rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Timur. Lokasi alternatif tersebut berasosiasi dengan jalan berkaitan dengan kedekatan pada aktivitas masyarakat seperti dekat tempat tinggal dan tempat bekerja. Selain itu pertimbangan alternatif di sepanjang jalan arteri Kecamatan Balikpapan mempertimbangkan aksesibilitas pada sistem pelayanan kesehatan yang lain (Puskesmas) dan fasilitas umum lainnya. Pemilihan lokasi untuk pembangunan rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Timur didasarkan atas beberapa urgensi, yaitu: jarak wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dengan pusat Kota Balikpapan, belum tersedianya sarana pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit) di Kecamatan Balikpapan Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan Kecamatan Balikpapan Timur sebagai bentuk mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. &nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677129572767.pdf

STUDI KELAYAKAN RUMAH SAKIT DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR TAHUN 2022 

Program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan PAD yang didorong oleh keterbatasan anggaran, maka kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan untuk melakukan optimalisasi aset-aset non produktif milik Pemerintah Kota Balikpapan dinilai sangat tepat. Rencana optimalissi aset Pemerintah Kota Balikpapan di Yogyakarta ini perlu dikaji terlebih dahulu secara komprehensif dari sisi potensi pasar, skala investasi dan risiko, tingkat pengembalian ROI, BEP, NPV dan berbagai parameter kelayakan investasi lainnya. Untuk melakukan optimalisasi aset tersebut perlu dilakukan kajian berupa studi kelayakan ekonomi Asrama Balikpapan menjadi wisma di Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Pre Investment Study asrama&nbsp;mahasiswa Balikpapan) sebagai upaya mengoptimalkan PAD dari aset milik Pemerintah Balikpapan, maka dibutuhkan pihak independen yang&nbsp;diharapkan dapat melakukan kajian secara objektif yang disusun berupa alternatif optimalisasi lahan dengan mengkaji aspek pemasaran, aspek teknis dan aspek keuangan sebagai panduan bagi dalam melakukan optimalisasi. Pihak ketiga yang ditunjuk untuk penugasan pembuatan studi kelayakan ini adalah PT Solusi Optima Perdana sesuai surat perjanjian kerja (SPK) nomor: 188.5.56/825/SPK/BPD-BIDEK tanggal 14 Juni 2016. Kajian pre investment study optimalisasi atas aset Pemerintah Balikpapan berupa asrama mahasiswa di Yogyakarta bertujuan untuk: (1) Mengetahui potensi pengembangan bangunan dalam upaya optimalisasi asset; (2) Mengetahui prospek pasar properti di suatu wilayah tertentu dimana aset berada dan peluang pasar pengembangan properti di atas asset; (3) Mengetahui pengembangan produk properti yang paling optimal di atas tapak sehingga memberikan profit tertinggi secara finansial,diizinkan secara legal, sesuai secara fisik dan marketable di pasar; (4) Mengetahui risiko usaha, analisis SWOT dan analisis industry; (5) Menentukan strategi dan manajemen aset operasional; (6) Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan kajian pre investment terhadap asrama Mahasiswa Balikpapan yang berada di Jalan Wachid Hasyim nomor 17 &amp; 19 Widoro Baru, Catur Tunggal Depok, Sleman, Yogyakarta, maka didapatkan beberapa alternatif pengembangan yaitu sebagai area komersial dengan konsep Yogya Creative Corner, Rumah Kos Eksklusif, dan Wisma.&nbsp;&nbsp;Alternatif-alternatif pengembangan tersebut kemudian dilakukan perbandingan berpasangan terhadap setiap aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Aspek tersebut adalah aspek ekonomi, pasar,&nbsp;legalitas, operasional dan manfaat yang dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Kota Balikpapan, mahasiswa Balikpapan, maupun lingkungan masyarakat sekitar. &nbsp;&nbsp;

uploads/hasil-penelitian/executiveSummary-1677467038442.pdf

Kajian Litbang

Grafik Hasil Penelitian dan Inovasi

Kontak Kami